Ngotot Gulirkan Hak Angket KPK, Golkar Dinilai Mengkhianati Jokowi

JAKARTA - Internal Golkar terbelah menyikapi pengguliran hak angket DPR untuk menyelidiki dugaan penyimpangan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Fraksi Golkar di DPR tercatat sebagai salah satu fraksi yang mendukung hak angket. Sementara itu, kalangan muda partai beringin itu mendesak Fraksi Golkar tidak ikut memaksa agar hak angket terus dibahas di Parlemen.

"Mari kita jaga Golkar sebagai partai dan kekuatan politik yang berkeinginan kuat agar pemerintahan dan bangsa kita bersih dan bebas dari korupsi," ujar Politikus Muda Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia kepada SINDOnews, Kamis (18/5/2017).

Doli pun mengingatkan kembali komitmen Partai Golkar dalam pemberantasan Korupsi. Salah satunya tertuang dalam rekomendasi hasil Munaslub Bali yang menegaskan komitmen Golkar untuk ikut terdepan memberantas korupsi.

Komitmen tersebut, kata Doli, harus menjadi pegangan bersama yang tidak boleh lekang apalagi ditentang. Konsekuensinya, siapapun yang terlibat korupsi, baik kader atau pimpinan Golkar, tidak boleh dilindungi.

Terlebih, tambah Doli, Golkar adalah salah satu partai yang secara tegas mendukung Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dan Jusuf Kalla (JK) dan telah pula mencalonkan Jokowi sebagai Capres 2019.

"Sejak awal kita tahu Pak Jokowi punya komitmen dan semangat tinggi melawan korupsi. Bila Golkar tetap ngotot ikut agar hak angket terhadap KPK itu diteruskan, maka sebenarnya Golkar telah bertentangan dan mengkhianati dukungannya terhadap Pak Jokowi," ucap Doli.