HT: Indonesia Butuh Program Pro Rakyat Agar Masyarakat Naik Kelas
Sabtu, 03 Juni 2017 - 02:07 WIB
HT: Indonesia Butuh Program Pro Rakyat Agar Masyarakat Naik Kelas
A
A
A
JOMBANG - Perlakuan khusus harus diberikan kepada masyarakat yang belum mapan agar kesenjangan yang menghambat kemajuan Indonesia bisa teratasi. Begitu penuturan Chairman & CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo saat berbagi pengalaman dan wawasan di ke Pondok Pesantren (Ponpes) Gadingmangu, Jombang, Jawa Timur, Jumat (2/6/2017).
“Harus ada program pro rakyat, perlakuan khusus agar masyarakat bawah lebih cepat naik kelas,” ujarnya di hadapan santri dan pengurus ponpes yang berlokasi di Kecamatan Perak itu.
Dia mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia tertinggal kesejahteraan dan pendidikannya. Mereka di antaranya UMKM, petani dan nelayan.
Kapitalisme membuat mereka semakin tertinggal, karena satu aturan berlaku sama untuk yang sudah dan belum mapan. Apalagi, kebijakan Indonesia terlalu pro bisnis sehingga membuat yang belum mapan semakin terpuruk dan kesenjangan kian lebar.
“UMKM, petani, nelayan, harus dibangun. Masyarakat yang sudah mapan cukup diberikan kepastian aturan,” tutur HT yang telah memberikan kuliah umum di lebih dari 170 perguruan tinggi se-Indonesia.
Perlakuan khusus yang dimaksud HT di antaranya akses modal murah dan mudah, pelatihan dan proteksi. UMKM misalnya, banyak yang terlilit utang rentenir karena tak punya pilihan lain untuk mendapatkan modal usaha.
Atau petani, tak bisa lepas dari jerat tengkulak akibat keterbatasan modal. Begitu pun nelayan. Perlakuan khusus akan mempercepat mereka naik kelas, dari bawah ke menengah, yang menengah ke atas.
Bila kesenjangan teratasi, lanjut HT, Indonesia bisa lebih cepat beranjak menjadi negara maju. Baginya sangat penting menjadi negara maju agar Indonesia bisa membantu menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.
Dia menjelaskan, negara maju memiliki kemampuan untuk mensubdisi bahkan menggratiskan pendidikan masyarakat kurang mampu hingga ke perguruan tinggi. Begitu pun di bidang kesehatan, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma.
Juga subsidi untuk tempat tinggal yang layak. Bahkan negara maju sanggup memberikan santunan untuk masyarakatnya yang belum memiliki pekerjaan alias pengangguran.
“Harus ada program pro rakyat, perlakuan khusus agar masyarakat bawah lebih cepat naik kelas,” ujarnya di hadapan santri dan pengurus ponpes yang berlokasi di Kecamatan Perak itu.
Dia mengatakan, mayoritas masyarakat Indonesia tertinggal kesejahteraan dan pendidikannya. Mereka di antaranya UMKM, petani dan nelayan.
Kapitalisme membuat mereka semakin tertinggal, karena satu aturan berlaku sama untuk yang sudah dan belum mapan. Apalagi, kebijakan Indonesia terlalu pro bisnis sehingga membuat yang belum mapan semakin terpuruk dan kesenjangan kian lebar.
“UMKM, petani, nelayan, harus dibangun. Masyarakat yang sudah mapan cukup diberikan kepastian aturan,” tutur HT yang telah memberikan kuliah umum di lebih dari 170 perguruan tinggi se-Indonesia.
Perlakuan khusus yang dimaksud HT di antaranya akses modal murah dan mudah, pelatihan dan proteksi. UMKM misalnya, banyak yang terlilit utang rentenir karena tak punya pilihan lain untuk mendapatkan modal usaha.
Atau petani, tak bisa lepas dari jerat tengkulak akibat keterbatasan modal. Begitu pun nelayan. Perlakuan khusus akan mempercepat mereka naik kelas, dari bawah ke menengah, yang menengah ke atas.
Bila kesenjangan teratasi, lanjut HT, Indonesia bisa lebih cepat beranjak menjadi negara maju. Baginya sangat penting menjadi negara maju agar Indonesia bisa membantu menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat.
Dia menjelaskan, negara maju memiliki kemampuan untuk mensubdisi bahkan menggratiskan pendidikan masyarakat kurang mampu hingga ke perguruan tinggi. Begitu pun di bidang kesehatan, masyarakat bisa mendapatkan layanan kesehatan secara cuma-cuma.
Juga subsidi untuk tempat tinggal yang layak. Bahkan negara maju sanggup memberikan santunan untuk masyarakatnya yang belum memiliki pekerjaan alias pengangguran.
(kri)
