Pilpres 2024, Jenderal Agus Disarankan Bentuk Tim Khusus Netralitas TNI

JAKARTA - Komisi I DPR telah menyetujui Jenderal TNI Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI. Agus diajukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon tunggal Panglima TNI menggantikan Laksamana Yudo Margono yang akan pensiun pada 26 November 2023.

Direktur Eksekutif Senopati Syndicate, Robi Sugara mengatakan, selain masalah pertahanan, hal yang patut menjadi perhatian Agus Subiyanto ketika telah dilantik menjadi Panglima TNI adalah menjaga netralitas TNI pada Pilpres 2024. Sebab, anak sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka menjadi calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto.

"Dalam netralitas TNI, Agus harus rakyat bahwa anggota TNI tidak terlibat dukungan, pemasangan atribut, dan penggalangan pada calon tertentu, khususnya calon presiden dan wakil presiden," kata Robi Sugara dalam keterangan tertulis, Senin (13/11/2023).



Panglima TNI juga harus menjamin keamanan bagi masyarakat agar tidak terintimidasi akibat pilihan politik. Saat ini sudah ramai di media sosial yang diduga ada anggota TNI tidak berseragam terlibat dalam pencopotan spanduk calon tertentu yang disinyalir bagian dari operasi untuk mengalahkan calon tertentu atau memenangkan calon tertentu. Dalam pemberitaan tersebut, juga para netizen mengaitkan ada TNI yang terlibat dalam mendukung pasangan Prabowo-Gibran.

"Berita di sosial media juga memunculkan ketakutan keterlibatan TNI di masa Orde Baru," papar Robi.

Ketika telah resmi mennjadi pemimpin tertinggi di TNI, Agus Subiyanto disarankan membentuk tim khusus untuk menguatkan seruan netralitas TNI pada Pemilu 2024. Tim ini bertugas memantau pergerakan anggota TNI selama pesta demokrasi berlangsung. Jika ada yang terbukti terlibat, maka Panglima TNI tak ragu mencopotnya dari jabatan, bahkan keangotaanya sebagai TNI aktif.

"Fakta lain, kata Robi, para purnawirawan TNI juga masuk dalam tim sukses pasangan capres-cawapres. Kemudian dalam jangkauan lebih luas, tim khusus ini juga bisa menyasar pada seluruh ASN yang juga tidak diperbolehkan terlibat dukung-mendukung pasangan calon," ujarnya.



Tim khusus netralitas TNI satu-satunya harapan publik di tengah merosotnya kepercayaan kepada Presiden Jokowi gara-gara Gibran maju sebagai cawapres melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang kontroversial.

"Netralitas TNI menjadi jalan tengah antara banyak kepentingan. Hanya dengan netralitas ini, Panglima TNI masih bisa menjaga marwahnya sebagai TNI yang profesional dan bersama kepentingan bangsa dan negara," katanya.