BKKBN Pasok Data Akurat dan Terbaru Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
loading...
A
A
A
Dari hasil pemutakhiran PK 2023 ini, indikator kinerja utama BKKBN 2023 menunjukkan progres yang positif. Meskipun terdapat beberapa indikator yang masih harus dikejar, prevalensi pemakaian kontrasepsi modern sekarang mencapai 60,4 persen.
Dokter Hasto menekankan pentingnya menyatukan visi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai zero angka kematian ibu dan zero angka kematian bayi. Sampai saat ini data BKKBN, kata dr. Hasto, masih dipercaya dan bisa dilakukan pemeringkatan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dokter Hasto juga menegaskan penyelenggaraan satu data keluarga di BKKBN melalui SIGA, Sistem Informasi Keluarga adalah komitmen BKKBN dalam mewujudkan satu data Indonesia dan menjadi dasar membangun keluarga yang berkualitas. Dia menjelaskan, pendataan keluarga ini adalah pendataan yang menghasilkan data mikro, by name dan by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik pemakaian kontrasepsi.
“Kemudian juga pembangunan keluarga, karakteristik rumah layak huni atau tidak, informasi geospasial, serta juga dilengkapi dengan karakter-karakter sosial ekonomi, yang tentu atas koordinasi dengan Menko PMK telah dilakukan pemeringkatan desil satu sampai dengan sepuluh,” jelasnya.
“Jadi, kalau kita rapat-rapat itu sering antar Kementerian Lembaga itu selalu mencari data yang bisa dilakukan pemeringkatan. Jujur, mencari data yang bisa dilakukan pemeringkatan itu tidak mudah,” tambahnya.
Dia menuturkan, belum tentu kementerian lembaga itu mampu menyediakan data yang bisa dilakukan pemeringkatan. “Tapi Alhamdulillah sampai hari ini kita mengemban amanah di BKKBN ini, data BKKBN masih dipercaya dan bisa dilakukan pemeringkatan ini dan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, biasanya kementerian lembaga kalau mau pakai data BKKBN di verval (verifikasi dan validasi) terlebih dahulu atau dikontrol dulu. “Aan Alhamdulillah perbedaannya tidak begitu banyak dan masih bisa dipakai dengan baik dan bahkan mereka pada umumnya merasa puas,” bebernya.
Beberapa di antaranya adalah penggunaan pendataan keluarga oleh Kementerian PUPR dan Badan Pangan Nasional (Bappanas). “Sebagai contoh dari Kementerian PUPR, dalam hari ini data dari hasil pemadanan atau pendataan keluarga yang dilakukan intervensi terhadap 146.442 keluarga berisiko stunting pada desil 1-4 telah menerima bantuan stimulasi perumahan swadaya atau yang kita kenal dengan BSPS dan juga pemanfaatan ini tentu meluas,” ucapnya.
Dia melanjutkan, pendataan keluarga juga digunakan untuk data basis untuk housing and real estate information system dan juga dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Kata dia, perumahan-perumahan juga membutuhkan data untuk kegiatan-kegiatan mereka dalam rangka untuk pemenuhan dari kepemilikan rumah RLTH melalui program-program mereka.
“Jadi hal ini sangat diperlukan dan sangat dipakai dan luar biasa dampaknya menurunkan angka keluarga berisiko tinggi stunting,” ujar dr. Hasto.
Dokter Hasto menekankan pentingnya menyatukan visi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk mencapai zero angka kematian ibu dan zero angka kematian bayi. Sampai saat ini data BKKBN, kata dr. Hasto, masih dipercaya dan bisa dilakukan pemeringkatan dan bisa dipertanggungjawabkan.
Dokter Hasto juga menegaskan penyelenggaraan satu data keluarga di BKKBN melalui SIGA, Sistem Informasi Keluarga adalah komitmen BKKBN dalam mewujudkan satu data Indonesia dan menjadi dasar membangun keluarga yang berkualitas. Dia menjelaskan, pendataan keluarga ini adalah pendataan yang menghasilkan data mikro, by name dan by address yang dilengkapi dengan informasi karakteristik pemakaian kontrasepsi.
“Kemudian juga pembangunan keluarga, karakteristik rumah layak huni atau tidak, informasi geospasial, serta juga dilengkapi dengan karakter-karakter sosial ekonomi, yang tentu atas koordinasi dengan Menko PMK telah dilakukan pemeringkatan desil satu sampai dengan sepuluh,” jelasnya.
“Jadi, kalau kita rapat-rapat itu sering antar Kementerian Lembaga itu selalu mencari data yang bisa dilakukan pemeringkatan. Jujur, mencari data yang bisa dilakukan pemeringkatan itu tidak mudah,” tambahnya.
Dia menuturkan, belum tentu kementerian lembaga itu mampu menyediakan data yang bisa dilakukan pemeringkatan. “Tapi Alhamdulillah sampai hari ini kita mengemban amanah di BKKBN ini, data BKKBN masih dipercaya dan bisa dilakukan pemeringkatan ini dan bisa dipertanggungjawabkan,” ungkapnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, biasanya kementerian lembaga kalau mau pakai data BKKBN di verval (verifikasi dan validasi) terlebih dahulu atau dikontrol dulu. “Aan Alhamdulillah perbedaannya tidak begitu banyak dan masih bisa dipakai dengan baik dan bahkan mereka pada umumnya merasa puas,” bebernya.
Beberapa di antaranya adalah penggunaan pendataan keluarga oleh Kementerian PUPR dan Badan Pangan Nasional (Bappanas). “Sebagai contoh dari Kementerian PUPR, dalam hari ini data dari hasil pemadanan atau pendataan keluarga yang dilakukan intervensi terhadap 146.442 keluarga berisiko stunting pada desil 1-4 telah menerima bantuan stimulasi perumahan swadaya atau yang kita kenal dengan BSPS dan juga pemanfaatan ini tentu meluas,” ucapnya.
Dia melanjutkan, pendataan keluarga juga digunakan untuk data basis untuk housing and real estate information system dan juga dari Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum. Kata dia, perumahan-perumahan juga membutuhkan data untuk kegiatan-kegiatan mereka dalam rangka untuk pemenuhan dari kepemilikan rumah RLTH melalui program-program mereka.
“Jadi hal ini sangat diperlukan dan sangat dipakai dan luar biasa dampaknya menurunkan angka keluarga berisiko tinggi stunting,” ujar dr. Hasto.
Lihat Juga :
