TGB Tegaskan Netralitas Aparat Hasilkan Pemilu Berkualitas
loading...
Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, TGB HM Zainul Majdi mengingatkan soal netralitas pada Pilpres 2024. Foto/MPI/riana rizkia
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Koordinator Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar- Mahfud, TGB HM Zainul Majdi mengingatkan soal netralitas pada Pilpres 2024. Hal itu seperti yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
"Pesan Presiden Joko Widodo dan Kapolri agar jajaran pemerintahan, termasuk kepala daerah, kepolisian, serta perangkat negara lainnya harus netral," kata TGB, Minggu (12/11/2023).
Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) itu mengungkapkan, jika ada aparatur di bawah tidak menjalankan instruksi kepala pemerintahan, berarti itu insubordinasi. "Berarti melawan pemerintah, maka harus dituntut untuk penegakan hukum. Karena melalui netralitas itu, akan melahirkan pemilu berkualitas," kata Doktor Ahli Tafsir Al Qur’an ini.
Terkait sejumlah kasus laporan penurunan baliho Ganjar-Mahfud TGB menyerahkan penegakan hukum karena diatur dalam regulasi tentang kepemiluan. "Kami berharap kepada penegak hukum untuk menindak bila ada upaya yang tidak sesuai ketentuan," ucapnya.
TGB pun menyinggung mengenai masih banyaknya persoalan yang harus diselesaikan di Tanah Air. Di antaranya belum sampainya BBM bersubsidi dan pupuk bersubsidi ke tangan rakyat secara merata. "Masih ada rakyat yang berhak tetapi belum mendapatkan," katanya.
Ketua Harian Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyebut, perlu ada terobosan hukum dan penegakan keadilan. Sosok dan komitmen tersebut ada di sosok Mahfud MD sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Capres Ganjar Pranowo.
"Kita perlu sosok yang komitmen dan mempunyai rekam jejak kuat pada penegakan hukum, dan itu ada pada Bapak Mahfud MD," katanya.
TGB menambahkan, dukungan ulama, kiai, dan tokoh masyarakat terhadap pasangan Capres Ganjar-Cawapres Mahfud terus mengalir. Mereka juga menyuarakan perbaikan ekonomi untuk rakyat. "Jangan sampai ada kesenjangan ekonomi yang terus melebar, dan penegakan hukum berjalan dengan baik," katanya.
"Pesan Presiden Joko Widodo dan Kapolri agar jajaran pemerintahan, termasuk kepala daerah, kepolisian, serta perangkat negara lainnya harus netral," kata TGB, Minggu (12/11/2023).
Ketua Umum Nahdlatul Wathan Diniyyah Islamiyah (NWDI) itu mengungkapkan, jika ada aparatur di bawah tidak menjalankan instruksi kepala pemerintahan, berarti itu insubordinasi. "Berarti melawan pemerintah, maka harus dituntut untuk penegakan hukum. Karena melalui netralitas itu, akan melahirkan pemilu berkualitas," kata Doktor Ahli Tafsir Al Qur’an ini.
Baca Juga
Terkait sejumlah kasus laporan penurunan baliho Ganjar-Mahfud TGB menyerahkan penegakan hukum karena diatur dalam regulasi tentang kepemiluan. "Kami berharap kepada penegak hukum untuk menindak bila ada upaya yang tidak sesuai ketentuan," ucapnya.
TGB pun menyinggung mengenai masih banyaknya persoalan yang harus diselesaikan di Tanah Air. Di antaranya belum sampainya BBM bersubsidi dan pupuk bersubsidi ke tangan rakyat secara merata. "Masih ada rakyat yang berhak tetapi belum mendapatkan," katanya.
Ketua Harian Nasional Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyebut, perlu ada terobosan hukum dan penegakan keadilan. Sosok dan komitmen tersebut ada di sosok Mahfud MD sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Capres Ganjar Pranowo.
"Kita perlu sosok yang komitmen dan mempunyai rekam jejak kuat pada penegakan hukum, dan itu ada pada Bapak Mahfud MD," katanya.
TGB menambahkan, dukungan ulama, kiai, dan tokoh masyarakat terhadap pasangan Capres Ganjar-Cawapres Mahfud terus mengalir. Mereka juga menyuarakan perbaikan ekonomi untuk rakyat. "Jangan sampai ada kesenjangan ekonomi yang terus melebar, dan penegakan hukum berjalan dengan baik," katanya.
(cip)
Explore More