Komisi X Minta Kemendikbud Hentikan Program Organisasi Penggerak
Kamis, 30 Juli 2020 - 20:21 WIB
loading...
Komisi X DPR meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan seluruhnya Program Organisasi Penggerak (POP).Foto/SINDOnews
A
A
A
JAKARTAK - Komisi X DPR meminta agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menghentikan seluruhnya Program Organisasi Penggerak (POP).
"Menurut saya POP ini kalau tetap dipaksakan, walaupun ada aspirasi, mendingan di-cancel seluruhnya," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2020).
Dikatakan Huda, sebaiknya anggaran program ini dialihkan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan di musim pandemi Covid-19 yang harus dilakukan melalui sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Namun, kata Huda, sejauh ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim tetap menginginkan program ini dilanjutkan. (Baca juga: Komisi X Pertanyakan Kelanjutan Merdeka Belajar Kemendikbud)
"Menurut saya, (POP) dikasih Rp100 miliar juga sudah cukup bagus. Selebihnya kurang lebih sekitar Rp495 miliar mendingan dipakai untuk mensubsidi kuota (internet) dan pembelian smartphone untuk anak-anak peserta didik di daerah-daerah yang mengalami kesulitan menyangkut soal ini," katanya.
Dikatakan politikus PKB ini, POP ini awalnya didesain dalam suasana normal. Karena tiba-tiba ada perubahan situasi pandemi Covid-19 maka wajib hukumnya skemanya diubah dari desain awal yang dirancang dilaksanakan dalam suasana normal. "Awalnya kami dari Komisi X mensetujui ini sebagai program dalam meningkatkan kapasitas guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan," tuturnya. (Baca juga: Bertemu Kemendikbud, KPK Beri Catatan Khusus Terkait POP)
"Menurut saya POP ini kalau tetap dipaksakan, walaupun ada aspirasi, mendingan di-cancel seluruhnya," ujar Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda dalam Diskusi Dialektika Demokrasi bertajuk Polemik POP Kemendikbud, Kemana Arah Pendidikan Indonesia" di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/7/2020).
Dikatakan Huda, sebaiknya anggaran program ini dialihkan untuk membantu masyarakat yang kesulitan mengakses pendidikan di musim pandemi Covid-19 yang harus dilakukan melalui sistem Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Namun, kata Huda, sejauh ini Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim tetap menginginkan program ini dilanjutkan. (Baca juga: Komisi X Pertanyakan Kelanjutan Merdeka Belajar Kemendikbud)
"Menurut saya, (POP) dikasih Rp100 miliar juga sudah cukup bagus. Selebihnya kurang lebih sekitar Rp495 miliar mendingan dipakai untuk mensubsidi kuota (internet) dan pembelian smartphone untuk anak-anak peserta didik di daerah-daerah yang mengalami kesulitan menyangkut soal ini," katanya.
Dikatakan politikus PKB ini, POP ini awalnya didesain dalam suasana normal. Karena tiba-tiba ada perubahan situasi pandemi Covid-19 maka wajib hukumnya skemanya diubah dari desain awal yang dirancang dilaksanakan dalam suasana normal. "Awalnya kami dari Komisi X mensetujui ini sebagai program dalam meningkatkan kapasitas guru, kepala sekolah, dan tenaga pendidikan," tuturnya. (Baca juga: Bertemu Kemendikbud, KPK Beri Catatan Khusus Terkait POP)
