Kunjungi Ponpes Alkhoziny Sidoarjo, Yenny Wahid Berikan Pendidikan Politik pada Santri
loading...
Yenny Wahid memberikan pendidikan politik kepada para santri saat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Alkhoziny Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (25/11/2023). FOTO/IST
A
A
A
SIDOARJO - Putri Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Zannuba Ariffah Chafsoh ( Yenny Wahid ) memberikan pendidikan politik kepada para santri saat bersilaturahmi di Pondok Pesantren Alkhoziny Sidoarjo Jawa Timur, Sabtu (25/11/2023).
Pada kesempatan itu, Yenny Wahid ditanya oleh seorang santri terkait apakah boleh santri ikut berpolitik praktis, dan juga apa saja tugas umaro (pemimpin) dan ulama dalam konteks politik. Direktur Wahid Fondation kemudian menjelaskan bahwa seorang santri boleh ikut berpolitik praktis asalkan sudah cukup umur sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi.
"Apakah santri boleh berpolitik praktis? boleh, kalau sudah umurnya cukup. Karena setiap orang punya hak dalam sistem demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi setiap orang yang sudah cukup umur menurut undang-undang itu maka mempunyai hak untuk memilih pemimpin. Dan pemimpin itulah yang akan membuat kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Yenny Wahid.
Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menjelaskan, ulama dan umaro atau pemimpin memiliki tugas masing-masing.
"Umaro punya tugas kebijakan publik, ulama tugasnya berkewajiban mengingatkan umaro pada kebijakan publiknya agar kebijakan publiknya betul-betul mengacu pada kesejahteraan di masyarakat," ujarnya.
Yenny Wahid mengutip dalil yang berbunyi 'kebijakan seorang pemimpin itu selalu harus ada hubungan dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya'.
"Jadi tugasnya ulama jelas sekali meningatkan umaro. Ulama jangan dipengaruhi umaro, ulama harus jernih untuk mengingatkan kalau ada yang keliru," jelasnya.
Ulama, kata Yenny, tidak boleh memiliki ego, ambisi sendiri dalam politik. Ambisinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
"Jadi dalam berpolitik siyasat atau wasilat adalah alat, tujuannya menciptakan negara yang aman, adil, dan sejahtera," katanya.
Dikatakan Yenny, semua warga negara, baik itu ulama atau masyarakat umum sama-sama memiliki kewajiban untuk membangun negara Indonesia, menjaga negara ini agar aman, tenteram dan tidak ada konflik.
Begitu pun dengan santri, saat ini belum boleh berpolitik praktis karena umurnya belum cukup. Namun yang paling penting adalah santri harus berprestasi.
"Berprestasi itu tidak diukur dari jabatan politik aja tapi juga prestasi lainnya," katanya.
Yenny mencontohkan mengajar anak-anak upaya pintar merupakan prestasi, menjadi Kiai dan Bu Nyai yang menuntun para santri untuk bisa mendapat ilmu yang barokah juga prestasi, menjadi dokter yang mengabdikan diri kepada masyarakat juga prestasi, menjadi pengusaha yang sukses tapi sering sedekah juga prestasi.
"Jadi boleh santri berpolitik nanti, terutama yang masih belajar. Tapi punya kewajiban untuk membangun negara kita bersama dengan yang lain," katanya.
Pada kesempatan itu, Yenny Wahid ditanya oleh seorang santri terkait apakah boleh santri ikut berpolitik praktis, dan juga apa saja tugas umaro (pemimpin) dan ulama dalam konteks politik. Direktur Wahid Fondation kemudian menjelaskan bahwa seorang santri boleh ikut berpolitik praktis asalkan sudah cukup umur sesuai dengan yang diatur dalam konstitusi.
"Apakah santri boleh berpolitik praktis? boleh, kalau sudah umurnya cukup. Karena setiap orang punya hak dalam sistem demokrasi yang kita anut. Dalam sistem demokrasi setiap orang yang sudah cukup umur menurut undang-undang itu maka mempunyai hak untuk memilih pemimpin. Dan pemimpin itulah yang akan membuat kebijakan untuk kepentingan bangsa dan negara," kata Yenny Wahid.
Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini menjelaskan, ulama dan umaro atau pemimpin memiliki tugas masing-masing.
"Umaro punya tugas kebijakan publik, ulama tugasnya berkewajiban mengingatkan umaro pada kebijakan publiknya agar kebijakan publiknya betul-betul mengacu pada kesejahteraan di masyarakat," ujarnya.
Yenny Wahid mengutip dalil yang berbunyi 'kebijakan seorang pemimpin itu selalu harus ada hubungan dengan kesejahteraan rakyat yang dipimpinnya'.
"Jadi tugasnya ulama jelas sekali meningatkan umaro. Ulama jangan dipengaruhi umaro, ulama harus jernih untuk mengingatkan kalau ada yang keliru," jelasnya.
Ulama, kata Yenny, tidak boleh memiliki ego, ambisi sendiri dalam politik. Ambisinya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat banyak.
"Jadi dalam berpolitik siyasat atau wasilat adalah alat, tujuannya menciptakan negara yang aman, adil, dan sejahtera," katanya.
Dikatakan Yenny, semua warga negara, baik itu ulama atau masyarakat umum sama-sama memiliki kewajiban untuk membangun negara Indonesia, menjaga negara ini agar aman, tenteram dan tidak ada konflik.
Begitu pun dengan santri, saat ini belum boleh berpolitik praktis karena umurnya belum cukup. Namun yang paling penting adalah santri harus berprestasi.
"Berprestasi itu tidak diukur dari jabatan politik aja tapi juga prestasi lainnya," katanya.
Yenny mencontohkan mengajar anak-anak upaya pintar merupakan prestasi, menjadi Kiai dan Bu Nyai yang menuntun para santri untuk bisa mendapat ilmu yang barokah juga prestasi, menjadi dokter yang mengabdikan diri kepada masyarakat juga prestasi, menjadi pengusaha yang sukses tapi sering sedekah juga prestasi.
"Jadi boleh santri berpolitik nanti, terutama yang masih belajar. Tapi punya kewajiban untuk membangun negara kita bersama dengan yang lain," katanya.
Lihat Juga :
(abd)
