Silang Pendapat Nasdem dan Demokrat soal Cawapres Anies Baswedan
loading...
Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali dan Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Foto/Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Partai Nasdem dan Partai Demokrat punya pendapat berbeda mengenai figur calon wakil presiden ( cawapres ) pendamping bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan . Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengingatkan Anies Baswedan untuk memilih cawapres tidak didasarkan karena memiliki partai politik (parpol).
Ia mengingatkan agar cawapres dipilih sesuai dengan tiga kriteria yang telah ditetapkan di Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan. Ali mengungkapkan, ada tiga kriteria dalam memilih cawapres seperti bisa membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi dan bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan berjalan efektif.
Atas dasar itu, Ali meminta Anies untuk menjelaskan figur cawapres yang telah ditentukannya kepada partai koalisi. Ia menuturkan, penjelasan itu harus dilakukan dengan pendekatan saintifik hingga indikator ilmiah.
"Artinya, alasan itu adalah alasan dengan tujuan untuk memenangkan kontestasi, bukan sekadar alasan supaya Anies bisa maju menjadi calon presiden saja. Seseorang dipilih sebagai Cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbanganya Anies bisa maju saja," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).
Pernyataan Ali pun direspons oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, wacana itu kurang pas. Pasalnya, parpol berfungsi untuk mendidik dan mempersiapkan kader menjadi pemimpin.
"Fungsi partai politik itu sendiri antara lain adalah kaderisasi dan sumber rekrutmen kepemimpinan. Jadi wacana ini bertentangan dengan fitrah partai politik yang menjadi pilar demokrasi dan pemegang mandat sebagai peserta pemilu," kata Kamhar saat dihubungi, Rabu (2/8/2023).
Kamhar mengatakan, syarat dan kriteria cawapres Anies telah tertuang dalam Piagam Kerja Sama Koalisi Perubahan. Pada bagian syarat dan kriteria cawapres, kata Kamhar, terdapat lima poin.
"Jika dalam perjalanannya kemudian Mas Anies menambahkan kriteria 0, kami menghormati itu dan memandang itu memang relevan," ucapnya.
Menurutnya, kriteria 0 yang disampaikan Anies itu tak memiliki beban masa lalu dan memiliki keberanian. Baginya, kriteria ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan.
"Bukan sekadar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar, mengingat Koalisi Perubahan ini berbeda dengan selera dan kehendak penguasa. Maka, jika tak bersih dan tak punya keberanian, pasti tersandera," ucap Kamhar.
Di sisi lain, Kamhar juga menyebut syarat dan kriteria cawapres Anies tak mencantumkan harus berasal dari nonparpol. "Dalam kriteria yang telah ditetapkan, tak ada sama sekali kriteria yang tak membolehkan figur berlatar belakang parpol," katanya.
"Jika ada tudingan figur parpol tak akan bisa berlaku adil terhadap partai lainnya, sudah pasti keliru dan ahistoris. Pak SBY telah membuktikan selama 10 tahun menjadi presiden dan Partai Demokrat sebagai the rulling party, bisa berlaku adil terhadap mitra koalisi. Itu antara lain menjadi fungsi manajemen atas kesepakatan yang dibangun," pungkas Kamhar.
Ia mengingatkan agar cawapres dipilih sesuai dengan tiga kriteria yang telah ditetapkan di Piagam Deklarasi Koalisi Perubahan. Ali mengungkapkan, ada tiga kriteria dalam memilih cawapres seperti bisa membantu proses kemenangan, menjaga stabilitas koalisi dan bisa membantu untuk membuat proses pemerintahan berjalan efektif.
Atas dasar itu, Ali meminta Anies untuk menjelaskan figur cawapres yang telah ditentukannya kepada partai koalisi. Ia menuturkan, penjelasan itu harus dilakukan dengan pendekatan saintifik hingga indikator ilmiah.
"Artinya, alasan itu adalah alasan dengan tujuan untuk memenangkan kontestasi, bukan sekadar alasan supaya Anies bisa maju menjadi calon presiden saja. Seseorang dipilih sebagai Cawapres bukan pertimbangannya karena mempunyai partai, bukan pertimbanganya Anies bisa maju saja," ujar Ali dalam keterangannya, Selasa (1/8/2023).
Pernyataan Ali pun direspons oleh Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani. Menurut Kamhar, wacana itu kurang pas. Pasalnya, parpol berfungsi untuk mendidik dan mempersiapkan kader menjadi pemimpin.
"Fungsi partai politik itu sendiri antara lain adalah kaderisasi dan sumber rekrutmen kepemimpinan. Jadi wacana ini bertentangan dengan fitrah partai politik yang menjadi pilar demokrasi dan pemegang mandat sebagai peserta pemilu," kata Kamhar saat dihubungi, Rabu (2/8/2023).
Kamhar mengatakan, syarat dan kriteria cawapres Anies telah tertuang dalam Piagam Kerja Sama Koalisi Perubahan. Pada bagian syarat dan kriteria cawapres, kata Kamhar, terdapat lima poin.
"Jika dalam perjalanannya kemudian Mas Anies menambahkan kriteria 0, kami menghormati itu dan memandang itu memang relevan," ucapnya.
Menurutnya, kriteria 0 yang disampaikan Anies itu tak memiliki beban masa lalu dan memiliki keberanian. Baginya, kriteria ini sangat relevan dan sesuai dengan kebutuhan.
"Bukan sekadar pemenuhan kebutuhan untuk bisa berlayar, mengingat Koalisi Perubahan ini berbeda dengan selera dan kehendak penguasa. Maka, jika tak bersih dan tak punya keberanian, pasti tersandera," ucap Kamhar.
Di sisi lain, Kamhar juga menyebut syarat dan kriteria cawapres Anies tak mencantumkan harus berasal dari nonparpol. "Dalam kriteria yang telah ditetapkan, tak ada sama sekali kriteria yang tak membolehkan figur berlatar belakang parpol," katanya.
"Jika ada tudingan figur parpol tak akan bisa berlaku adil terhadap partai lainnya, sudah pasti keliru dan ahistoris. Pak SBY telah membuktikan selama 10 tahun menjadi presiden dan Partai Demokrat sebagai the rulling party, bisa berlaku adil terhadap mitra koalisi. Itu antara lain menjadi fungsi manajemen atas kesepakatan yang dibangun," pungkas Kamhar.
Lihat Juga :
(rca)
