KPK Cegah Syahrul Yasin Limpo dan Keluarga Pergi ke Luar Negeri
Jum'at, 06 Oktober 2023 - 17:51 WIB
loading...
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan salam ke jajaran pengurus partai saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP Partai Nasdem, Jakarta, Kamis (5/10/2023). FOTO/MPI/Arif Julianto
A
A
A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mencegah Menteri Pertanian ( Mentan) Syahrul Yasin Limpo untuk bepergian ke luar negeri. Tak sendiri, Syahrul Yasin Limpo dicegah bersama delapan orang lain terkait dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, sembilan orang tersebut terdiri dari para tersangka dan sejumlah pihak terkait penyidikan kasus tersebut.
"Dengan telah bergulirnya penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementan, maka sebagai bentuk back up dan support dalam memperlancar proses penyidikan tersebut, saat ini KPK telah ajukan sembilan orang untuk dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka adalah para tersangka dan pihak-pihak terkait lainnya dalam perkara tersebut," katanya, Jumat (6/10/2023).
Baca juga: PPATK Temukan Indikasi Tindak Pidana di Rekening Syahrul Yasin Limpo
Sembilan orang itu dicegah bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan atau hingga April 2024. Ali tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perpanjangan pencegahan para pihak terkait keluar dari Indonesia.
Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri menyatakan, sembilan orang tersebut terdiri dari para tersangka dan sejumlah pihak terkait penyidikan kasus tersebut.
"Dengan telah bergulirnya penyidikan perkara dugaan korupsi di Kementan, maka sebagai bentuk back up dan support dalam memperlancar proses penyidikan tersebut, saat ini KPK telah ajukan sembilan orang untuk dicegah melakukan perjalanan ke luar negeri. Mereka adalah para tersangka dan pihak-pihak terkait lainnya dalam perkara tersebut," katanya, Jumat (6/10/2023).
Baca juga: PPATK Temukan Indikasi Tindak Pidana di Rekening Syahrul Yasin Limpo
Sembilan orang itu dicegah bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan atau hingga April 2024. Ali tidak menutup kemungkinan untuk melakukan perpanjangan pencegahan para pihak terkait keluar dari Indonesia.
Lihat Juga :
