Panglima TNI Ditolak Masuk AS, Pengamat: Ini Misterius

JAKARTA - Hanya beberapa saat menjelang pesawat Emirates Airlines EK 357 yang akan menerbangkannya ke Amerika Serikat (AS) lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menerima kabar mengejutkan.

Pihak maskapai menginformasikan bahwa otoritas imigrasi AS menolaknya memasuki wilayah mereka. Padahal, keberangkatan Gatot ke AS kali ini atas undangan resmi dari Kepala Staf Gabungan Angkatan Bersenjata AS Jenderal Joseph F Dunford Jr. Dia mengundang Gatot untuk menghadiri Chiefs of Defense Conference on Countering Violent Extremism. Acara tersebut akan dihelat di Washington DC hari ini dan besok (23-24/10). Berbagai urusan administrasi sebelum keberangkatan ke AS termasuk visa pun tidak ada masalah.

Dengan adanya penolakan dari US Customs and Border Protection ini, Panglima TNI otomatis tidak bisa menghadiri pertemuan para kepala staf angkatan bersenjata dari berbagai negara tersebut. Gatot dan rombongan yang telah melakukan check in memutuskan untuk balik kanan.

Panglima TNI langsung melaporkan kejadian pada Sabtu (21/10) sore tersebut kepada Presiden Joko Widodo. Ini karena Presiden Jokowi yang memerintahkan Gatot untuk memenuhi undangan dari AS sebagai utusan Indonesia serta membawa rombongan kecil yang terdiri atas istrinya, asisten teritorial, asisten intelijen, staf intelijen dan sekretaris pribadi.

Gatot juga melaporkan ada larangan dari Pihak Imigrasi AS ini kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM Wiranto kemudian berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi. Dia pun mengirim surat kepada Jenderal Dunford untuk meminta penjelasan. "Panglima dan Jenderal Dunford saling bersahabat. Rencana keberangkatan Panglima ke AS merupakan bagian dari penghargaan dan rasa hormat beliau kepada sahabat sekaligus seniornya," ucap Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wur yanto di Kantor Panglima TNI, Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Menurut Wuryanto, TNI masih menunggu penjelasan resmi dari pihak AS atas insiden ini dengan semangat hubungan baik dua negara dan persahabatan antara Jenderal Gatot dan Jenderal Dunford. "Kenapa pula informasi tentang penolakan kepada Panglima untuk masuk wilayah AS hanya disampaikan melalui maskapai?” lanjut dia.

Gatot, kata Wuryanto, terakhir berkunjung ke Negeri Paman Sam pada Februari 2016. Saat itu sama sekali tidak ada masalah apa pun terkait isu keimigrasian maupun isu lain. "Kalau (sekarang) langsung berangkat, tahu-tahu di sana tidak boleh bahkan ditangkap, bagaimana?” pungkas Wuryanto.

Kemarin, Minggu (22/10), Kementerian Luar Negeri RI melalui Kedutaan Besar RI di Washington DC melayangkan nota diplomatik untuk meminta klarifikasi kepada Kementerian Luar Negeri AS tentang kejadian ini. "Kementerian Luar Negeri RI juga mengirim nota diplomatik ke Kedutaan Besar AS di Jakarta," ungkap Juru Bicara Kemenlu RI Arrmanatha Nasir.

Lantaran Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph R Donovan Jr sedang tidak berada di Jakarta, Kementerian Luar Negeri berencana memanggil perwakilan dari Kedubes AS untuk memberi penjelasan pada hari ini, Senin (23/10).

Kedubes AS memberi respons cepat. Duta Besar Donovan langsung menghubungi Menlu Retno Marsudi untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh Panglima TNI. Sepanjang akhir pekan lalu Kedubes AS melakukan komunikasi intensif dengan staf Panglima TNI dan memberi jaminan akan memfasilitasi perjalanan Panglima TNI ke AS.

"Kami tetap menjaga komitmen kemitraan strategis dengan Indonesia sebagai cara untuk memberikan keamanan dan kemakmuran baik bagi bangsa maupun masyarakat kedua negara," kata Atase Politik Kedutaan Besar AS untuk Indonesia David Greenberg.

Pengamat militer sekaligus Guru Besar Universitas Pertahanan Salim Said mengaku heran atas insiden ini. "Aneh, bahkan misterius. Kenapa pemberitahuan tentang penolakan masuk AS kepada Panglima TNI disampaikan oleh maskapai? Kenapa tidak melalui saluran resmi seperti Kedubes AS di Jakarta atau Kedubes RI di Washington? Atau, karena ini ada kaitan dengan undangan militer, kenapa tidak disampaikan oleh institusi militer ke institusi militer?" tanya mantan duta besar RI untuk Ceko ini.

Salim menduga persoalan ini muncul karena ada "sedikit kekacauan" di tataran teknis. Kalaupun AS baru menemukan data bahwa Gatot memiliki rekam jejak pernah terlibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM) masa lalu, seharusnya sudah ditolak saat proses pengurusan visa.