Jurus Wali Kota Eri Cahyadi Kendalikan Inflasi di Surabaya

SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Surabaya berhasil menekan laju inflasi Surabaya pada Agustus 2023. Operasi pasar, penyederhanaan rantai distribusi, hingga subsidi transportasi pada barang kebutuhan pokok (Bapok) menjadi salah satu jurus yang diterapkan oleh TPID Kota Surabaya dalam upaya menekan laju inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023, di Kota Surabaya terjadi inflasi month to month (m-to-m) sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,76, angka tersebut sudah menurun karena pada bulan Juli 2023 masih sebesar 0,15 persen. Sedangkan inflasi year on year (y-on-y) sebesar 4,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,76 dan angka tersebut sudah menurun dibandingkan bulan Juli 2023 dengan angka 4,46 persen dan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,6.

Eri Cahyadi bersyukur karena inflasi Surabaya terkendali dan cenderung turun. Menurutnya, laju inflasi cenderung terkendali akibat komoditas yang mengalami inflasi tidak terlalu signifikan kenaikannya dibanding komoditas yang mengalami penurunan harga.

“Komoditas bapok yang meningkat harganya masih dapat di kontrol melalui operasi pasar serta penyederhanaan rantai distribusi. Selanjutnya adalah rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar," ucapnya beberapa waktu lalu.

Ia pun menambahkan bahwa komoditas yang menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan IHK di Provinsi Jawa Timur adalah beras. Namun, harga beras di Kota Surabaya masih berada di bawah HET (Harga Eceran Tertinggi) dibandingkan daerah lain yang sudah mengalami kenaikan.

“Jadi, sekarang ini harga dasar dari Bulog memang naik, sehingga tidak mungkin tidak naik harganya untuk sejumlah daerah. Untuk Surabaya kita menjaga harga itu. Kita mensubsidi ongkos transportasinya agar harga dari Bulog tidak berubah sampai di tempat pedagang jualan, sehingga kenaikan tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Selain itu, Pemkot Surabaya menjalin kerja sama dengan beberapa daerah lain untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pokok di Surabaya. Meskipun sudah menjalin kerja sama, tidak mungkin Surabaya mensubsidi pupuknya karena memang tidak diperbolehkan. “Namun, yang bisa disubsidi adalah ongkos transportasinya, sehingga harganya tidak terlalu tinggi ketika dijual kembali,” ucapnya.

Di samping itu, Pemkot Surabaya juga melakukan pemenuhan suplai komoditas barang kebutuhan pokok langsung dari kelompok tani kepada para pedagang pasar. Melalui cara ini, harga komoditasnya menjadi terjangkau sehingga kenaikan maupun penurunan harga tersebut dapat tetap terkendali.

Selanjutnya, keterlibatan Bulog juga tetap diprioritaskan dalam operasi pasar komoditas beras agar harganya stabil. Kolaborasi dan konsolidasi dengan berbagai stakeholder juga tetap dilakukan agar laju inflasi dapat dikendalikan dengan baik yakni dengan melakukan pemantauan dan pengawasan harga yang ada di pasar.

Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Surabaya Agus Imam Sonhaji menjelaskan bahwa secara garis besar TPID Kota Surabaya menggunakan strategi 4K dalam upaya pengendalian inflasi Surabaya. 4K tersebut yakni menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif.