Setahun Pimpin Kementerian ATR/BPN, Deretan Inovasi Dilakukan Menteri Hadi

JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sudah setahun dipimpin oleh Hadi Tjahjanto dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni. Ada sejumlah inovasi dan gebrakan yang telah dilakukan.

Diketahui, keduanya baik Menteri Hadi dan Wamen Raja Antoni dilantik oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 15 Juni 2022.

"Kami jalankan amanah Bapak Presiden Jokowi sepenuh hati, sebab kami tahu, muara kebijakan itu untuk rakyat, dan untuk Indonesia," kata Menteri Hadi dalam keterangannya, Jumat (16/6/2023).

Bertemakan 'Untuk Rakyat, Untuk Indonesia' Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni menetapkan tiga kebijakan prioritas yang diterapkan kepada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian ATR/BPN yang selaras dengan tiga arahan Presiden Jokowi setelah mereka dilantik.

"Tiga kebijakan prioritas itu di antaranya melakukan akselerasi pendaftaran tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), menyelesaikan sengkarut sengketa dan konflik agraria serta memberikan dukungan terhadap pembangunan Ibukota Negara (IKN) Nusantara," ucap Menteri Hadi.

PTSL sendiri kata Menteri Hadi, merupakan program revolusioner. Hal ini ditandai dengan keberhasilan dalam mengakselerasi pendaftaran tanah yang dulu sebelum ada program PTSL hanya menerbitkan 500 ribu sertifikat per tahun.

Namun melalui Program PTSL, penerbitan sertipikat tanah melonjak menjadi 7-8 juta sertipikat per tahun. Diketahui terdapat 126 juta bidang tanah di seluruh Indonesia, dan telah terdaftar 103,1 juta bidang dimana 85,8 diantaranya telah bersertipikat.

Capaian ini telah berhasil memberikan kontribusi ekonomi nasional senilai 5.574 Triliun rupiah yang berasal dari hak tanggungan, BPHTB, PPH, dan PNBP.

Kekompakan Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto dan Raja Juli Antoni juga terlihat dalam penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan. Setahun kepemimpinannya, mereka telah menyelamatkan 6,7 juta meter yang mana nilainya setara dengan 1,08 Triliun rupiah potensi tanah diserobot oleh mafia tanah yang jahat.

Komitmen Kebijakan Untuk Rakyat Untuk Indonesia juga diterapkan dalam proses redistribusi tanah yang dirasakan oleh rakyat yang papa dan tidak punya apa-apa di berbagai wilayah di Indonesia seperti dialami oleh 744 KK yang terhimpun dalam Suku Anak Dalam (SAD 113) yang menerima redistribusi tanah dari Menteri dan Wakil Menteri ATR/BPN setelah mereka berkonflik selama 35 tahun.