Wakil Ketua MPR Minta Kebijakan Kendaraan Listrik Harus Dikaji Secara Komprehensif

JAKARTA - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menilai peluang dan tantangan pemanfaatan kendaraan listrik di Indonesia harus dikaji dari berbagai sektor. Hal itu agar menghasilkan kebijakan yang tepat untuk mewujudkan lingkungan yang lebih baik.

"Ragam kebijakan telah diterbitkan untuk mendukung penggunaan kendaraan listrik di Tanah Air. Meski begitu upaya evaluasi dari kebijakan tersebut juga harus dilakukan untuk menghasilkan kebijakan yang tepat," katanya saat diskusi daring bertajuk “Tantangan dan Peluang Adopsi Kendaraan Listrik di Indonesia” yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/9/2023).

Menurut Rerie, sapaan akrab Lestari, penggunaan kendaraan listrik didasarkan pada pertimbangan mengurangi dampak terhadap lingkungan melalui pengurangan emisi gas buang harus dikedepankan. Termasuk potensi dampak teknis lainnya, seperti kesiapan infrastruktur, produksi, pembiayaan dan dampak sosial pemanfaatan kendaraan listrik juga harus dipikirkan secara matang.

Legislator Dapil II Jawa Tengah itu sangat berharap program pemanfaatan kendaraan listrik benar-benar bisa menjadi bagian dari proses pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.



”Di tengah isu dampak perubahan iklim yang meningkat dewasa ini, upaya pelestarian lingkungan melalui berbagai cara harus terus diupayakan. Saya berharap para pemangku kebijakan di tingkat pusat dan daerah dapat berkolaborasi dengan baik, dalam mewujudkan sejumlah kebijakan yang mendukung proses pembangunan yang ramah lingkungan,” ucapnya.

Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara mengungkapkan produksi otomotif di Indonesia saat ini berada di peringkat 11 dunia. Menurut Kukuh, upaya untuk mengurangi emisi gas buang sebenarnya sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu antara lain dengan diproduksinya Low Cost Green Car (LCGC) dan sejumlah kebijakan yang meringankan bagi produsen dan konsumen kendaraan listrik.

Dengan sejumlah upaya tersebut, Kukuh optimistis, potensi produksi kendaraan listrik sangat terbuka lebar. Apalagi, Indonesia merupakan pasar otomotif terbesar di ASEAN yakni 31%. Selain itu, rasio kepemilikan mobil di Indonesia masih terbilang rendah yaitu 99 mobil per 1.000 penduduk.



“Dengan tujuan utama green mobility, peluang memproduksi kendaraan listrik di Indonesia masih cukup besar. Namun, karena produksi kendaraan listrik membutuhkan investasi yang besar, harus diperhitungkan juga skala produksi dan daya beli masyarakat,” ucapnya.

Tantangan utama untuk mewujudkan hal itu di Indonesia, menurut Kukuh, adalah ekosistem industri kendaraan bermotor itu sendiri. Bagaimana industri mempersiapkan konsistensi mata rantai komponen atau bahan baku yang saat ini masih terbatas.

Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Taufik Bawazier mengungkapkan saat ini dunia sedang memasuki fase perubahan dengan pengurangan karbon sebagai keharusan. “Menyikapi hal itu, Indonesia juga berupaya merealisasikan pengurangan karbon secara bertahap dengan road map hingga mencapai nol emisi karbon pada 2060,” katanya.

Menurut Taufik, perilaku warga dunia pun sudah terlihat berubah dengan terjualnya 10,5 juta kendaraan listrik di dunia pada 2022 lalu. Jumlah tersebut merupakan kenaikan 13% dari penjualan kendaraan listrik pada tahun sebelumnya.

“Di Indonesia, saat ini tercatat 58 perusahaan industri kendaraan roda dua dan 26 perusahaan yang memproduksi kendaraan roda empat. Berdasarkan catatan Kementerian Perindustrian hingga Agustus 2023 jumlah kendaraan listrik yang beroperasi di Indonesia baru 81.525 unit,” katanya.

Menurut Taufik, pengusaha otomotif melihat kendaraan listrik adalah masa depan. Persoalannya sekarang, tambah dia, bagaimana masyarakat bisa diyakinkan melalui pendekatan kultural agar beralih menggunakan kendaraan listrik. “Pemerintah sudah menghitung semua variabel dan dirumuskan bersama dalam sejumlah kebijakan terkait proses pemanfaatan kendaraan listrik di Tanah Air,” ujarnya.

Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Indah Sukmaningsih berpendapat belum tertariknya sebagian besar masyarakat terhadap kendaraan listrik, karena belum teredukasi dengan baik. Selain itu, konsumen juga akan menyesuaikan dengan daya belinya untuk memutuskan membeli kendaraan listrik. “Saya sangat berharap sejumlah pertanyaan masyarakat terkait kendaraan listrik, yang menimbulkan keraguan, harus segera dijawab dengan baik,” ujarnya.

Anggota Komisi VII DPR RI Rian Firmansyah berpendapat upaya peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan listrik bisa belajar dari konversi minyak tanah ke gas, yang hingga kini masih kerap terkendala masalah distribusi. “Kesiapan regulasi yang mendukung secara simultan harus dibarengi komitmen untuk memperluas infrastruktur pendukung kendaraan listrik, seperti antara lain jumlah dan sebaran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU),” ujarnya.