Perwira Tinggi Bergelar CSFA: Mantan Ajudan Jokowi, Loper Koran, hingga Anak Petani
Kamis, 14 September 2023 - 06:01 WIB
loading...
A
A
A
CSFA diberikan BPK kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Mabes Polri, Selasa, 18 Januari 2022. Bagi Polri, sertifikat untuk perwira pertama dan perwira menengah tersebut sangat penting.
Saat itu, Sigit mengatakan, anggota kepolisian saat ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan audit dalam menangani suatu perkara yang menyangkut permasalahan kerugian negara maupun kerugian daerah. Oleh karena itu, Sigit ingin ada supervisi antara Polri dan BPK dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan auditor dari personel kepolisian.
"Pada prinsipnya anggota kami diberikan kemampuan sebagai auditor, maka kami kemudian nanti menjadi paham dan kami membutuhkan itu saat ada supervisi," kata Sigit dalam audiensi tersebut.
Untuk itu, Sigit meminta BPK untuk menyelenggarakan pelatihan terkait kemampuan audit kepada para personel Polri. Sehingga, kata Sigit, seluruh jajaran Korps Bhayangkara bisa mengidentifikasi sejak dini dalam proses penegakan hukum.
"Kita penting sekali memahami bagaimana cara kita bisa mengaudit, dengan begitu kita bisa memberikan warning untuk ke dalamnya," ujar Sigit.
Pihak BPK dalam audiensi tersebut memberikan sertifikat profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) ke Kapolri. Sertifikat CSFA ini merupakan sertifikat profesi bagi para pemeriksa keuangan negara, sehingga profesionalisme para pemeriksa keuangan negara ditandai dengan pemberian sertifikat profesi pemeriksa keuangan negara.
"Kedatangan kami ke sini ingin menyerahkan sertifikat CSFA kepada Bapak Kapolri," kata Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.
Agus menuturkan, tujuan dari sertifikasi profesi CSFA yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi seorang pemeriksa keuangan negara, serta menjadi persyaratan untuk menandatangani Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Negara, yang meliputi pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Sementara Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Bahrullah Akbar mengatakan, sertifikat CSFA ini adalah tindak lanjut UU ASN agar pemeriksa keuangan negara memiliki sertifikat.
"Terkait dengan pemeriksaan keuangan negara, terutama APH, KPK harus ada penyamaan persepsi dengan BPK. Kedepan diharapkan kita punya persamaan persepsi bagaimana BPK melakukan pemeriksaan khususnya Irwasum terkait dengan audit," tutur Bahrullah.
Listyo Sigit Prabowo merupakan ajudan pertama Jokowi sebagai presiden. Sigit menjadi ajudan Presiden Jokowi selama dua tahun, 2014 hingga 2016.
Pria kelahiran Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969 ini dikenal dekat dengan Jokowi. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini pernah menjadi Kapolres Solo pada 2011 ketika Jokowi menjabat Wali Kota Solo.
![Perwira Tinggi Bergelar CSFA: Mantan Ajudan Jokowi, Loper Koran, hingga Anak Petani]()
Foto: Dok TNI AD
BPK menyerahkan CSFA kepada Jenderal Dudung di Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksa Keuangan Negara, (Badiklat PKN) BPK RI, Kalibata, Jakarta, Senin, 18 April 2022.
Dilansir dari laman resmi TNI AD, penyerahan CSFA tersebut disampaikan langsung oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I/Auditorat Keuangan Negara 1 (AKN 1) BPK RI Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA.
Pimpinan AKN 1 dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan CSFA Recognition Program kepada Jenderal Dudung ini diharapkan dapat memacu tata kelola keuangan negara di lingkungan TNI Angkatan Darat dapat berjalan dengan baik.
Sertifikasi CSFA Recognition Program ini merupakan pengakuan kompetensi pemeriksaan keuangan negara. Sementara itu Jenderal Dudung dalam orasinya mengangkat judul Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Dalam kesempatan itu, Jenderal Dudung menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah penyerapan anggaran berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, hal ini sering mengakibatkan adanya penyimpangan pada proses pengadaan.
KSAD menegaskan, hambatan dan kendala dalam pengadaan barang dan jasa meliputi Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Tahap Persiapan, dan Pelindungan Hukum.
“Dengan Sertifikat CSFA dari BPK RI ini tentunya menambah semangat saya untuk lebih dapat mengawasi tata kelola keuangan negara di lingkungan Angkatan Darat, diharapkan tata kelola keuangan negara terkait program dan anggaran di Angkatan Darat dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujar Jenderal Dudung.
Penyerahan CSFA kepada KSAD ini juga dihadiri oleh para pejabat utama di lingkungan BPK RI dan juga pejabat Utama di lingkungan Angkatan Darat. Jenderal Dudung merupakan lulusan Akmil 1988.
Saat itu, Sigit mengatakan, anggota kepolisian saat ini membutuhkan kemampuan untuk melakukan audit dalam menangani suatu perkara yang menyangkut permasalahan kerugian negara maupun kerugian daerah. Oleh karena itu, Sigit ingin ada supervisi antara Polri dan BPK dengan menggelar pelatihan untuk meningkatkan kemampuan auditor dari personel kepolisian.
"Pada prinsipnya anggota kami diberikan kemampuan sebagai auditor, maka kami kemudian nanti menjadi paham dan kami membutuhkan itu saat ada supervisi," kata Sigit dalam audiensi tersebut.
Untuk itu, Sigit meminta BPK untuk menyelenggarakan pelatihan terkait kemampuan audit kepada para personel Polri. Sehingga, kata Sigit, seluruh jajaran Korps Bhayangkara bisa mengidentifikasi sejak dini dalam proses penegakan hukum.
"Kita penting sekali memahami bagaimana cara kita bisa mengaudit, dengan begitu kita bisa memberikan warning untuk ke dalamnya," ujar Sigit.
Pihak BPK dalam audiensi tersebut memberikan sertifikat profesi Certified State Finance Auditor (CSFA) ke Kapolri. Sertifikat CSFA ini merupakan sertifikat profesi bagi para pemeriksa keuangan negara, sehingga profesionalisme para pemeriksa keuangan negara ditandai dengan pemberian sertifikat profesi pemeriksa keuangan negara.
"Kedatangan kami ke sini ingin menyerahkan sertifikat CSFA kepada Bapak Kapolri," kata Wakil Ketua BPK Agus Joko Pramono.
Agus menuturkan, tujuan dari sertifikasi profesi CSFA yaitu untuk menjaga dan meningkatkan kompetensi seorang pemeriksa keuangan negara, serta menjadi persyaratan untuk menandatangani Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Negara, yang meliputi pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), pemeriksaan kinerja, dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Sementara Ketua Institut Pemeriksa Keuangan Negara (IPKN) Bahrullah Akbar mengatakan, sertifikat CSFA ini adalah tindak lanjut UU ASN agar pemeriksa keuangan negara memiliki sertifikat.
"Terkait dengan pemeriksaan keuangan negara, terutama APH, KPK harus ada penyamaan persepsi dengan BPK. Kedepan diharapkan kita punya persamaan persepsi bagaimana BPK melakukan pemeriksaan khususnya Irwasum terkait dengan audit," tutur Bahrullah.
Listyo Sigit Prabowo merupakan ajudan pertama Jokowi sebagai presiden. Sigit menjadi ajudan Presiden Jokowi selama dua tahun, 2014 hingga 2016.
Pria kelahiran Ambon, Maluku, pada 5 Mei 1969 ini dikenal dekat dengan Jokowi. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1991 ini pernah menjadi Kapolres Solo pada 2011 ketika Jokowi menjabat Wali Kota Solo.
4. Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman
Foto: Dok TNI AD
BPK menyerahkan CSFA kepada Jenderal Dudung di Badan Pendidikan dan Latihan Pemeriksa Keuangan Negara, (Badiklat PKN) BPK RI, Kalibata, Jakarta, Senin, 18 April 2022.
Dilansir dari laman resmi TNI AD, penyerahan CSFA tersebut disampaikan langsung oleh Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I/Auditorat Keuangan Negara 1 (AKN 1) BPK RI Hendra Susanto, S.T., M.Eng., M.H., CFrA.
Pimpinan AKN 1 dalam sambutannya menyampaikan bahwa penyerahan CSFA Recognition Program kepada Jenderal Dudung ini diharapkan dapat memacu tata kelola keuangan negara di lingkungan TNI Angkatan Darat dapat berjalan dengan baik.
Sertifikasi CSFA Recognition Program ini merupakan pengakuan kompetensi pemeriksaan keuangan negara. Sementara itu Jenderal Dudung dalam orasinya mengangkat judul Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).
Dalam kesempatan itu, Jenderal Dudung menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi adalah penyerapan anggaran berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, hal ini sering mengakibatkan adanya penyimpangan pada proses pengadaan.
KSAD menegaskan, hambatan dan kendala dalam pengadaan barang dan jasa meliputi Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia, Tahap Persiapan, dan Pelindungan Hukum.
“Dengan Sertifikat CSFA dari BPK RI ini tentunya menambah semangat saya untuk lebih dapat mengawasi tata kelola keuangan negara di lingkungan Angkatan Darat, diharapkan tata kelola keuangan negara terkait program dan anggaran di Angkatan Darat dapat dilakukan dengan lebih baik,” ujar Jenderal Dudung.
Penyerahan CSFA kepada KSAD ini juga dihadiri oleh para pejabat utama di lingkungan BPK RI dan juga pejabat Utama di lingkungan Angkatan Darat. Jenderal Dudung merupakan lulusan Akmil 1988.
Lihat Juga :
