BPIP Dorong Mahasiswa Jadi Garda Terdepan Implementasikan Nilai-nilai Pancasila di Era Merdeka Belajar

JAKARTA - Direktorat Jenderal (Ditjen) Dikti Ristek, Kemendikbud Ristek menyelenggarakan program Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa Tingkat Lanjut (LKMM-TL) 2023. Program ini diikuti mahasiswa terpilih dari sejumlah wilayah di Indonesia, antara lain Jawa Timur, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Karjono mengatakan, program tersebut diselenggarakan guna mengembangkan soft skills, mematangkan kepribadian serta menumbuhkan jiwa kebangsaan, cinta tanah air serta rasa percaya diri.

Pada kesempatan tersebut, ia juga memberi ceramah agar mahasiswa jadi garda terdepan dalam mengimplementasikan nilai Pancasila di era kebijakan 'Merdeka Belajar, Kampus Merdeka' dalam Kehidupan berbangsa dan bernegara.

Karjono memperkenalkan 'Salam Pancasila' yang digagas oleh presiden kelima RI, Megawati Soekarnoputri. Salam ini merupakan salam kebangsaan yang diadopsi dari pekik 'Merdeka' yang ditetapkan oleh Bung Karno melalui Maklumat pada tanggal 31 Agustus 1945.

“Salam Pancasila bukan pengganti salam keagamaan, melainkan sebuah salam kebangsaan yang menyatukan,” turunya saat memberikan pencerahan kepada perwakilan mahasiswa, Kamis (7/9/2023).

Mengawali paparannya, Karjono mengingatkan bahwa tidak hanya terbatas pada kecerdasan akademis, melainkan juga mencakup bagaimana kita menjalani kehidupan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan, termasuk nilai-nilai religius yang memberikan kekuatan dan makna dalam kehidupan kita. Beliau menjelaskan,

"Kecerdasan tidak hanya terbatas pada aspek IPTEK, melainkan juga mencakup IPTAK, yang merujuk pada budi pekerti dan kecerdasan dalam dimensi religius," katanya.

Menurutnya, demokrasi didefinisikan sebagai bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting, baik yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, didasarkan pada suara mayoritas yang diberikan oleh masyarakat dewasa secara bebas. Hal ini mencerminkan prinsip-prinsip dasar demokrasi, di mana kebebasan berbicara dan hak suara masyarakat menjadi inti dari sistem ini.

"Dalam konteks demokrasi, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, serta hak untuk menyatakan pendapatnya," ujarnya.

Alumni S3 Universitas Padjajaran itu mencontohkan mengenai proses demokrasi dalam sejarah Indonesia. “Saat pembentukan dasar negara dan perumusan sila pertama Pancasila menjadi 'Ketuhanan yang Maha Esa,' adalah contoh nyata bagaimana demokrasi digunakan sebagai alat untuk menyatukan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman agama,” tuturnya.

Proses tersebut menunjukkan bahwa demokrasi adalah alat yang kuat untuk mencapai konsensus dan kesepakatan dalam mengelola perubahan yang signifikan dalam negara yang plural seperti Indonesia.