Jelang Pemilu 2024, Dai Dinilai Punya Peran untuk Jaga Kondusifitas

JAKARTA - Jelang Pemilu 2024 , peran dai dinilai punya andil penting dalam menjaga kondusifitas. Hal ini terungkap dalam Silaturahmi & Halaqah Dakwah dengan tema Urgensi Peran Dai dan Dewan Kemakmuran Masjid dalam Menjaga Ukhuwah di Tahun Politik, oleh MUI Jakarta Selatan, Kamis (24/8/2023).

Hadir dalam acara ini Ketua MUI bidang Dakwah dan Ukhuwah MUI Pusat, KH M Cholil Nafis. Acara ini diselenggarakan dalam rangka meningkatkan peran para dai dan Pengurus Masjid dalam menjaga ukhuwah masyarakat di tahun politik.

Dalam acara tersebut KH Cholil Nafis, mengingatkan para dai agar waspada akan banyak kepentingan politik yang mendekatinya. Sebagai manusia, semua bebas berpolitik, dai juga berpolitik, namun jangan sampai peran dai dalam berpolitik membuatnya lupa tugasnya sebagai dai untuk menjaga persatuan dan persaudaraan umat.

"Dai boleh saja berpolitik, boleh saja jadi jurkam, tapi ingat dalam berkampanye harus tetap jaga ukhuwah umat. Jangan sampai memecah belah umat dengan politik identitas," kata Kiai Cholil.

Kata Kiai Cholil, jangan salah paham dengan istilah politik identitas dan identitas politik. Bahwa politik identitas itu tidak boleh, karena politik identitas ini memecah belah umat dengan narasi politik kebencian baik dari segi suku, ras maupun agama.

"Adapun identitas politik itu adalah hak kita semua, kita boleh punya identitas kepartaian, identitas agama atau lainnya," jelasnya.

Sementara itu Kiai Muhammad Faiz (Gus Faiz) dalam paparannya menyampaikan pentingnya para dai belajar pada masa lalu agar supaya menjelang Pemilu atau pada pelaksanaan Pemilu dan setelah Pemilu 2024, jangan sampai menyampaikan dakwah yang memecah belah umat.

"Pentingnya para dai menjaga NKRI dari pihak-pihak yang menginginkan bentuk khilafah atau lainnya yang tidak sesuai dengan kesepakatan para pendiri bangsa," ujarnya.

Gus Faiz tegaskan adalah tugas para dai mendewasakan umat dalam berpolitik, sehingga perbedaan pilihan politik tidak menyebabkan perpecahan. Adanya beda pilihan ini di antara karena pertimbangan kemaslahatannya berbeda.

"Ada yang yakin kalau A yang jadi presiden akan maslahah, demikian juga ada yang meyakini kalau B yang jadi Presiden maka akan mendatangkan maslahah. Semua pihak harus memahami pilihan orang lain yang berbeda jangan sampai mengkait-kaitkan preferensi politik dengan keimanan atau keIslaman seseorang," tegas Gus Faiz.