Datangi HAM PBB di Swiss, Fraksi PKS Suarakan Kemerdekaan Palestina
Sabtu, 02 Desember 2023 - 00:27 WIB
loading...
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR mendatangi Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) di Jenewa, Swiss, Kamis (30/11/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) DPR mendatangi Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) di Jenewa, Swiss, Kamis (30/11/2023). Di sana, mereka menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina.
Fraksi PKS DPR melakukan pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif. Adapun delegasi Fraksi PKS dipimpin oleh Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang didampingi Duta Besar Achsanul Habib dari PTRI Jenewa.
Jazuli Juwaini menjelaskan kehadiran Fraksi PKS di Kantor OHCHR atau KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sudah dua bulan ini digempur agresor Israel. "Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November," ujar Jazuli.
Baca juga: Akademisi: Konflik Palestina Bukan Hanya soal Kemerdekaan, Tapi Kemanusiaan
Fraksi PKS melalui momentum tersebut mengingatkan bahwa PBB masih berutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B. "Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel," pungkasnya.
Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri mengatakan bahwa jaminan hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945.
"Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina 2 bulan ini," kata Salim Segaf dalam sambutannya.
Menteri Sosial periode 2009-2014 ini berharap PBB dengan semua kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi. Pertama, untuk menghentikan kekerasan, pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdosa di Gaza Palestina.
Kedua, untuk menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Ketiga, untuk menginvestigasi Israel atas semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB.
Keempat, untuk menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama pendudukan tanah Palestina. Dia menuturkan, dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina.
“Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama,” pungkasnya.
Fraksi PKS DPR melakukan pertemuan dengan Wakil Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB (OHCHR) Nada al Nashif. Adapun delegasi Fraksi PKS dipimpin oleh Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri dan Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini yang didampingi Duta Besar Achsanul Habib dari PTRI Jenewa.
Jazuli Juwaini menjelaskan kehadiran Fraksi PKS di Kantor OHCHR atau KTHAM PBB merupakan bagian dari lawatan diplomasi parlemen untuk perdamaian dan kemerdekaan Palestina yang sudah dua bulan ini digempur agresor Israel. "Kehadiran Fraksi PKS juga bertepatan dengan Peringatan Hari Solidaritas Internasional PBB untuk Rakyat Palestina yang diperingati setiap tanggal 29 November," ujar Jazuli.
Baca juga: Akademisi: Konflik Palestina Bukan Hanya soal Kemerdekaan, Tapi Kemanusiaan
Fraksi PKS melalui momentum tersebut mengingatkan bahwa PBB masih berutang janji kemerdekaan rakyat Palestina yang diserukan Majelis Umum PBB sejak 1978 berdasarkan Resolusi PBB 32/40 B. "Bahwa rakyat Palestina sampai detik ini belum mendapatkan hak-haknya, mulai hak paling dasar yaitu hak hidup yang aman dan damai, hak menentukan nasib sendiri, hingga hak kemerdekaan dan kedaulatan atas wilayahnya yang dirampas paksa oleh Israel," pungkasnya.
Ketua Majelis Syura PKS Salim Segaf Aljufri mengatakan bahwa jaminan hak asasi manusia dan keadilan adalah prioritas tertinggi dalam upaya menjaga ketertiban dan perdamaian dunia sebagaimana amanat konstitusi Indonesia, UUD 1945.
"Karenanya kami sangat prihatin dan bersedih dengan berbagai konflik, perang, penindasan, diskriminasi, bahkan penjajahan yang masih terjadi di berbagai belahan dunia terutama apa yang terjadi di Gaza Palestina 2 bulan ini," kata Salim Segaf dalam sambutannya.
Menteri Sosial periode 2009-2014 ini berharap PBB dengan semua kewenangan dan otoritas yang dimiliki dapat melakukan intervensi. Pertama, untuk menghentikan kekerasan, pembunuhan, dan genosida rakyat tak berdosa di Gaza Palestina.
Kedua, untuk menegakkan HAM dan keadilan rakyat Palestina dalam meraih kemerdekaannya. Ketiga, untuk menginvestigasi Israel atas semua pelanggaran HAM, pelanggaran hukum humaniter, dan pengabaian berbagai konvensi serta resolusi PBB.
Keempat, untuk menegakkan hukum dan sanksi yang tegas atas kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel selama pendudukan tanah Palestina. Dia menuturkan, dunia harus menghentikan Israel atas segala bentuk aneksasi, okupasi, dan penjajahannya di wilayah Palestina.
“Sebaliknya, bangsa Palestina harus mendapatkan hak kemerdekaannya di tanahnya sendiri. Inilah solusi perdamaian yang harus kita wujudkan bersama,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
