Zulhas soal Dinasti Politik Jokowi: Salahnya Itu di Mana?

JAKARTA - Majunya anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) serta anak Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin di Pilkada 2020 menimbulkan sorotan soal menguatnya politik dinasti dan aji mumpung karena ketiga orang itu masih baru di dunia politik.

Namun, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan punya pandangan lain. Baginya, baik politik dinasti atau dinasti politik adalah hal yang lumrah dan sah dalam sebuah negara demokrasi. Tidak ada sesuatu yang dilanggar dalam fenomena itu.

“Begini ya, di belahan dunia manapun kalau politisi biasanya keluarga kerabatnya karirnya politisi juga. Kalau saudara tentara, biasanya keluarganya tentara juga. Kalau keluarga dokter keluarganya dokter lagi gitu. Kalau ada pengusaha pengusaha lagi. Ini di mana salahnya gitu,” kata Zulhas di Kantor DPP PAN, Jakarta, Rabu (29/7/2020).

(Baca: Politik Dinasti Jangan Sampai Reduksi Kualitas Calon)

Soal Gibran dan Bobby yang memiliki latar belakang pengusaha dan baru terjun ke dunia politik, menurut Wakil Ketua MPR ini, praktik itu dibolehkan dalam demokrasi dan itu juga merupakan hak pribadi dari Gibran dan Bobby sebagai warga negara.

“Ya dalam demokrasi boleh aja, kan hak setiap warga negara. Anda boleh maju juga dalam pilkada, kan boleh juga,” ujarnya.

(Baca: PDIP Sebut Tudingan Politik Dinasti untuk Gibran Tak Mendasar)

Adapun Gibran yang berpotensi melawan kotak kosong, Zulhas menilai bahwa itu merupakan konsekuensi dari pilihan demokrasi. Karena, sesuai Undang-Undang Pilkada yang berlaku apabila tidak ada yang menantang paslon tersebut, maka kotak kosong menjadi cata yang ditempuh.

“Nggak ada penantangnya, nggak ada yang maju bagaimana. Kan sah juga nanti rakyat bisa memilihkan milih ini atau milih kotak, boleh aja,” pungkasnya.