Tiga Kali Marahi Menteri, Jokowi Diminta Ambil Langkah Tegas
Kamis, 06 Agustus 2020 - 05:22 WIB
loading...
A
A
A
Di sisi lain, bagi para menteri, efeknya mereka akan terus diliputi kegelisahan terus menerus. "Nanti para menteri akan berfikir, 'jangan-jangan aku yang diginiin. Jangan-jangan aku nanti di-reshuffle. Itu menurut saya jangan dibuat terlalu lama. Sudah, kalau Pak Jokowi punya niatan reshuffle ya reshuffle aja," tuturnya.
Apalagi, sejak awal kegelisahan Jokowi tujuan awalnya supaya para menteri tersentak dan bekerja keras. "Tapi ternyata kan tidak, sampai Pak Jokowi harus marah ketiga kalinya, berulang-ulang. Solusi akhirnya menurut saya harus ada langkah-langkah yang konkret. Bagi Pak Presiden, kegelisahan beliau itu tidak boleh dibiarkan," katanya.
Dikatakan Karding, bagi para menteri, seharusnya bisa merespons dengan sigap luapan kemarahan Presiden sehingga tidak perlu harus marah sampai tiga kali yang diekspos di ruang publik. "Kan dosisnya Pak Jokowi yang pertama itu kan keras banget. Itu harus diikuti dengan kerja-kerja yang sesuai permintaan Pak Jokowi," tuturnya.
Menurut Karding, permintaan Presiden sudah sangat jelas yakni bagaimana ekonomi masyarakat kembali bergeliat, kemudian anggaran yang sudah ada bisa terserap. "Membelanjakan anggaran kan gampang, gak sulit lah. Apa susahnya? Kalau saya sih nggak susah. Kalau misalnya birokrasinya sulit ya kita gunting. Itu namanya extra ordinary. Prinsipnya jelas, perintahnya anggaran harus terserap agar daya beli masyarakat meningkat. Tinggal bikin programnya, jalankan," tuturnya.
Di sisi lain, langkah para menteri juga harus dibarengi dengan pembenahan birokrasi dan administrasi di Kementerian Keuangan. "Biasanya kan mereka terkendala di birokrasi dan administrasi di Kemenkeu, nah itu juga harus dibarengi segera. Misalnya kegiatan perintah Presiden relaksasi tapi peraturannya belum, itu langsung bergerak. Sinergi saja. Ego sektoral kementerian tidak boleh diteruskan sekarang, harus kerja sama intens," pungkasnya.
Apalagi, sejak awal kegelisahan Jokowi tujuan awalnya supaya para menteri tersentak dan bekerja keras. "Tapi ternyata kan tidak, sampai Pak Jokowi harus marah ketiga kalinya, berulang-ulang. Solusi akhirnya menurut saya harus ada langkah-langkah yang konkret. Bagi Pak Presiden, kegelisahan beliau itu tidak boleh dibiarkan," katanya.
Dikatakan Karding, bagi para menteri, seharusnya bisa merespons dengan sigap luapan kemarahan Presiden sehingga tidak perlu harus marah sampai tiga kali yang diekspos di ruang publik. "Kan dosisnya Pak Jokowi yang pertama itu kan keras banget. Itu harus diikuti dengan kerja-kerja yang sesuai permintaan Pak Jokowi," tuturnya.
Menurut Karding, permintaan Presiden sudah sangat jelas yakni bagaimana ekonomi masyarakat kembali bergeliat, kemudian anggaran yang sudah ada bisa terserap. "Membelanjakan anggaran kan gampang, gak sulit lah. Apa susahnya? Kalau saya sih nggak susah. Kalau misalnya birokrasinya sulit ya kita gunting. Itu namanya extra ordinary. Prinsipnya jelas, perintahnya anggaran harus terserap agar daya beli masyarakat meningkat. Tinggal bikin programnya, jalankan," tuturnya.
Di sisi lain, langkah para menteri juga harus dibarengi dengan pembenahan birokrasi dan administrasi di Kementerian Keuangan. "Biasanya kan mereka terkendala di birokrasi dan administrasi di Kemenkeu, nah itu juga harus dibarengi segera. Misalnya kegiatan perintah Presiden relaksasi tapi peraturannya belum, itu langsung bergerak. Sinergi saja. Ego sektoral kementerian tidak boleh diteruskan sekarang, harus kerja sama intens," pungkasnya.
(mhd)
