Kemiskinan Terus Menurun, Jateng Era Ganjar Jadi Percontohan Roadmap Reformasi Birokrasi Nasional
Sabtu, 01 Juli 2023 - 19:34 WIB
loading...
A
A
A
Dengan jumlah proyek investasi sebanyak 14.704 unit dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 170.757 orang. Dalam hal digitalisasi pemerintahan, Ganjar mengimplemestasikan dalam E-Payment, E- Katalog Lokal, dan E-Marketplace.
Di Jateng, implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui tiga output yakni, pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE). Terkait E-Payment, telah ditetapkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/1430/2017 tentang transaksi nontunai, ditambah dengan Pergub Jateng Nomor 55 Tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan APBD Jawa Tengah.
Jateng telah menerapkan Cash Management System (CMS) untuk pembayaran gaji dan honorarium. Sedangkan, untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai lebih dari Rp50 juta, menggunakan transfer payment. Terkait Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE), Pemprov Jateng telah melakukannya melalui format Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Prioritas dan aktual presiden terkait peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sudah dijalankan Gubernur Ganjar Pranowo dalam mendorong penyerapan produk lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk marketplace khusus bagi Usaha Kecil dan Mikro, yang diberi nama “Blangkon Jateng” yang dapat diakses melalui blangkonjateng.jatengprov.go.id.
Dengan aplikasi ini, Pemprov Jateng mendorong UMKM bermigrasi ke platform digital. Selain itu, penggunaan marketplace pun bisa dimaksimalkan dalam PBJP. Sejak diluncurkan pada 2021, total transaksi Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah atau Blangkon Jateng mencapai Rp15 Miliar. Penyedia atau UKM yang bergabung sebanyak 2.448 penyedia.
Ada juga pemanfaatan E-Katalog Lokal, di Jateng saat ini telah ditayangkan empat komoditas untuk pengadaan barang dan jasa. Keempat komoditas itu adalah Hotmix Bahan Asbuton CPHMA, pupuk KNO3, pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan, sedangkan dua komoditas lain, yaitu marka jalan thermosplastic dan Rumah Sederhana (Ruspin) dalam proses tayang.
Di Jateng, implementasi kebijakan ini diwujudkan melalui tiga output yakni, pembayaran elektronik (E-Payment), katalog elektronik lokal (E Katalog), serta Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE). Terkait E-Payment, telah ditetapkan Instruksi Gubernur Jawa Tengah Nomor 910/1430/2017 tentang transaksi nontunai, ditambah dengan Pergub Jateng Nomor 55 Tahun 2020, tentang pedoman pelaksanaan APBD Jawa Tengah.
Jateng telah menerapkan Cash Management System (CMS) untuk pembayaran gaji dan honorarium. Sedangkan, untuk pengadaan barang dan jasa yang bernilai lebih dari Rp50 juta, menggunakan transfer payment. Terkait Pengadaan Langsung Secara Elektronik (PLSE), Pemprov Jateng telah melakukannya melalui format Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
Prioritas dan aktual presiden terkait peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) sudah dijalankan Gubernur Ganjar Pranowo dalam mendorong penyerapan produk lokal dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJP). Hal tersebut diwujudkan dengan membentuk marketplace khusus bagi Usaha Kecil dan Mikro, yang diberi nama “Blangkon Jateng” yang dapat diakses melalui blangkonjateng.jatengprov.go.id.
Dengan aplikasi ini, Pemprov Jateng mendorong UMKM bermigrasi ke platform digital. Selain itu, penggunaan marketplace pun bisa dimaksimalkan dalam PBJP. Sejak diluncurkan pada 2021, total transaksi Belanja Langsung Toko Online Jawa Tengah atau Blangkon Jateng mencapai Rp15 Miliar. Penyedia atau UKM yang bergabung sebanyak 2.448 penyedia.
Ada juga pemanfaatan E-Katalog Lokal, di Jateng saat ini telah ditayangkan empat komoditas untuk pengadaan barang dan jasa. Keempat komoditas itu adalah Hotmix Bahan Asbuton CPHMA, pupuk KNO3, pengadaan jasa kebersihan dan jasa keamanan, sedangkan dua komoditas lain, yaitu marka jalan thermosplastic dan Rumah Sederhana (Ruspin) dalam proses tayang.
(rca)
Lihat Juga :
