Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Presiden Jokowi Sebut terkait Publisher Rights Prosesnya Hampir Selesai
loading...
Presiden Jokowi mengatakan, regulasi publisher rights hampir selesai. Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, regulasi publisher rights hampir selesai. Jokowi menilai, pembahasan publisher rights cukup rumit.
Awalnya Jokowi menyebutkan, regulasi publisher rights bisa diselesaikan selama satu bulan, namun kenyataannya belum selesai hingga saat ini.
"Yang terakhir untuk publisher rights. Kita memang sudah lama membahas ini dengan seluruh pemangku kepentingan. Dulu saya menyampaikan, ah paling sebulan selesai Pak kita kerjain siang, tapi dalam praktiknya memang sangat rumit sekali," kata Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Pembukaan Kongres XXV PWI 2002 di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9/2023).
"Yang ini ya, ini enggak mau. Yang ini mau, yang ini enggak mau. Lama-lama juga enggak rampung-rampung," tambahnya.
Meski begitu Jokowi meyakini, proses regulasi publisher rights hampir selesai. Dirinya sadar publisher rights menjadi hal penting bagi media dan pers. "Ini sudah kita bahas sangat lama dan sekarang memang prosesnya sudah hampir selesai. Belum selesai, hampir selesai," ujarnya.
"Moga-moga ini tinggal sedikit tidak menjadi tarik menarik lagi. Yang perlu ditingkatkan itu dan titik temu antar pemangku kepentingan saya lihat sudah mulai terlihat, mulai menguat dan insya Allah ini akan cepat selesai dan saya tahu ini menjadi concern media dan pers," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mendorong Presiden Jokowi untuk segera menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights. Sebab keberadaan Publisher Rights sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas.
Hal itu dikatakan Ninik dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pers, usai mengadakan diskusi bersama seluruh stakholder media. Diskusi itu bertemakan, Dialog dan Komitmen Penggiat Pers untuk Keberlanjutan Pers Indonesia.
"Pertemuan hari ini dan kami bersyukur tadi semua bersepakat untuk meminta agar Presiden tidak lagi ragu-ragu untuk melanjutkan pengesahan draf perpres ini," kata Ninik, Jum'at (15/9/2023).
Awalnya Jokowi menyebutkan, regulasi publisher rights bisa diselesaikan selama satu bulan, namun kenyataannya belum selesai hingga saat ini.
"Yang terakhir untuk publisher rights. Kita memang sudah lama membahas ini dengan seluruh pemangku kepentingan. Dulu saya menyampaikan, ah paling sebulan selesai Pak kita kerjain siang, tapi dalam praktiknya memang sangat rumit sekali," kata Jokowi dalam sambutannya saat meresmikan Pembukaan Kongres XXV PWI 2002 di Istana Negara, Jakarta, Senin (25/9/2023).
"Yang ini ya, ini enggak mau. Yang ini mau, yang ini enggak mau. Lama-lama juga enggak rampung-rampung," tambahnya.
Meski begitu Jokowi meyakini, proses regulasi publisher rights hampir selesai. Dirinya sadar publisher rights menjadi hal penting bagi media dan pers. "Ini sudah kita bahas sangat lama dan sekarang memang prosesnya sudah hampir selesai. Belum selesai, hampir selesai," ujarnya.
"Moga-moga ini tinggal sedikit tidak menjadi tarik menarik lagi. Yang perlu ditingkatkan itu dan titik temu antar pemangku kepentingan saya lihat sudah mulai terlihat, mulai menguat dan insya Allah ini akan cepat selesai dan saya tahu ini menjadi concern media dan pers," tambahnya.
Diberitakan sebelumnya, Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mendorong Presiden Jokowi untuk segera menandatangi Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights. Sebab keberadaan Publisher Rights sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem media yang sehat dan berkualitas.
Hal itu dikatakan Ninik dalam konferensi pers di Kantor Dewan Pers, usai mengadakan diskusi bersama seluruh stakholder media. Diskusi itu bertemakan, Dialog dan Komitmen Penggiat Pers untuk Keberlanjutan Pers Indonesia.
"Pertemuan hari ini dan kami bersyukur tadi semua bersepakat untuk meminta agar Presiden tidak lagi ragu-ragu untuk melanjutkan pengesahan draf perpres ini," kata Ninik, Jum'at (15/9/2023).
(maf)
Explore More