Dirjen Bina Pemdes: Lomba Desa Bukan Seremonial, Kompetisinya Ketat

JAKARTA - Tim evaluasi Lomba Desa dan Kelurahan (Lomdeskel) 2023 telah selesai melakukan verifikasi lapangan. Verifikasi ini untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya di lapangan tidak hanya berdasarkan data administrasi yang disampaikan para peserta.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Pemdes) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Eko Prasetyanto Purnomo Putro menegaskan, Lomdeskel 2023 bukan sekadar seremonial.

Sebaliknya, ini merupakan evaluasi desa/kelurahan se-Indonesia. Kompetensinya ketat sekali dan penilaiannya sangat ketat. "Tidak semua bisa ikut, hanya desa dan kelurahan yang berkembang dan cepat berkembang yang ikut," katanya saat membuka acara pleno penilaian klarifikasi lapangan penjaringan desa dan kelurahan berprestasi 2023, Kamis (04/08/2023).



Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD). Program ini kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Bank Dunia (World Bank).

Eko mengharapkan, desa-desa yang menang di tingkat regional ini ke depan bisa menjadi percontohan dan labsite, sehingga banyak dikunjungi aparatur desa lainnya dan bisa menginspirasi. Peserta klarifikasi lapangan terdiri dari 19 desa dan 18 kelurahan yang lolos penilaian administrasi. Penilaian administrasi ini diikuti 29 provinsi.



"Besar harapan saya bahwa lomba desa dan kelurahan tingkat regional dapat terlaksana dengan tetap menjaga integritas, netralitas, dan sportifitas," tuturnya.

Oleh karena itu, pelibatan Kementerian, lembaga terkait serta akademisi dan peneliti yang andal akan menghasilkan output yang diharapkan, yakni desa dan kelurahan yang berprestasi.