Partai Garuda Anggap Pengkritik Kebijakan Hilirisasi Boneka Asing

JAKARTA - Wakil Ketua Umum Partai Garuda Teddy Gusnaidi menilai pengkritik kebijakan hilirisasi pemerintah merupakan boneka asing. Teddy mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) untuk teguh dalam kebijakan hilirisasi pertambangan.

“Sampai detik ini, IMF dan negara-negara asing terus memborbardir dan menekan Presiden Jokowi yang tetap pada keputusannya untuk hilirisasi nikel, yaitu menghentikan ekspor bahan mentah nikel berganti dengan ekspor bahan yang sudah jadi,” ujar Teddy, Sabtu (13/8/2023).

Menurut Teddy, keputusan pemerintahan Jokowi ini sudah berjalan dan sangat menguntungkan Indonesia. Dia melihat IMF dan negara-negara asing makin tidak nyaman ketika Jokowi menyatakan bahwa hilirisasi ini bukan hanya untuk nikel.

Baca juga: Faisal Basri Sebut Hilirisasi Hanya Untungkan China, Jokowi: Logikanya Gimana?



“Karena beliau berencana akan melakukan hilirisasi pada tembaga, kobalt, bauksit, dan bahan tambang lainnya,” kata Teddy yang juga sebagai Juru Bicara Partai Garuda ini.

Dia menilai semakin asing menekan, semakin keras Jokowi bersikap agar kekayaan alam benar-benar bisa dinikmati oleh Indonesia. “Karena kengeyelan itu, maka munculah boneka-boneka pihak asing, orang-orang lokal yang menyerang kebijakan hilirisasi Jokowi dengan berbagai fitnah. Seolah-olah apa yang dilakukan Jokowi itu tindakan yang salah,” ungkapnya.

Dia memberikan contoh, nilai ekspor nikel mentah Rp17 trilliun. Sedangkan ekspor nikel bahan jadi, kata dia, nilai ekspornya Rp510 trilliun.

“Dengan hilirisasi, nilainya melonjak 30 kali lipat dibandingkan tidak hilirisasi. Tentu aneh dan tidak normal jika ada pihak lokal yang menentang dan menyerang keputusan Jokowi terkait hilirisasi. Bukankah hanya boneka yang mau melakukan hal-hal yang tidak normal tersebut?” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Ekonom Senior Indef Faisal Basri menyatakan bahwa kebijakan hilirisasi yang selalu dibanggakan Pemerintah Indonesia tak lebih dari mendukung industrialisasi di China. Menurut Faisal, yang perlu dilakukan Indonesia adalah melakukan industrialisasi, bukan hanya hilirisasi.

Faisal berpandangan industrialisasi bisa membuat struktur perekonomian lebih kuat dan sektor industri bisa meningkatkan nilai tambah dalam negeri. Sedangkan hilirisasi hanya mengubah bijih nikel menjadi nickel pig iron (NPI) atau feronikel yang 99% diekspor ke China.

"Jadi hilirsasi di Indonesia nyata-nyata mendukung industrialisasi di China," katanya dalam Seminar Nasional KTT Indef, Selasa (8/8/2023).

"Sungguh itu kita tidak dapat banyak, maksimal 10% dan 90% lari ke China," tutupnya.

Presiden Jokowi pun menanggapi perihal ucapan Faisal Basri yang menyebut kebijakan hilirisasi nikel 90 persennya hanya akan dinikmati oleh China. Jokowi pun mempertanyakan hitung-hitungan Faisal Basri tersebut.

"Itungannya gimana. Kalau itungan kita contoh saya berikan contoh nikel. Saat diekspor mentahan, bahan mentah setahun kira-kira hanya Rp17 triliun, setelah masuk ke industrial downstreaming, ke hilirisasi menjadi Rp510 triliun. Bayangkan saja kita negara itu hanya mengambil pajak, mengambil pajak dari Rp17 triliun sama mengambil pajak dari Rp510 triliun lebih gede mana?" ujar Jokowi dalam keterangannya di Stasiun Dukuh Atas, Jakarta, Kamis (10/8/2023).

"Karena dari situ, dari hilirisasi kita bisa mendapatkan PPN, PPH badan, PPH karyawan, PPH perusahaan royalti bea ekspor, penerimaan negara bukan pajak semuanya ada di situ. Coba dihitung saja dari Rp17 triliun sama Rp510 triliun gede mana?" sambungnya.

Terkait adanya penurunan hilirisasi ke PDB setiap tahunnya, Jokowi menegaskan bahwa perhitungan tersebut salah. "Ya logikanya tidak seperti itu. Logikanya tadi sudah diberikan angka itu. Gimana sih? Artinya apa? Kontribusi terhadap PDB ekonomi pasti lebih gede dong. Logikanya gimana," tandas Jokowi.