Terpilih Aklamasi, Bambang Hendroyono Jabat Presidium Dewan Kehutanan Nasional
Sabtu, 10 Juni 2023 - 21:14 WIB
loading...
A
A
A
Raker ini merupakan tindak lanjut hasil Kongres Kehutanan Indonesia (KKI) ke VII yang menghasilkan susunan Presidium DKN 2022-2027 dan rumusan hasil kongres yang ditindaklanjuti dalam bentuk program kerja DKN.
Pada hari pertama Raker, telah diberikan penguatan materi oleh beberapa narasumber yaitu Sekretaris Jenderal KLHK yang membahas kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia; Sekdit PKTL membahas kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Indonesia Folu Net Sink 2030; Sekdit PSKL membahas kebijakan perhutanan sosial pasca terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan Sekretaris Ditjen PHL membahas kebijakan karbon di hutan produksi.
DKN yang beranggotakan representasi lima stakeholder, yaitu Kamar Akademisi, Kamar Pemerintah, Kamar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kamar Bisnis/Pengusaha, dan Kamar Masyarakat, merupakan entitas penting dalam rangka menjaga keberlangsungan tata kelola sektor kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia.
Kata Bambang, peran DKN dalam mendukung pembangunan bidang LHK menjadi penting melalui prinsip check and balances, serta memberikan pertimbangan kebijakan melalui kegiatan konsultatif dan koordinatif.
"Sehingga membangun sinergitas dan harmonisasi yang serasi antara pemerintah, DKN, dan segenap elemen masyarakat (dunia usaha, LSM, akademisi, masyarakat) dalam mewujudkan tujuan bersama bangsa," tutupnya.
Pada hari pertama Raker, telah diberikan penguatan materi oleh beberapa narasumber yaitu Sekretaris Jenderal KLHK yang membahas kebijakan pengelolaan hutan di Indonesia; Sekdit PKTL membahas kebijakan, strategi, dan rencana implementasi Indonesia Folu Net Sink 2030; Sekdit PSKL membahas kebijakan perhutanan sosial pasca terbitnya Perpres Nomor 28 Tahun 2023 tentang Perencanaan Terpadu Percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan Sekretaris Ditjen PHL membahas kebijakan karbon di hutan produksi.
DKN yang beranggotakan representasi lima stakeholder, yaitu Kamar Akademisi, Kamar Pemerintah, Kamar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Kamar Bisnis/Pengusaha, dan Kamar Masyarakat, merupakan entitas penting dalam rangka menjaga keberlangsungan tata kelola sektor kehutanan yang berkelanjutan di Indonesia.
Kata Bambang, peran DKN dalam mendukung pembangunan bidang LHK menjadi penting melalui prinsip check and balances, serta memberikan pertimbangan kebijakan melalui kegiatan konsultatif dan koordinatif.
"Sehingga membangun sinergitas dan harmonisasi yang serasi antara pemerintah, DKN, dan segenap elemen masyarakat (dunia usaha, LSM, akademisi, masyarakat) dalam mewujudkan tujuan bersama bangsa," tutupnya.
(maf)
Lihat Juga :
