Urus Transportasi Publik, Pegawai KAI Wajib Memahami Bahaya Radikalisme

JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme ( BNPT ) meminta kepada setiap pegawai PT Kereta Api Indonesia ( KAI ) memahami bahayanya radikalisme dan tindakan aksi terorisme. Sebab, PT KAI bergerak di bidang transportasi darat yang bertanggung jawab terhadap keselamatan banyak orang.

Hal ini ditekankan Direktur Pencegahan BNPT Irfan Idris menyusul penangkapan karyawan PT KAI berinisial DE oleh Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Mabes Polri karena diduga terlibat terorisme. Dengan adanya pemahaman yang baik tentang bahayanya radikalisme, maka diharapkan kasus yang sama tidak terulang kembali di tubuh PT KAI.

"Perlu diketahui bahwa PT Kereta Api ini menangani transportasi lho, kalau mereka yang terpapar itu menyalahgunakan amanat itu, (keselamatan) manusia semua hancur. Karena (kereta api) ini mengangkut orang banyak, bukan sedikit, karena ini bukan delman. Tapi kereta api," kata Irfan Idris saat menjadi narasumber pada acara Townhall Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air bagi Pekerja PT Kereta Api Indonesia (Persero) di Kantor PT KAI Jakarta Railway Centre (JRC), Rabu (23/8/2023).



Acara ini dihadiri langsung oleh jajaran Direksi dan Komisaris PT KAI. Seluruh pegawai KAI yang sedang tidak bertugas di seluruh Daerah Operasi (Daops) dan Divisi Regional (Divre), Divisi LRT dan Balai Yasa se-Indonesia juga mengikuti secara daring.

Menurut Irfan Idris, bangsa Indonesia saat ini juga perlu bersyukur karena di pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sudah mengadakan kereta api cepat yang dapat menghemat waktu tempuh perjalanan. "Nah kalau dari insan PT Kereta Apinya sendiri tidak tinggi imunitasnya (dari paham radikal terorisme) bisa hancur kita. Berbahaya sekali karena (terorisme) ini merupakan kejahatan yang luar biasa. Bisa membahayakan orang banyak," katanya.

Irfan Idris mengapresiasi karena Kasatgaswil DKI Jakarta Densus 88 Antiteror Kombes Pol Dani turut diundang memaparkan mengenai perkembangan kasus terorisme yang menjerat pegawai KAI. "Tidak perlu disampaikan siapa nama-nama pegawai itu. Jadi itu oknumnya, jangan disalahkan PT Kereta Apinya, karena dia sudah lama terpapar. Jadi DE ini belum menjadi pegawai KAI, saat dia masih sekolah menengah dia sudah bergerak (berhubungan dengan kelompok radikal)," katanya.

Menurut Irfan, perlu adanya verifikasi berlapis dan berkesinambungan, systemnable, dan harus dilanjutkan dalam proses seleksi maupun pembinaan terhadap pegawai KAI agar kejadian tersebut tidak kembali terulang. "Bersyukur Komisaris Utama PT Kereta Api adalah Pak Kiai Said Aqil Siroj (mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama/PBNU) yang turut hadir di sini sangat memahami tentang akar radikalisme," katanya.



Ia juga mengapresiasi jajaran Direksi KAI yang sudah menegaskan kepada para pimpinan di setiap Daop maupun Divre untuk terus memantau pegawainya. Untuk itu dirinya juga berharap KAI ke depan bisa menyeleksi pegawai-pegawai lebih ketat lagi bukan pada verifikasi masuknya saja, tetapi juga bagaimana pegawai itu setelah di dalam KAI.

"Seleksinya sudah benar. Tinggal bagaimana kita meng-update instrumen itu dan secara berkala dilakukan. Jajaran direksi memantau, bukan sekedar menggugurkan kewajiban, tetapi ada penanaman nilai-nilai kebangsaan. Harus dilihat juga rekam jejak digitalnya. Karena ini sangat halus, tidak bisa memilih. Karena dari profesor aja juga ada yang terpapar," kata Irfan.

Dalam kesempatan itu, Komisaris Utama PT KAI KH Said Aqil Siradj mengaku sangat kaget dengan ditangkapnya DE oleh aparat Densus 88."Saya orang yang sangat kaget. Di kalangan KAI ini ada yang menjadi terduga teroris. Dan saya yakin masih ada lagi, itu tidak sendirian," kata Kiai Said.

Untuk itu, ke depan dirinya meminta kepada seluruh perusahaan BUMN dan juga instansi pemerintah melakukan deteksi dini dan pengawasan internal terhadap para pegawainya agar tidak terjerat dalam masalah radikalisme dan terorisme. Pemberian materi wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air juga harus terus dilakukan perusahaan-perusahaan BUMN dan instansi pemerintah lainnya kepada para pegawai sebagai upaya memperkuat imunitas dari paham-paham tersebut.

"Tentunya harus terus menerus seperti ini, tidak cukup hanya sekali. Dan tidak cukup hanya di pusat tetapi harus di setiap Daop atau Divisi Regional, dan harus juga di setiap BUMN, termasuk juga di kementerian-kementerian," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI, Didiek Hartantyo menjelaskan, tujuan diadakannya townhall meeting ini merupakan upaya KAI tidak mentolerir tindakan radikalisme dan terorisme. "Dan kami akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan aturan dan sesuai dengan kerjasama dengan kepolisian bahwa semua apa yang tidak mematuhi akan kita tidak tegas," katanya.

KAI akan terus membangun wawasan kebangsaan dan cinta tanah air pada seluruh pegawai di jajarannya. "Dalam waktu dekat nanti kami bersama dengan BNPT dan juga Densus 88/AT Polri akan langsung melakukan sosialisasi ke seluruh Daop dan Divre dan seluruh jajaran kereta api di mana pun berada. Ini agar pencegahannya efektif, continue dan berkelanjutan," katanya.

Pihaknya akan senantiasa untuk terus melindungi karyawannya dari pengaruh penyebaran paham radikal terorisme seperti arahan dalam paparan yang disampaikan Komisaris Utama PT KAI, BNPT, Densus 88 dan juga dari Kementerian BUMN.

"Jelas sekali memahamkan ini bukan sesuatu yang gampang tetapi kita akan terus lakukan. Bagaimana kita membangun kebangsaan dan keagamaan yang toleran di Bumi Pertiwi ini dengan berlandaskan Pancasila dan loyalitas NKRI itu harga mati," katanya.

Sementara itu, Direktur Keselamatan dan Keamanan PT KAI, Sandry Pasambuna dalam sambutan laporannya mengatakan bahwa acara ini sebagai tindak lanjut untuk melindungi sebanyak 31.370 pekerja PT KAI dan anak perusahaan dari paham radikal.

"Insiden yang menimpa salah satu pekerja kami, meskipun memprihatinkan, memberikan kita peluang untuk kembali merenungkan dan mengokohkan nilai-nilai wawasan kebangsaan dan cinta Tanah Air. Wawasan kebangsaan merupakan pilar yang mengukuhkan identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Pilar yang terdiri atas implementasi nilai-nilai dasar Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," katanya.

Menurut Sandry, di tengah gejolak global, setiap orang harus mampu memperkuat ketahanan nasional yang meliputi seluruh aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Untuk itu momentum ini menjadi pengingat penting bagi kita untuk lebih proaktif dalam pencegahan radikalisme dan terorisme.