Raih Predikat WTP, Momentum Kejagung Tingkatkan Transparansi
Rabu, 05 Agustus 2020 - 17:03 WIB
loading...
A
A
A
"Keinstansinya kan (Kejagung) mendapat WTP, nah sekarang kepada orang atau Kepegawaian, pada jajaran Kejaksaan harus memiliki integritas," katanya.
Dia melanjutkan, salah satu instrumen yang bisa diterapkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan intervensi teknologi.
Seperti halnya Kejagung membuat Aplikasi E-Piutang Tilang untuk mendukung akuntabilitas penatausahaan piutang negara khususnya dari akun Denda dan Biaya Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang mulai diimplementasikan di 2020.
Kemudian membuat aplikasi e-Anggaran dan E-PNBP untuk memudahkan monitoring realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. "Satu instrumen pencegah terjadinya penyalahgunaan mulai dengan intervensi teknologi," tegasnya.
"Teknologi itu cara kita untuk meminimalisir penyalahgunaan, hemat saya positif, jadi kalau misalkan sekarang didayagunakan juga instrumen teknologi dalam cara mereka berhubungan dengan Kejaksaan apapun itu, dengan berbagai macam pengawasan dan sebagainya menurut saya positif," sambungnya.
Diakuinya, walaupun menerapkan sistem teknologi, masih mungkin terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oknum untuk berbuat curang. Maka pembinaan Kepegawaian Kejagung disarankan harus cermat mengawasi dan menindak secara tegas bagi yang melakukan pelanggaran.
Dia melanjutkan, salah satu instrumen yang bisa diterapkan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, serta meminimalisir penyalahgunaan wewenang, yaitu menggunakan intervensi teknologi.
Seperti halnya Kejagung membuat Aplikasi E-Piutang Tilang untuk mendukung akuntabilitas penatausahaan piutang negara khususnya dari akun Denda dan Biaya Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, yang mulai diimplementasikan di 2020.
Kemudian membuat aplikasi e-Anggaran dan E-PNBP untuk memudahkan monitoring realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung. "Satu instrumen pencegah terjadinya penyalahgunaan mulai dengan intervensi teknologi," tegasnya.
"Teknologi itu cara kita untuk meminimalisir penyalahgunaan, hemat saya positif, jadi kalau misalkan sekarang didayagunakan juga instrumen teknologi dalam cara mereka berhubungan dengan Kejaksaan apapun itu, dengan berbagai macam pengawasan dan sebagainya menurut saya positif," sambungnya.
Diakuinya, walaupun menerapkan sistem teknologi, masih mungkin terdapat celah yang bisa dimanfaatkan oknum untuk berbuat curang. Maka pembinaan Kepegawaian Kejagung disarankan harus cermat mengawasi dan menindak secara tegas bagi yang melakukan pelanggaran.
Lihat Juga :
