2 Pejabat ESDM Ditetapkan Tersangka Kasus Tambang Ore Nikel
Senin, 24 Juli 2023 - 23:54 WIB
loading...
Dua pejabat di Kementerian ESDM ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pertambangan ore nikel di wilayah IUP PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Dua pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ) ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi terkait pertambangan ore nikel di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Antam di Blok Mandiodo, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
Keduanya adalah SM, Kepala Geologi Kementerian ESDM dan EVT, Evaluator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Kementerian ESDM. Keduanya ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
SM dan EVT diketahui telah memproses penerbitan RKAB tahun 2022 sebesar 1,5 juta metrik ton ore nikel milik PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain di sekitar Blok Mandiodo tanpa melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai ketentuan. Padahal, perusahaan tersebut tidak mempunyai deposit atau cadangan nikel di wilayah IUP.
"Dokumen RKAB tersebut (dokumen terbang) dijual kepada PT Lawu Agung Mining yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Antam. Seolah-olah nikel tersebut berasal dari PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain yang mengakibatkan kekayaan negara berupa ori nikel milik negara cq PT Antam dijual dan dinikmati hasilnya oleh pemilik PT Lawu Agung Mining, PT Kabaena Kromit Pratama, dan beberapa pihak lain," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan, Senin (24/7/2023).
Keduanya adalah SM, Kepala Geologi Kementerian ESDM dan EVT, Evaluator Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pada Kementerian ESDM. Keduanya ditetapkan tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara.
SM dan EVT diketahui telah memproses penerbitan RKAB tahun 2022 sebesar 1,5 juta metrik ton ore nikel milik PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain di sekitar Blok Mandiodo tanpa melakukan evaluasi dan verifikasi sesuai ketentuan. Padahal, perusahaan tersebut tidak mempunyai deposit atau cadangan nikel di wilayah IUP.
"Dokumen RKAB tersebut (dokumen terbang) dijual kepada PT Lawu Agung Mining yang melakukan penambangan di wilayah IUP PT Antam. Seolah-olah nikel tersebut berasal dari PT Kabaena Kromit Pratama dan beberapa perusahaan lain yang mengakibatkan kekayaan negara berupa ori nikel milik negara cq PT Antam dijual dan dinikmati hasilnya oleh pemilik PT Lawu Agung Mining, PT Kabaena Kromit Pratama, dan beberapa pihak lain," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung (Kejagung) Ketut Sumedana dalam keterangan, Senin (24/7/2023).
Lihat Juga :
