PKB Tegaskan KKIR Belum Diskusikan Duet Prabowo dengan Airlangga atau Erick Thohir

JAKARTA - Nama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Menteri BUMN Erick Thohir muncul sebagai kandidat calon wakil presiden (cawapres) pendamping Prabowo Subianto . Namun PKB menegaskan kedua nama tersebut belum pernah muncul dalam diskusi Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) antara Partai Gerindra dengan PKB.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP PKB Syaiful Huda menjelaskan, Gerindra dan PKB ibarat dua orang yang sudah bertunangan. Kontrak politik KKIR secara menyatakan hanya Prabowo dengan Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) yang menentukan. Karena itu, parpol lain yang mau bergabung, jangan sampai menjadi pihak ketiga.

“Jadi ini levelnya sudah level tunanganlah. Karena itu saya sampaikan ketika Golkar mau gabung, PAN mau gabung, kira-kira jangan jadi pihak ketiga karena ini sudah tunangan, sudah tinggal nentuin resepsinya,” kata Huda kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (21/6/2023).

Terkait wacana Prabowo-Airlangga, Huda mengaku, sampai hari ini tidak ada diskusi di KKIR soal duet Prabowo-Airlangga, karena di KKIR masih ada dua nama saja yakni Prabowo dan Cak Imin. “Sampai hari ini kita belum ada diskusi soal itu soal Pak Airlangga. Di koalisi PKB-Gerindra masih dua nama,” ujarnya.

Adapun PAN yang mengusulkan Erick Thohir, Huda juga menegaskan bahwa sejauh ini belum ada usulan itu. Meskipun, pihaknya memahami bahwa itu merupakan keinginan PAN, dan PAN juga belum masuk ke dalam KKIR sehingga masukan PAN ini belum bisa menjadi pertimbangan dan diskusi.



“Belum, belum ada, ya bisa kita pahami itu mungkin kemauan PAN. Nah masalahnya kan PAN belum masuk koalisi kita, jadi kalau toh PAN dorong, ya itu kira-kira posisinya belum menjadi bagian dari koalisi. Makanya belum ada obrolan soal itu,” terang Huda.

Huda mempersilakan PAN kalau memang ingin bergabung dengan KKIR. Namun PAN juga harus menghargai perjalanan 10 bulan yang telah dilalui Partai Gerindra dengan PKB dalam kerja sama politik ini, dan pasti harus menerima soal capres-cawapres.

“Terserah PAN, PAN bisa gabung, tapi harus menghormati 10 bulan perjalanan PKB-Gerindra dan di luar pos capres-cawapres,” tegasnya.

Terkait pingitan dinilai sebagai upaya menekan Prabowo, Huda menegaskan tidak. Yang pasti, PKB sudah menyampaikan bahwa Cak Imin sudah tidak bisa lagi berbicara soal pilpres sampai nanti deklarasi capres-cawapres. DPP PKB memastikan menjalankan penuh mandat Muktamar PKB bahwa Cak Imin harus berkompetisi dalam pilpres ini, baik sebagai capres atau sebagai cawapres, meskipun nantinya akan ditentukan oleh Prabowo dan Cak Imin.

“Ya nanti pada ujungnya beliau berdua, tapi secara di ruang publik Cak Imin ndak boleh lagi dalam putusan rapat pleno untuk membicarakan soal pilpres. Karena secara kelembagaan sudah diserahkan pada Dewan Syuro, DPP PKB, dan para kiai,” paparnya.

“Ya ada yang menghendaki secepatnya, ada yang menghendaki nunggu poros lain deklarasi,” imbuh ketua Komisi X DPR ini.