Muhaimin Dorong Pendampingan UMKM dan Gerakan Bangga Buatan Indonesia
Senin, 27 Juli 2020 - 15:31 WIB
loading...
A
A
A
“Pemerintah diharapkan membuat skema yang matang untuk membuka pemasaran dan pendampingan terhadap pelaku UMKM. Hal ini yang paling utama karena dapat mengatasi lesunya permintaan. Pemerintah daerah diharapkan bisa membuat kebijakan terobosan yang bisa mengatur pemasaran dan sirkusi atau distribusi barang dari pelaku-pelaku UMKM," tuturnya.
Di sisi lain, kata mantan Menakertrans ini, pasar-pasar tradisional juga dapat difungsikan kembali dengan protokol Covid-19 yang ketat. Sehingga aktivitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar.
"Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian," katanya. (Baca juga: Pimpinan DPR dan Komisi III Segera Rakor soal RDP Djoko Tjandra)
Selain itu, dibutuhkan konsolidasi data UMKM kita sehingga ada data UMKM yang lengkap, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. "Dengan pendataan yang benar, maka jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Gus AMI.
Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang atau potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM sehingga mempunyai kemampuan bankable, sekaligus dapat memanfaatkan sistem online. Saat ini, kata dia, baru ada 8 juta atau 12,5% dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place.
Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Kooordinator Kesejateraan Rakyat ini, pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikasi produk, penyediaan jasa logistik (gudang dan pengiriman), serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja.
Di sisi lain, kata mantan Menakertrans ini, pasar-pasar tradisional juga dapat difungsikan kembali dengan protokol Covid-19 yang ketat. Sehingga aktivitas ekonomi tidak menimbulkan penambahan jumlah orang yang terpapar.
"Hal ini mendesak diselesaikan untuk menggerakkan perekonomian," katanya. (Baca juga: Pimpinan DPR dan Komisi III Segera Rakor soal RDP Djoko Tjandra)
Selain itu, dibutuhkan konsolidasi data UMKM kita sehingga ada data UMKM yang lengkap, mulai dari jenis usaha, status, dan data-data demografis lainnya. "Dengan pendataan yang benar, maka jenis bantuan dan sasaran bantuan menjadi tepat sehingga menimbulkan efek terhadap pertumbuhan ekonomi,” ujar Gus AMI.
Hal lainnya yang tidak kalah penting adalah memanfaatkan peluang atau potensi ekonomi digital dan pendampingan terhadap UMKM sehingga mempunyai kemampuan bankable, sekaligus dapat memanfaatkan sistem online. Saat ini, kata dia, baru ada 8 juta atau 12,5% dari total 64 juta UMKM yang masuk ke market place.
Menurut Wakil Ketua DPR Bidang Kooordinator Kesejateraan Rakyat ini, pendampingan terhadap UMKM meliputi aspek legalitas badan usaha, peningkatan kualitas produk, kualitas kemasan, sertifikasi produk, penyediaan jasa logistik (gudang dan pengiriman), serta akses terhadap pendanaan atau modal kerja.
Lihat Juga :
