BP2MI Kuatkan Komitmen dan Soliditas Satgas Sikat Sindikat Pekerja Migran Ilegal
loading...
Kepala BP2MI Benny Rhamdani dalam diskusi internal dengan tema Penguatan Komitmen dan Soliditas Satgas dalam Pemberantasan Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Jakarta, Jumat (3/11/2023). FOTO/IST
A
A
A
JAKARTA - Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ( BP2MI ) menguatkan komitmen dan solidaritas satuan tugas (satgas) sikat sindikat pekerja migran Indonesia ilegal. Dalam upaya penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia, Satgas Sikat Sindikat menggelar diskusi internal dengan tema "Penguatan Komitmen dan Soliditas Satgas dalam Pemberantasan Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia".
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menegaskan, agar mengubah paradigma kerja yang berorientasi kepada rutinitas dan penyerapan anggaran menjadi kinerja yang memberikan dampak kepada kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
"Amanah jabatan yang kita emban, bukan sekadar untuk gagah-gagahan semata. Kita hendaknya berpikir kontemplatif, bahwa kita harus melakukan kerja-kerja yang mengandung terobosan dan inovasi. Kita harusnya menciptakan perubahan dan meninggalkan legacy yang tercatat dalam sejarah," kata Benny dalam diskusi di Jakarta, Jumat (3/11/2023).
Sejak ditugaskan memimpin BP2MI, Benny mengaku menabuh genderang perang terhadap sindikat penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Benny menuturkan terdapat tiga kejahatan yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia.
Pertama, mindset publik hingga pejabat yang menganggap rendah pekerja migran Indonesia. Kedua, praktik ijon rente yang mengandung relasi kuasa untuk menindas para pekerja migran Indonesia. Ketiga, kejahatan penempatan ilegal yang dilindungi oknum beratribusi kekuasaan.
"Ada tantangan serius yang tengah kita hadapi, di satu sisi kita sedang mendorong semaksimal mungkin penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia," tuturnya.
Namun, kata dia, di sisi lain daya dukung anggaran yang diberikan negara sangat minim untuk menjangkau capaian optimal yang pihaknya inginkan. "Saya harap di tengah keterbatasan kita, kehadiran satgas ini akan mengakselerasi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia," jelasnya.
Untuk memperkuat itu semua, kata Benny, kolaborasi akan terus dilakukan dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta diperkuat juga dengan kehadiran Kawan PMI di daerah yang saat ini berjumlah 920 orang pada 9 provinsi.
Kepala BP2MI Benny Rhamdani menegaskan, agar mengubah paradigma kerja yang berorientasi kepada rutinitas dan penyerapan anggaran menjadi kinerja yang memberikan dampak kepada kesejahteraan pekerja migran Indonesia dan keluarganya.
"Amanah jabatan yang kita emban, bukan sekadar untuk gagah-gagahan semata. Kita hendaknya berpikir kontemplatif, bahwa kita harus melakukan kerja-kerja yang mengandung terobosan dan inovasi. Kita harusnya menciptakan perubahan dan meninggalkan legacy yang tercatat dalam sejarah," kata Benny dalam diskusi di Jakarta, Jumat (3/11/2023).
Sejak ditugaskan memimpin BP2MI, Benny mengaku menabuh genderang perang terhadap sindikat penempatan pekerja migran Indonesia ilegal. Benny menuturkan terdapat tiga kejahatan yang terjadi kepada para pekerja migran Indonesia.
Pertama, mindset publik hingga pejabat yang menganggap rendah pekerja migran Indonesia. Kedua, praktik ijon rente yang mengandung relasi kuasa untuk menindas para pekerja migran Indonesia. Ketiga, kejahatan penempatan ilegal yang dilindungi oknum beratribusi kekuasaan.
"Ada tantangan serius yang tengah kita hadapi, di satu sisi kita sedang mendorong semaksimal mungkin penguatan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia," tuturnya.
Namun, kata dia, di sisi lain daya dukung anggaran yang diberikan negara sangat minim untuk menjangkau capaian optimal yang pihaknya inginkan. "Saya harap di tengah keterbatasan kita, kehadiran satgas ini akan mengakselerasi perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia," jelasnya.
Untuk memperkuat itu semua, kata Benny, kolaborasi akan terus dilakukan dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta diperkuat juga dengan kehadiran Kawan PMI di daerah yang saat ini berjumlah 920 orang pada 9 provinsi.
