Mendagri Minta Realiasasi Belanja APBD Ditingkatkan

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memacu pemerintah daerah (Pemda) agar meningkatkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Upaya ini perlu dilakukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara nasional.

Belanja pemerintah berperan penting dalam meningkatkan peredaran uang di masyarakat. Dengan begitu, daya beli masyarakat semakin menguat, sehingga konsumsi rumah tangga pun meningkat. Konsumsi rumah tangga ini, kata dia, merupakan salah satu faktor penyumbang pertumbuhan ekonomi.

"Realisasi belanja APBD ini harus ditingkatkan sesuai target, jangan dihabiskan menumpuk di akhir tahun, supaya ada uang beredar," jelasnya Tito dalam keterangan resminya, Minggu (9/7/2023).

Berdasarkan data Kemendagri, rerata realisasi pendapatan provinsi dan kabupaten/kota hingga 30 Juni 2023 sebesar 36,04 persen atau sebanyak Rp444,19 triliun. Sementara rerata realisasi belanja provinsi dan kabupaten/kota hingga 30 Juni 2023 sebanyak 30,04 persen atau Rp387,48 triliun.

Pemda dengan realisasi pendapatan tertinggi di tingkat provinsi, yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Banten, dan Sumatra Barat.

Sedangkan provinsi dengan realisasi pendapatan terendah yakni Papua, Papua Barat, Papua Pegunungan, Riau, Maluku Utara, Jambi, Sumatra Selatan, Papua tengah, Nusa Tenggara Barat, dan Gorontalo.

Kemudian realisasi pendapatan tertinggi di tingkat kabupaten yaitu Tanah Bambu, Sumbawa Barat, Balangan, Tabalong, Hulu Sungai Selatan, Kutai Timur, Bogor, Tanah Laut, Berau, dan Katingan.

Sedangkan kabupaten dengan realisasi pendapatan terendah yakni Tanatoraja, Kepulauan Selayar, Keerom, Pulau Taliabu, Pegunungan Arfak, Nduga, Mappi, Nabire, Raja Ampat, dan Gowa.

Realisasi pendapatan tertinggi di tingkat kota, yaitu Bontang, Prabumulih, Denpasar, Ambon, Banjar Baru, Yogyakarta, Salatiga, Magelang, Samarinda, dan Tangerang Selatan.

Sedangkan kota dengan realisasi pendapatan terendah yakni Tual, Surakarta, Sungai Penuh, Pekanbaru, Gorontalo, Tegal, Pare-Pare, Lhokseumawe, Mataram, dan Langsa.