Pegawai PT KAI Jadi Tersangka Terorisme, KH Said Aqil Serahkan kepada Proses Hukum

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI angkat suara perihal karyawannya berinisial DE yang ditangkap Detasemen Khusus 88 (Densus 88) di Kota Bekasi. DE diduga terafiliasi dengan kelompok terorisme atau ISIS.

Komisaris Utama PT KAI, Said Aqil Sirajd mengatakan PT KAI tidak akan menoleransi (menyerahkan proses hukum) terhadap salah satu oknum karyawan; terduga teroris di Bekasi. Dia pun memastikan bahwa PT KAI dikelola dengan spirit keagamaan yang toleran.

"Sebagai Komut, saya memastikan bahwa PT KAI dikelola oleh insan-insan KAI dengan sipirit keagamaan yang toleran, moderat dan mengimplementasi ‘AKHLAK’ sebagai nilai utama perusahaan, sebagai pedoman perilaku (individu) dan bermasyarakat," kata Kiai Said, Selasa (15/8/2023).



Kemudian secara korporasi PT KAI, kata Said dikelola oleh tenaga-tenaga profesional, memberi pelayanan terbaik pada masyarakat, budaya safety and security yang terukur, karenanya KAI, salah satu BUMN berkinerja sangat baik.

Penangkapan oleh Densus 88 Antiteror Polri terhadap oknum karyawan PT KAI di Bekasi, lanjutnya memberi pesan serius bahwa kelompok, paham dan praktik teroris ini nyata dan dekat dengan lingkungan sekitar.


“Ini menjadi peringatan keras dan harus dijadikan alarm sekaligus momentum untuk bersih-bersih. Terlebih, infiltrasi atau penyusupan ke berbagai lembaga, ditengarai sudah menjadi strategi kelompok teroris, apakah Jama’ah Islamiyah (JI), Jama’ah Anshoru Daulah (JAD), secara jelas dalam berbagai jejak dan pengungkapan oleh Densus 88, terafiliasi dengan ISIS,"ujarnya.

"PT KAI akan bekerja lebih kuat lagi dengan BNPT, Densus 88 dan menyerahkan proses hukum terhadap karyawan berinsial DE, terduga teroris,"katanya.

Sebagai upaya untuk menangkal infiltrasi paham teroris, kata Kiai Said, KAI telah bekerja sama dengan BNPT sejak 2021 dan akan memperkuat kembali sinergitas pencegahan paham radikal terorisme melalui program-program yang edukatif dan menjangkau seluruh leveling karyawan. Dengan demikian dia menyebut Informasi tentang terorisme harus diketahui oleh masyarakat.

Pasalnya, gerakan terorisme merupakan ancaman kejahatan sistemik yang dilaksanakan secara terstruktur dan terencana. Gerakan terorisme bergulir seiring dengan perkembangan zaman, baik dilakukan oleh individu maupun kelompok teroris dengan cara gerakan secara transparan ataupun senyap. Skema kejahatan terorisme saat ini cukup beragam, baik dalam skala gerakan konvensional maupun digital.



"Pengalaman memimpin PBNU, hampir 11 tahun, di antaranya dalam menangkal radikalisasi beragama (cikal bakal menjadi teroris) maupun membangun diskursus keagamaan dengan lebih moderat dan toleran, masih relevan untuk saya sampaikan. Saya mengajak jika kita benar-benar sepakat, benar-benar satu barisan ingin menghabisi jaringan terorisme, maka benihnya yang harus dihadapinya karena benihnya sebagai pintu masuk yang harus kita tangkal dan menutup ruangnya."ungkapnya.

Menurutnya Benih itu, di antaranya gerakan salafisme-wahhabisme yang menjadi cikal bakal lahirnya radikalisme agama hingga pintu masuknya terorisme. Hal ini ditengarai bahwa faham tersebut tergolong sebagai ajaran ekstremisme dan benihnya harus dimusnahkan melalui langkah preventif dengan penguatan kebudayaan.

"Gerakan tersebut mempunyai misi besar, yaitu melaksanakan jihad khilafah islamiyah dan menginginkan Indonesia sebagai negara Islam yang bersyariat. Tentu tidak sesuai dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan bangsa Indonesia dalam merajut keberagaman dari segmentasi agama, budaya, ras, suku dan bahasa,"tuturnya.