Partai Perindo: Indonesia Sebaiknya Benchmarking terhadap Berbagai Kejadian di Myanmar
loading...
Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati. Foto/MPI/Dok
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hankam dan Siber Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati mengatakan, Indonesia sebaiknya harus melakukan benchmarking dengan berbagai kejadian di Myanmar.
Hal itu untuk mengetahui berbagai perkembangan secara lengkap junta militer Myanmar terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan konflik di negeri Seribu Pagoda tersebut.
"Hal ini penting bagi Indonesia ketahui siapa tahu saja apa yang terjadi di Myanmar bisa terjadi di sini. Bila ada kemiripan unsur kejadian, model pemicu perlu mendapat atensi," kata wanita yang akrab disapa Nuning itu, Jumat (8/9/2023).
Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati -- yang merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Jawa Tengah VI tersebut -- menjelaskan hal ini hanya bisa dilakukan bila tetap ada hubungan bilateral resmi dengan pemerintah Myanmar yang sah, sehingga pemerintah Indonesia dapat berperan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Myanmar.
"Dengan kita tetap menjaga hubungan diplomasi dengan Myanmar, maka keberlangsungan peran pemerintah Indonesia dalam membantu penyelesaian masalah di Myanmar," ucapnya.
Nuning menambahkan, pengiriman pasukan perdamaian ke Myanmar untuk mengatasi masalah etnis Rohingya tidak bisa serta merta dilakukan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Pengiriman pasukan hanya bisa dilakukan jika ada laporan dari badan-badan khusus PBB yang memastikan ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di sana.
Khusus untuk kasus Rohingya, harus ada rekomendasi dari badan PBB, seperti Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), apakah memang ada pelanggaran HAM.
"Jadi, tidak bisa negara lain menyatakan serta merta ada pelanggaran HAM, sementara tidak ada pernyataan dari PBB," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ASEAN tidak akan tersandera oleh isu konflik yang sedang berlangsung di Myanmar. ASEAN akan terus berupaya mewujudkan stabilitas dan perdamaian di kawasan.
Hal itu untuk mengetahui berbagai perkembangan secara lengkap junta militer Myanmar terkait ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan konflik di negeri Seribu Pagoda tersebut.
"Hal ini penting bagi Indonesia ketahui siapa tahu saja apa yang terjadi di Myanmar bisa terjadi di sini. Bila ada kemiripan unsur kejadian, model pemicu perlu mendapat atensi," kata wanita yang akrab disapa Nuning itu, Jumat (8/9/2023).
Susaningtyas Nefo Handayani Kertopati -- yang merupakan Bacaleg DPR RI dari Partai Perindo untuk Dapil Jawa Tengah VI tersebut -- menjelaskan hal ini hanya bisa dilakukan bila tetap ada hubungan bilateral resmi dengan pemerintah Myanmar yang sah, sehingga pemerintah Indonesia dapat berperan membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di Myanmar.
"Dengan kita tetap menjaga hubungan diplomasi dengan Myanmar, maka keberlangsungan peran pemerintah Indonesia dalam membantu penyelesaian masalah di Myanmar," ucapnya.
Nuning menambahkan, pengiriman pasukan perdamaian ke Myanmar untuk mengatasi masalah etnis Rohingya tidak bisa serta merta dilakukan negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
Baca Juga
Pengiriman pasukan hanya bisa dilakukan jika ada laporan dari badan-badan khusus PBB yang memastikan ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di sana.
Khusus untuk kasus Rohingya, harus ada rekomendasi dari badan PBB, seperti Komite Palang Merah Internasional (ICRC) dan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR), apakah memang ada pelanggaran HAM.
"Jadi, tidak bisa negara lain menyatakan serta merta ada pelanggaran HAM, sementara tidak ada pernyataan dari PBB," ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ASEAN tidak akan tersandera oleh isu konflik yang sedang berlangsung di Myanmar. ASEAN akan terus berupaya mewujudkan stabilitas dan perdamaian di kawasan.
Explore More