Bukan Lagi Ibu Kota, Partai Perindo Dorong Jakarta Jadi Kota Mandiri
loading...
Juru Bicara Partai Perindo, Michael Victor Sianipar. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menyoroti berpindahnya aktivitas ibu kota dan kantor pemerintah pusat ke IKN akan berdampak terhadap perekonomian Jakarta. BPS DKI memproyeksikan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) Jakarta terjun 9,18 persen.
Terbaru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi pendapatan pajak daerah Jakarta akan turun Rp4 triliun. Menanggapi ini, Juru Bicara Partai Perindo Michael Victor Sianipar, meminta pemerintah pusat komitmen untuk tetap mendukung pembangunan Jakarta.
"Dampak hilangnya status ibu kota untuk Jakarta jangan dianggap sepele. Akan ada dampak ekonomi yang riil, dan juga efek terhadap kapasitas pemerintah daerah Jakarta untuk mengurus wilayahnya yang sudah bukan lagi menjadi ibu kota," kata Michael, Kamis (9/11/2023).
Michael menilai, proyeksi-proyeksi ini baru keluar karena butuh waktu untuk mendalami efek perpindahan ibu kota terhadap Jakarta. Sehingga, adanya proyeksi ini harus disikapi serius oleh pemerintah karena akan berdampak terhadap kesinambungan pembangunan dan pelayanan di Jakarta.
"Selama ini keuangan daerah Jakarta cukup mandiri dari pusat. Berbeda dengan daerah-daerah lain, Jakarta memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kuat," ujar Michael yang juga Ketua Umum DPP Pemuda Perindo ini.
Kemampuan keuangan ini, lanjut Michael, yang membuat Jakarta bisa mensubsidi Transjakarta, menyediakan bantuan BPJS gratis atau PBI, program KJP, dan berbagai pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung.
"Turunnya kapasitas ekonomi dan pajak daerah akan menjadi disrupsi signifikan terhadap semua itu,” jelas Michael yang juga merupakan Caleg DPRD DKI Jakarta DPRD DKI Jakarta Dapil 3 (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok) dari Partai Perindo itu.
Dampak ekonomi bukan hanya dari sisi jumlah penduduk yang akan berkurang karena perpindahan ASN ke IKN. Sebagai mantan ibu kota, Jakarta kerap dijadikan instansi pemerintah/lembaga dan swasta untuk menggelar rapat dan acara besar.
Michael mengantisipasi dengan Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, kegiatan-kegiatan rapat, forum, dan konferensi, juga akan banyak berpindah. Ini akan mengakibatkan industri perhotelan dan MICE berkurang.
Terbaru, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi pendapatan pajak daerah Jakarta akan turun Rp4 triliun. Menanggapi ini, Juru Bicara Partai Perindo Michael Victor Sianipar, meminta pemerintah pusat komitmen untuk tetap mendukung pembangunan Jakarta.
"Dampak hilangnya status ibu kota untuk Jakarta jangan dianggap sepele. Akan ada dampak ekonomi yang riil, dan juga efek terhadap kapasitas pemerintah daerah Jakarta untuk mengurus wilayahnya yang sudah bukan lagi menjadi ibu kota," kata Michael, Kamis (9/11/2023).
Michael menilai, proyeksi-proyeksi ini baru keluar karena butuh waktu untuk mendalami efek perpindahan ibu kota terhadap Jakarta. Sehingga, adanya proyeksi ini harus disikapi serius oleh pemerintah karena akan berdampak terhadap kesinambungan pembangunan dan pelayanan di Jakarta.
"Selama ini keuangan daerah Jakarta cukup mandiri dari pusat. Berbeda dengan daerah-daerah lain, Jakarta memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang kuat," ujar Michael yang juga Ketua Umum DPP Pemuda Perindo ini.
Kemampuan keuangan ini, lanjut Michael, yang membuat Jakarta bisa mensubsidi Transjakarta, menyediakan bantuan BPJS gratis atau PBI, program KJP, dan berbagai pembangunan infrastruktur yang terus berlangsung.
"Turunnya kapasitas ekonomi dan pajak daerah akan menjadi disrupsi signifikan terhadap semua itu,” jelas Michael yang juga merupakan Caleg DPRD DKI Jakarta DPRD DKI Jakarta Dapil 3 (Kecamatan Penjaringan, Pademangan, dan Tanjung Priok) dari Partai Perindo itu.
Dampak ekonomi bukan hanya dari sisi jumlah penduduk yang akan berkurang karena perpindahan ASN ke IKN. Sebagai mantan ibu kota, Jakarta kerap dijadikan instansi pemerintah/lembaga dan swasta untuk menggelar rapat dan acara besar.
Michael mengantisipasi dengan Jakarta sudah tidak menjadi ibu kota, kegiatan-kegiatan rapat, forum, dan konferensi, juga akan banyak berpindah. Ini akan mengakibatkan industri perhotelan dan MICE berkurang.
