Pengamat Maritim Marsellus Hakeng Raih Doktor HC dari CMR University India

Dalam pidato pengukuhan Doktor HC, Hakeng mengajak anak bangsa untuk kembali mengingat pernyataan Presiden Soerkarno di Jakarta pada 23 September 1963. Pernyatan itu berbunyi, "Kita sekarang satu per satu, seorang demi seorang, harus yakin bahwa Indonesia tidak bisa menjadi negara yang kuat, sentosa, sejahtera, jikalau kita tidak menguasai pula samudera, jikalau kita tidak kembali menjadi satu bangsa samudera, jikalau kita tidak kembali menjadi satu bangsa bahari, bangsa pelaut sebagaimana kita dikenal dijaman bahari itu."

"Sangat dalam maknanya pidato Soekarno tersebut. Karenanya, sebagai bentuk penghargaan tertinggi dari saya kepada Soekarno, saya tempatkan kata-kata beliau di awal pidato pembukaan saya. Karena beliaulah yang tercatat dalam ingatkan saya sebagai negarawan yang pertama kali menyebut bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut, sebagai bangsa maritim," katanya.

Marcellus Hakeng kemudian menyampaikan pandangan seputar isu-isu kemaritiman, seperti urgensi penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga, pengelolaan sumber daya perikanan Indonesia dan ekspor pasir laut. Menurutnya, persoalan utama di sektor maritim yang rentan terhadap gangguan keamanan adalah penyelesaian batas wilayah laut Indonesia dengan negara-negara tetangga, termasuk dalam hal ini India.

Saat ini kedaulatan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di perairan Natuna seringkali memunculkan masalah. Wilayah tersebut kaya sumber daya perikanan serta sumber daya alam lainnya, sehingga seringkali menjadi incaran negara lain serta tentunya kapal-kapal ikan asing untuk mengeksploitasinya. Pokok masalah terbesar di sana adalah belum disepakatinya batas wilayah laut dengan masing-masing negara tetangga yang saling melakukan klaim sepihak atas wilayah tersebut.

"Berbicara tentang ZEE, contohnya adalah perundingan mengenai batas laut dan penetapan batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam adalah topik yang menarik untuk dikaji secara ilmiah, karena perundingan tersebut telah berlangsung lama sejak 21 Mei 2010 dan sampai saat ini belum menemukan kesepakatan. Pemberian konsesi ZEE ke Vietnam yang tak kunjung menemui kesepakatan perlu mendapat pengawalan baik dari masyarakat maritim, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kelautan dan Perikanan, maupun dari TNI AL," katanya.

Hakeng menjelaskan, Indonesia secara geografis terletak di antara simpangan dua samudera, yakni Samudera Hindia dan Samudera Pasifik serta dua benua yakni Asia dan Australia. Wilayah maritim Indonesia yang luas memiliki banyak potensi sumber kekayaan alam seperti energi dan protein ikan. Namun potensi yang ada belum secara optimal dimanfaatkan, karena terbatasnya sumber daya manusia untuk menggarap sektor maritimnya. Dengan memberdayakan potensi maritim yang dimiliki ini, Indonesia dapat mewujudkan pemerataan ekonomi.

"Yang menjadi catatan saya, baru sekitar 10% saja dari potensi 1.200 triliun sumber daya maritim yang berhasil dikelola oleh bangsa Indonesia, itu pun sebagian besar sebatas dikomersialkan dalam bentuk bahan mentah saja, belum sampai ketahap pengelolaan lebih lanjut sehingga memiliki nilai ekonomi yang jauh lebih tinggi," kata Hakeng.