Didorong Maju Jadi Ketum IKA UB, Sekjen PUPR Punya Harapan Besar

JAKARTA - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Brawijaya (IKA UB) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat 11 Agustus 2023. Sejumlah nama muncul untuk menjadi calon Ketua Umum IKA UB, seperti Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Mohammad Zainal Fatah.

Zainal Fatah didorong menggantikan Ketum IKA UB Periode 2019-2023, Prof Erani Yustika yang akan habis masa tugasnya bulan ini.

Cak Fatah, sapaan akrabnya, mengakui sudah lama mendapat dorongan dari banyak pihak untuk maju sebagai calon Ketum IKA UB. Makin mendekati Munas, dorongan makin banyak. Ia pun akhirnya meminta izin ke Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk maju.

"Saya bilang, Pak saya jadi maju IKA UB. Beliau jawab, Oiya harus. Kalau beliau bilang harus kan berarti sudah tugas," kata Cak Fatah, saat ditemui awak media di taman Kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Rabu (9/8/2023).

Cak Fatah menyampaikan, publik pastinya sudah hafal dari spirit Pak Basuki. "Kalau dikasih tugas enggak boleh mundur," ujarnya.

Kenapa akhirnya mau menjadi Caketum IKA UB? Komisaris Utama PT Jasa Marga (Persero) itu berharap ke depan IKA UB menjadi besar. IKA dapat membersamai alumni muda untuk mencapai karier lebih cepat.

"Caranya dengan memberikan akses kesempatan pelatihan, pemagangan, sertifikasi profesional, dan kerja. Dari alumni untuk alumni," cetusnya.

Menurut dia, IKA UB punya potensi luar biasa untuk menjadi besar. Dilihat dari input misalnya, mahasiswa UB jumlahnya paling besar. Begitu masuk kampus, dosen UB juga termasuk pemegang paten terbesar.

Bukan hanya sekadar penelitian, tapi sudah berbentuk barang yang mendapat paten yang sebagian besar di home industry. Artinya karya dosen UB sudah diakui dan sudah terstandar.

Kemudian interaksi dosen dan mahasiswa juga bagus. Terlihat dari kalau ada gelaran PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional itu yang juara pasti UB. "Kalau enggak juara 2 pasti juara 1," ungkapnya. .

Menurut dia, untuk memaksimalkan potensi besar itu mudah saja. Cara menghilirisasinya adalah mendorong atau mensinergikan kekuatan alumni. Menurut dia, kekuatan alumni UB itu besar. Tersebar di pemerintahan, swasta, dan BUMN. Beberapa sedang berada di puncak karier.

"Jadi ini ada raksasa tidur yang harus kita bangunkan," cetusnya.

Cara membangunkannya adalah yang senior mendampingi yang muda. Alumni yang muda yang baru lulus ini gimana caranya agar bisa cepat mendapat kerja.

"Dari awal dikenalkan pada dunia kerja. Semangatnya seperti itu. Yang muda dibersamai, seluruh kekuatan itu. Dikasih pelatihan-pelatihan. Sebenarnya program pemerintah itu sudah ada," ungkapnya.

Terkait nama lain yang maju menjadi Caketum IKA UB? Pria kelahiran Pamekasan, Madura, tahun 1966 ini mengatakan, lebih banyak yang maju itu lebih baik. Itu artinya kan menunjukkan perhatian alumni terhadap IKA UB.

"Tinggal nanti cocoknya di mana. Saya kenal dengan semua nama-nama yang didorong maju. Dan saya sudah komunikasi. Its OK. Enggak masalah. Mereka juga tahu. Kita kan niatnya ingin memperbaiki. Tinggal nanti Munas mutusinnya seperti apa," paparnya.

Cak Fatah menempuh pendidikan sarjana S1 Teknologi Pertanian, Teknik Tanah Dan Air (TTA), di Universitas Brawijaya angkatan 1984. Ia lalu melanjutkan pendidikan magister S2 Ilmu Perencanaan Wilayah dan Perdesaan (Program Non Gelar) di Institut Pertanian Bogor pada 1996 dan S2 Administrasi Kebijakan Publik (Program Non Gelar) di Universitas Indonesia pada 2005.

Cak Fatah juga adalah salah satu sosok yang berada di balik massifnya pembangunan infrastruktur di era Presiden Jokowi. Ia juga tergabung dalam Tim Nasional P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri).

Berkat tim yang di bawah komandonya, Kementerian PUPR berhasil meraih peringkat pertama Kementerian dengan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) terbesar pada acara Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Jakarta, Maret lalu.

Sebelum menjadi Sekjen Kementerian PUPR, Cak Fatah pernah menjabat sebagai Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Staf Ahli Menteri Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Investasi di Kementerian PUPR.