JK Ingatkan Presiden Jokowi Bisa Jatuh Akibat 2 Krisis Ini
Rabu, 15 November 2023 - 21:39 WIB
loading...
Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mewanti-wanti Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa jatuh akibat dua krisis terjadi bersamaan, yakni krisis politik dan ekonomi. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla ( JK ) mewanti-wanti pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) bisa jatuh akibat dua krisis terjadi bersamaan. Keduanya adalah krisis politik dan ekonomi.
Peringatan JK itu didasarkan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi di era 1966. Kala itu, kata JK, telah terjadi krisis politik lantaran banyak orang ditangkap. Tak hanya itu, krisis ekonomi juga terjadi bersamaan.
"Harga BBM naik waktu itu, tarif bus naik, mahasiswa marah. Jadi 2 krisis bersamaan timbul, (krisis) politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi, maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan," kata JK saat menghadiri Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Baca juga: Romo Magnis Sebut Indonesia dalam Kondisi Berbahaya, Ini Indikasinya
Tak hanya itu, kata JK, tahun 1998 juga terjadi hal serupa. Krisis ekonomi membuat harga rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Alhasil, harga bahan pokok melonjak. Di sisi lain, kata JK, pemerintahan Soeharto telah menunjukan gejala otoriter.
"Jadi demokrasi tidak jalan, tujuannya juga tidak jalan. Maka terjadi lagi krisis pemerintahan yang besar. Maka pemerintahan jatuh," ucapnya.
"Sekali lagi, karena tujuannya kemakmuran, tujuan kita semua kemakmuran yang adil. Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah (kejatuhan pemerintahan)," tambah JK.
JK mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk hati-hati terhadap dua krisis itu. Menurutnya, krisis politik bisa terjadi dalam kondisi seperti ini.
"Karena itu harus dijaga jangan terjadi. Tetapi makin sudah mulai bicara. Pers sudah mulai, para pemimpin redaksi sudah mulai bikin pernyataan, partai-partai, tokoh masyarakat sudah bicara. Bahwa ini kita jauh dari demokrasi, agak menjauh juga dari tujuan," ucapnya.
"Maka kalau itu terjadi kita bisa mengalami hal-hal yang sama, mari kita berusaha untuk dua-duanya harus perbaiki, pemerintahnya harus lebih demokratis," tambahnya.
Di sisi lain, kata JK, potensi krisis ekonomi bisa terjadi. Apalagi, ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. "Menteri Keuangan mengatakan ngeri, maka kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati," katanya.
Untuk itu, JK merasa perlu kepmimpinan yang kuat dan menghormati kedaulatan rakyat. Ia pun menyingung Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun terakhir.
"Pak jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ. Saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan, maka benarlah konstitusi, harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih. Begitu lebih, akan bermasalah sesusai dengan historisnya. Saya kira di negara lain juga begitu," tandasnya.
Peringatan JK itu didasarkan sejarah yang pernah terjadi di Indonesia. Seperti yang terjadi di era 1966. Kala itu, kata JK, telah terjadi krisis politik lantaran banyak orang ditangkap. Tak hanya itu, krisis ekonomi juga terjadi bersamaan.
"Harga BBM naik waktu itu, tarif bus naik, mahasiswa marah. Jadi 2 krisis bersamaan timbul, (krisis) politik terjadi, ekonomi terjadi waktu yang bersamaan atau saling mempengaruhi, maka jatuhlah suatu pemerintahan. Artinya, demokrasinya tidak jalan, tujuannya tak jalan, yaitu kesejahteraan," kata JK saat menghadiri Habibie Democracy Forum di Jakarta, Rabu (15/11/2023).
Baca juga: Romo Magnis Sebut Indonesia dalam Kondisi Berbahaya, Ini Indikasinya
Tak hanya itu, kata JK, tahun 1998 juga terjadi hal serupa. Krisis ekonomi membuat harga rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat. Alhasil, harga bahan pokok melonjak. Di sisi lain, kata JK, pemerintahan Soeharto telah menunjukan gejala otoriter.
"Jadi demokrasi tidak jalan, tujuannya juga tidak jalan. Maka terjadi lagi krisis pemerintahan yang besar. Maka pemerintahan jatuh," ucapnya.
"Sekali lagi, karena tujuannya kemakmuran, tujuan kita semua kemakmuran yang adil. Kemakmurannya tidak capai, adilnya tidak jalan, demokrasinya tidak jalan, maka terjadilah (kejatuhan pemerintahan)," tambah JK.
JK mengingatkan pemerintahan Jokowi untuk hati-hati terhadap dua krisis itu. Menurutnya, krisis politik bisa terjadi dalam kondisi seperti ini.
"Karena itu harus dijaga jangan terjadi. Tetapi makin sudah mulai bicara. Pers sudah mulai, para pemimpin redaksi sudah mulai bikin pernyataan, partai-partai, tokoh masyarakat sudah bicara. Bahwa ini kita jauh dari demokrasi, agak menjauh juga dari tujuan," ucapnya.
"Maka kalau itu terjadi kita bisa mengalami hal-hal yang sama, mari kita berusaha untuk dua-duanya harus perbaiki, pemerintahnya harus lebih demokratis," tambahnya.
Di sisi lain, kata JK, potensi krisis ekonomi bisa terjadi. Apalagi, ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. "Menteri Keuangan mengatakan ngeri, maka kalau ini dampaknya bersamaan, maka kita harus hati-hati," katanya.
Untuk itu, JK merasa perlu kepmimpinan yang kuat dan menghormati kedaulatan rakyat. Ia pun menyingung Presiden Jokowi selama hampir 10 tahun terakhir.
"Pak jokowi bagus pertamanya, bukan karena saya ada di situ. Saya tahu betul tidak ada masalah. Tapi setelah 10 tahun, ah, seperti tadi dikatakan, maka benarlah konstitusi, harus 10 tahun saja pemimpin itu, jangan lebih. Begitu lebih, akan bermasalah sesusai dengan historisnya. Saya kira di negara lain juga begitu," tandasnya.
(abd)
