Apresiasi untuk Para Pejuang Etika Lembaga DPR Lewat MKD Award 2023

JAKARTA - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR akan kembali menyelenggarakan acara pemberian penghargaan kepada figur-figur yang selama ini dianggap berkontribusi positif bagi peningkatan citra dan wibawa kelembagaan DPR RI. MKD Awards 2023 akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta pada 27 September 2023.

MKD sebelumnya bernama Badan Kehormatan (BK) DPR. Sejak kelahirannya pada 2014 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, MKD telah melaksanakan fungsi, tugas, dan kewenangannya sebagai garda terdepan penegakan etika kelembagaan DPR.

Keberadaannya untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR lembaga sebagai perwakilan rakyat beroperasi dalam ranah penindakan serta pencegahan. "Dalam kinerja penindakan, kita menyaksikan berbagai kasus dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh para Anggota DPR RI berujung pada putusan yang dialamatkan kepada mereka," ujar Wakil Ketua MKD R.H. Imron Amin di Jakarta, Rabu (20/9/2023).



Dalam kinerja pencegahan, kata dia, berbagai upaya strategis dan praktis dilakukan oleh MKD untuk menjaga menjaga marwah dan kehormatan kelembagaan DPR. Mulai dari imbauan, peningkatan kapasitas dan kualitas pengetahuan dan pemahaman tentang etika kelembagaan, serta kerja sama dengan lembaga-lembaga penegak hukum untuk mengkanalisasi persoalan dugaan pelanggaran etika agar tidak semata dipandang sebagai pelanggaran pidana.

Tujuannya pun dalam rangka menjaga martabat kelembagaan DPR yang berpotensi terdegradasi akibat perilaku oknum-oknum wakil rakyat parlemen Senayan. "Dalam kerangka kinerja itulah, kita dapat memahami bahwa etika memiliki makna dan kandungan yang tinggi, karena menyangkut entitas kelembagaan," kata politikus Partai Gerindra ini.

Lebih lanjut Imron menuturkan bahwa MKD memiliki tanggung jawab yang tidak sederhana, mengemban dan menjaga perilaku segenap individu yang hilir-mudik di lingkungan Gedung DPR. Bukan hanya Anggota DPR, tapi juga sistem pendukung yang terdiri dari Aparat Sipil Negara (ASN), Tenaga Ahli, Staf Administrasi, Wartawan, Para Tamu, dan mereka yang memperoleh penghidupan dari seluruh sistem kerja kelembagaan wakil rakyat.

"MKD berperan dalam menata seluruh tatanan yang berlangsung agar nampak berupa sebentuk etalase yang tersusun dan berwajah cerah di mata publik," ujarnya.

Dia mengatakan, upaya tersebut tidak dapat ditunaikan sendiri oleh MKD. Lembaga penegak ini membutuhkan dukungan kolosal dari segenap pihak dalam sebentuk kerja orkestra penegakan etika kelembagaan.

Terlebih juga MKD memerlukan kesamaan visi, misi dan paradigma dari seluruh sistem kerja yang melingkupinya, tentang bagaimana memandang eksistensi DPR RI sebagai lembaga yang dijabat oleh para Anggota DPR.

"Dukungan kolosal inilah yang senantiasa digaungkan oleh MKD sejak kelahirannya hingga saat kinerja penindakan tidak dapat berjalan sendiri tanpa disertai kinerja pencegahan sebagai early warning system yang memagari seluruh Anggota DPR dari perilaku dan tindakan yang berpotensi menjerumuskan mereka dalam kubang pelanggaran," tegas Imron.

"Atas dasar itulah, MKD merasa berkepentingan untuk terus-menerus menyuarakan kinerja kolosal dalam orkestra penegakan etika kelembagaan DPR RI," sambungnya.

Mereka yang selama ini secara langsung atau tidak langsung mampu mengangkat citra dan nama baik kelembagaan DPR dinilai patut memperoleh apresiasi sebagai Pejuang Penegak Etika Lembaga DPR. Mereka ditelisik melalui aktivitas kedewanan yang berkorelasi langsung dengan kiprah DPR di mata publik.

Dalam berbagai hal, mereka juga dinilai dari tingkat kehadiran, kontribusi opini dan gagasan serta pengaruhnya di ruang sosial kemasyarakatan yang mampu meningkatkan pemahaman publik tentang entitas DPR. "Juga mampu menjadi teladan dan contoh bijak bagi publik tentang kesejatian seorang Wakil Rakyat. Tentu saja apresiasi ini adalah salah satu upaya pencegahan yang dilakukan oleh MKD DPR RI," tuturnya.

Dengan demikian, lanjut dia, lembaga penegak etik ini tidak hanya disematkan rasa ketakutan bagi pelanggar etika. "Tapi lebih dari itu, menggugah kesadaran dan paradigma Anggota DPR RI secara umum tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku dan bertindak sebagai wakil rakyat," pungkas Imron.