Hadiri HUT ke-23 APKASI, Mendagri Dorong Pemda Hidupkan Sektor Swasta
loading...
Mendagri Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri acara HUT ke-23 APKASI bertajuk Kabupaten Melaju Indonesia Maju, Kebumen, Jawa Tengah. Foto: SINDOnews/Dok
A
A
A
KEBUMEN - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengatakan, kunci utama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) adalah menghidupkan sektor swasta. Daerah yang tidak mampu menghidupkan sektor swasta, maka tidak bakal mendapatkan PAD yang banyak.
Upaya menghidupkan sektor tersebut dapat dilakukan dengan memberikan insentif kemudahan berusaha kepada para investor. "Ini betul-betul, mohon betul disampaikan kepada seluruh jajaran," ujar Mendagri.
Hal itu disampaikan Mendagri di hadapan para kepala daerah saat memberikan sambutan pada acara HUT ke-23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bertajuk "Kabupaten Melaju Indonesia Maju" di Hotel Trio Azana Style, Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (22/6/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan selaku Ketua Umum APKASI, para bupati anggota APKASI, serta sejumlah pejabat pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mendorong pemerintah daerah agar mampu memanfaatkan berbagai potensi untuk meningkatkan PAD. Sebab, esensi diterapkannya otonomi daerah adalah untuk membangun kemandirian fiskal.
Mendagri menjelaskan, kemandirian fiskal ditandai dengan jumlah PAD yang lebih besar dibanding dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan besarnya jumlah PAD tersebut, maka pemerintah daerah dapat lebih leluasa membuat berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.
Sedangkan daerah yang kapasitas fiskalnya lemah, akan sangat bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat.
"Tidak akan mungkin bisa berkembang, tidak akan mungkin bisa melompat, karena uangnya dipakai untuk hal yang sudah mendasar, terutama belanja pegawai," ujar Mendagri.
Mendagri menegaskan, investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang dibutuhkan adalah kemudahan berusaha. Oleh karena itu, daerah yang masih mempersulit masuknya investor, maka daerah tersebut akan ditinggalkan.
Menurut Mendagri, saat ini masih banyak daerah yang mempersulit perizinan berusaha sehingga perlu segera dibenahi. Terlebih, terkait dengan kemudahan berusaha merupakan salah satu urusan yang menjadi perhatian Presiden Jokowi.
Selain sektor usaha berskala besar, kata Tito, upaya peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ekonominya tetap tumbuh meski di tengah pandemi karena menghidupkan UMKM.
"Maka tolong UMKM dihidupkan, diberikan insentif, jangan dipersulit. Belum apa-apa, baru mau buka saja sudah dipalakin retribusi segala macam," tegasnya.
Upaya menghidupkan sektor tersebut dapat dilakukan dengan memberikan insentif kemudahan berusaha kepada para investor. "Ini betul-betul, mohon betul disampaikan kepada seluruh jajaran," ujar Mendagri.
Hal itu disampaikan Mendagri di hadapan para kepala daerah saat memberikan sambutan pada acara HUT ke-23 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bertajuk "Kabupaten Melaju Indonesia Maju" di Hotel Trio Azana Style, Kebumen, Jawa Tengah, Kamis (22/6/2023).
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan selaku Ketua Umum APKASI, para bupati anggota APKASI, serta sejumlah pejabat pemerintahan.
Dalam kesempatan itu, Mendagri mendorong pemerintah daerah agar mampu memanfaatkan berbagai potensi untuk meningkatkan PAD. Sebab, esensi diterapkannya otonomi daerah adalah untuk membangun kemandirian fiskal.
Mendagri menjelaskan, kemandirian fiskal ditandai dengan jumlah PAD yang lebih besar dibanding dana transfer dari pemerintah pusat. Dengan besarnya jumlah PAD tersebut, maka pemerintah daerah dapat lebih leluasa membuat berbagai program yang dibutuhkan masyarakat.
Sedangkan daerah yang kapasitas fiskalnya lemah, akan sangat bergantung terhadap dana transfer pemerintah pusat.
"Tidak akan mungkin bisa berkembang, tidak akan mungkin bisa melompat, karena uangnya dipakai untuk hal yang sudah mendasar, terutama belanja pegawai," ujar Mendagri.
Mendagri menegaskan, investor baik dalam negeri maupun luar negeri yang dibutuhkan adalah kemudahan berusaha. Oleh karena itu, daerah yang masih mempersulit masuknya investor, maka daerah tersebut akan ditinggalkan.
Menurut Mendagri, saat ini masih banyak daerah yang mempersulit perizinan berusaha sehingga perlu segera dibenahi. Terlebih, terkait dengan kemudahan berusaha merupakan salah satu urusan yang menjadi perhatian Presiden Jokowi.
Selain sektor usaha berskala besar, kata Tito, upaya peningkatan PAD juga dapat dilakukan dengan menghidupkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang ekonominya tetap tumbuh meski di tengah pandemi karena menghidupkan UMKM.
"Maka tolong UMKM dihidupkan, diberikan insentif, jangan dipersulit. Belum apa-apa, baru mau buka saja sudah dipalakin retribusi segala macam," tegasnya.
(thm)
Explore More