Kominfo Temukan 96 Kasus Isu Hoaks Pemilu 2024, Ini Rinciannya

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menemukan bahwa, ada sebanyak 96 kasus Isu Hoaks sepanjang Pemilu 2024 . Statistik isu hoaks tersebut dilakukan pada periode 17 Juli sampai dengan 26 November 2023.

"Hari ini masa kampanye Pemilu 2024 resmi dimulai. Sejak 17 Juli hingga 26 November 2002 Kementerian Kominfo sudah menemukan 96 isu hoaks pemilu yang tersebar di 355 konten," kata Budi Arie di Kantor Kominfo, Jakarta, Selasa (28/11/2023).

Adapun untuk sebaran isu hoaks yaitu Juli (6), Agustus (18), September (13), Oktober (20) dan November (39). "Namun sepanjang bulan November 2023 saja sudah beredar 39 isu hoaks 27 hari yang lalu sepanjang bulan November sudah 39 isu hoaks. Berarti lebih dari satu isu hoaks terkait Pemilu yang beredar setiap harinya," ujar dia.



Hingga kini pihaknya sudah berhasil melakukan take down terhadap 290 konten di berbagai platform baik di Facebook, Twitter, Instagram, tiktok, Snack video dan YouTube. Adapun sisanya masih ditindaklanjuti.

"Kami sudah berhasil melakukan take down 290 konten sedangkan 65 konten lainnya sedang diproses," katanya

Menurutnya kasus ini perlu menjadi perhatian bersama karena berbagai konten negatif mulai dari konten mengandung hoaks hingga ujaran kebencian akibat perbedaan pilihan sudah banyak ditemui dan tentunya mengancam persatuan Indonesia.

"Seperti arahan yang disampaikan Presiden Joko Widodo kita cuma tiga hoaks, kabar bohong, ujaran kebencian, dan ketiga yang merendahkan orang lain. Dalam artian kata-kata kebun binatang dan sebagainya dikeluarkan di ruang digital," ucapnya.

Lebih lanjut, sebagai langkah antisipasi diperlukan upaya yang masif dalam mengaplikasi Pemilu damai 2024 sebagai wujud ikhtiar bersama untuk mendorong masyarakat agar memilih dengan cara yang bijak sembari menjaga perdamaian bangsa di ruang digital.

Pesan ini juga disusun untuk menjawab berbagai isu terkait Pemilu seperti yang pertama peningkatan partisipasi Anti perpecahan atau polarisasi dan bagaimana antihoaks untuk menjaga ruang digital kita tetap damai. Salah satunya dengan melakukan kolaborasi antar lembaga yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kominfo.

"Saya mengapresiasi komitmen Bawaslu serta Polri menjalin kerja sama pengawasan penyelenggaraan Pemilu pertama kampanye di ruang digital. Saya percaya kolaborasi ini menjadi kunci dalam menciptakan Pemilu damai 2024," tutupnya.