Presiden Minta Penyelenggara Pemilu 2024, Wujudkan Pemilu Berintegritas

JAKARTA - Presiden RI Joko Widodo meminta seluruh penyelenggara pemilu yakni DKPP [Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu], Bawaslu [Badan Pengawas Pemilihan Umum], dan dari KPU [Komisi Pemilihan Umum] untuk bersama-sama mewujudkan kontestasi berkualitas, damai, sejuk, kontestasi tanpa hoaks, dan kontestasi tanpa ujaran kebencian menuju penyelenggaraan Pemilu yang terpercaya dan terlegitimasi.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penyelenggara Pemilu, di Jakarta. “Dan juga, bagaimana mewujudkan kontestasi yang berkualitas, kontestasi yang damai, kontestasi yang sejuk, kontestasi yang tanpa hoaks, kontestasi yang tanpa ujaran-ujaran kebencian, sehingga kontestasi ini bisa menghasilkan solusi-solusi bagi masalah-masalah yang dihadapi bangsa kita, serta tentu saja proses dan hasil yanglegitimatedan terpercaya,” ujarnya.

Dijelaskan Presiden, Pemilu Serentak 2024 merupakan pesta demokrasi terbesar yang pernah diselenggarakan di tanah air, melibatkan sekitar 840 ribu tempat pemungutan suara (TPS), sehingga tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemilu kali ini juga besar, mulai dari akuntabilitas, integritas, hingga mekanisme distribusi dan pengamanan.

Oleh karena itu, Presiden mengingatkan kepada semua penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail serta melakukan pengawasan dan pengecekan langsung ke lapangan. “Kalau bisa gunakan teknologi terkini karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP. Lakukan inovasi, dengarkan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif, tetap aman, dan damai,” tutur Presiden.

Presiden juga membantah jika Pemilu di Indonesia ini mudah diintervensi atau mendapat campur tangan oleh pihak lain yang memiliki kepentingan tertentu. Padahal dengan banyaknya saksi setiap partai di TPS-TPS menandakan bahwa Pemilu di Indonesia sangat terbuka karena bisa diawasi oleh siapa saja, baik masyarakat, media hingga pihak-pihak lain.

"Banyak yang menyampaikan bahwa Pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? Di setiap TPS itu ada saksi partai-partai. Semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS,"ucap Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh penyelenggara pemilihan umum (pemilu) atas kerja kerasnya dalam melaksanakan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024.

“Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh penyelenggara pemilu yang terus bekerja keras untuk melaksanakan tahapan-tahapan Pemilu 2024, baik dari DKPP [Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu], dari Bawaslu [Badan Pengawas Pemilihan Umum], dan dari KPU [Komisi Pemilihan Umum],” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DKPP Heddy Lugito menyampaikan, Rakornas dimaksudkan untuk menyatukan langkah penyelenggara pemilu dalam pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selain itu, lanjut dia, Rakornas juga untuk memegang teguh kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu, mengingat KPU Bawaslu dan DKPP adalah satu kesatuan penyelenggara pemilu yang mempunyai tugas dan fungsi masing-masing.

Pada acara Rakornas ini, juga turut dilangsungkan penandatanganan deklarasi pemilu berintegritas oleh penyelenggara pemilu yakni Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, dan Ketua KPU Hasyim Asy'ari.

Naskah deklarasi kemudian dibacakan oleh 1.408 peserta Rakornas penyelenggara pemilu yang terdiri dari tiga unsur; Bawaslu, KPU, dan Tim Pemeriksa Daerah (TPD) DKPP, yang terdiri dari 76 ketua dan sekretaris KPU-Bawaslu tingkat provinsi dari 38 provinsi, ketua KPU-Bawaslu kab/kota 514, ditambah 228 anggota TPD DKPP.

Berikut isi Deklarasi Pemilu Berintegritas :

Kami penyelenggara pemilu tahun 2024 berjanji;
1. Menjaga integritas kehormatan, kemandirian, dan kredibilitas penyelenggara pemilu demi mewujudkan pemilu yang demokratis.
2. Melaksanakan tugas kewenangan dan kewajiban sebagai penyelenggara pemilu berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip kode etik, serta pedoman perilaku penyelenggara pemilu.