Orasi Ilmiah di Universitas Pancasila, Mahfud MD Tegaskan Pentingnya Menjaga Hukum

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (Cawapres) dari Ganjar Pranowo , Prof Mahfud MD menghadiri agenda Dies Natalis ke-57 sekaligus Wisuda Universitas Pancasila tahun ajaran 2022-2023. Mahfud turut memberikan orasi ilmiah dalam acara yang digelar di Ballroom, Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (09/11/2023).

Dalam orasinya, Mahfud MD menaruh fokus mendalam pada penerapan dan penegakan hukum di suatu negara yang menjadi landasan dasar.



"Apa yang harus kita lakukan ke depan saudara sekalian, tidak lain kalau ingin tetap menjaga negara ini saudara kita harus bangun keadilan dan penegakan hukum," ujar Mahfud di hadapan ratusan wisudawan dan wisudawati Universitas Pancasila.



Mahfud menegaskan bahwa hukum merupakan panglima tertinggi bagi suatu bangsa dan negara. Bahkan, apabila penegakan hukum suatu negara tidak dilakukan dengan benar maka negara tersebut akan hancur.

"Di mana-mana negara itu hancur kalau hukum tidak ditegakkan dengan benar, hukum dikondisikan, hukum dibuat alat tipu-tipu," tegas sang profesor hukum itu.

Lebih lanjut, Cawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 itu juga menyatakan, sejatinya penerapan hukum yang benar tidak perlu ada pembelajaran. Mahfud meyakini penerapan hukum harus langsung terpatri dalam hati nurani setiap masyarakat juga para pemimpin bangsa.

"Kadang kok ada orang bilang 'saya bukan orang hukum nggak ngerti soal itu', gampang soal hukum itu, kesadaran hati nurani kita," ungkapnya.

Dalam momen tersebut, Mahfud juga menyinggung pejabat pemerintah yang bertugas sebagai pembuat instrumen hukum, ada yang tidak mematuhi apa yang mereka tetapkan.

Menurut Mahfud, para pejabat itu dapat dikatakan sebagai pengkhianat jika tidak menjunjung tinggi aturan hukum yang telah ditetapan.

"Oleh karena itu negara dan pejabat-pejabatnya kalau tidak bisa melaksanakan hukum dengan baik, maka dia berkhianat terhadap bangsa dan negara," tegas Mahfud MD.

Dalam orasi yang sama, mahfud MD juag sempat memberikan contoh salah satu negara yang pemimpinnya menyepelekan hukum dan selalu mengubah konstitusi hingga negara tersebut mengalami kehancuran.

Mahfud bercerita presiden di negara tersebut melakukan kecurangan dalam pemilu meski negaranya berprinsip demokrasi. Rakyatnya selalu disuruh memilih namun yang menang tetap presiden tersebut.

"Saat berkali-kali dia jadi presiden, akhirnya ingin mengubah konstitusi, ya begitu lagi agar dia bisa berkuasa selamanya," jelas Mahfud.

Adapun presiden yang dimaksud adalah Presiden Zimbabwe Robert Mugabe. Mahfud menjelaskan Presiden Mugabe kerap menggelar pemilu untuk pemilihan presiden, namun kotak suara pemilihan tak dihitung depan publik tetapi di Istana.

"Tetap gelar pemilu, kotak suaranya dibawa ke Istana usai pemilihan. Tak beberapa lama, Mugabe mengumumkan dia menang pemilu dengan suara 92 persen," jelasnya.

Mahfud mengatakan tak ada penghitungan di depan umum, tak ada berita acara apa pun selama Mugabe menggelar pemilu yang selalu dimenangkannya, hingga Zimbabwe terpuruk.

"Kini Zimbabwe bangkrut, jatuh dalam kemiskinan," tutupnya.



Sebagai profesor hukum dan juga sosok senior dalam dunia hukum Indonesia, Mahfud MD konsisten dalam menjunjunh tinggi terwujudnya hukum yang tegas, adil, dan baik di Indonesia.