Anggota DPR Ini Ungkap Alasan Perempuan Enggan Berpolitik

JAKARTA - Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR Himmatul Aliyah berpandangan, kehadiran perempuan dalam dunia politik harus didukung dengan aturan yang jelas. Menurutnya, hingga saat ini tingkat keterwakilan perempuan di dunia politik masih tergolong rendah.

Hal ini disampaikan Himmatul Aliyah saat menjadi pembicara diskusi dengan tema 'Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Kawasan' di Media Center DPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/8/2023). Diskusi juga menghadirkan narasumber lain yakni Anggota BKSAP DPR Puteri Anetta Komarudin, Sekjen Kaukus Parlemen Indonesia Luluk Nur Hamidah, pengamat politik Perludem Titi Anggraini, dan Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia Mike Verawati Tangka.

"Di Indonesia sendiri (keterwakilan perempuan) masih skornya di dunia masih agak rendah dalam kersetaraan gender. Sedangkan di ASEAN untuk skor itu kita sebut dengan GII memang masih kurang," kata perempuan yang arab disapa Himma itu.

Baca juga: PKPU soal Keterwakilan Perempuan Digugat, Eks Komisioner KPU: Masih Ada Waktu

"Oleh karena itu perlu lagi peningkatan pengaturan perempuan untuk masuk ke dalam dunia politik, karena memang perempuan yang masuk dunia politik, itu biasanya dari kalangan aktivis, kalangan orang yang istri-istri pejabat ataupun mereka yang mempunyai modal yang cukup kuat," katanya.

Himma mengungkapkan, sebenarnya banyak sekali perempuan di dunia memiliki kualitas untuk masuk ke dunia politik. Namun, situasi ini tidak dibarengi dengan sistem atau aturan yang menyebabkan biaya politik terlalu tinggi. Hal ini menjadikan perempuan sulit atau tidak mau untuk masuk ke dunia politik.

"Jadi perempuan-perempuan yang mungkin banyak berkualitas di dunia sana yang mau masuk dunia politik jadi ngeri duluan karena memang dengan sistem yang sekarang memerlukan biaya yang cukup tinggi untuk masuk ke dunia politik," katanya.

Karena itu, Himma mendorong agar muncul aturan atau sistem yang memudahkan bagi perempuan berkualitas untuk masuk ke dunia politik. Sebab, sangat disayangkan apabila SDM perempuan yang tinggi serta diikuti gagasan ide yang baik membangun bangsa tapi tidak dilibatkan. Semestinya negara bisa memberikan akses yang secara khusus kepada perempuan-perempuan yang ingin berjuang di jalur politik.

"Inilah makanya kita perlu menjaring, terutama juga dari partai. Partai politik juga harus memberikan kesempatan kepada perempuan untuk bisa menempati posisi-posisi kursi dalam pemilihan yang mungkin, kalau sistem terbuka mungkin ya kita bisa bersaing, tapi misalnya kalau sistem tertutup kan juga mungkin harus menempatkan perempuan dalam posisi yang atas, tentunya perempuan-perempuan yang sudah terseleksi," katanya.

Politikus Gerindra ini menambahkan, upaya pemerintah Indonesia mengadopsi keterwakilan perempuan di parlemen dan di partai sebesar 30% sudah baik. Sayang dalam kenyataan masih jauh dari harapan.

"Ternyata meskipun kita sudah 30%, keterpilihan kita belum mencapai maksimum itu, masih sekitar 21% implementasinya. Karena Indonesia termasuk negara yang berada di 110 posisinya di antara 193 negara yang masih 21% keterwakilan perempuan dalam politik," katanya.