PKB Dorong Pemerintah Lakukan Langkah Kongkret Atasi Perubahan Iklim

Dia menilai saat ini dibutuhkan langkah-langkah luar biasa agar pembangunan global selaras dengan kelestarian lingkungan. Menurutnya, saat ini demokrasi yang dikembangkan di banyak negara masih berkutat pada kepentingan-kepentingan jangka pendek.

Padahal, harusnya demokrasi yang ada sudah berorientasi pada keberlanjutan seiring kian tingginya ancaman kerusakan pada bumi. "Sebagai green party, PKB mendorong jika demokrasi saat ini harus berparadigma bio-demokrasi yang menggunakan semua resources negara untuk melestarikan alam. Dalam praktiknya semua pembangunan harus berorientasi pada isu kesinambungan atau industri hijau," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ratna juga menyoroti kebijakan pemerintah yang mengalokasikan anggaran besar bagi subsidi pembelian kendaraan motor listrik berbasis baterai. Kebijakan ini memicu banyak pertanyaan publik terkait efektivitasnya dalam menurunkan emisi hingga ketepatan sasaran penerima subsidi.

"Apakah tidak lebih baik anggaran besar itu dialokasikan untuk menata hulunya dulu yaitu transformasi power plan di Indonesia yang masih berbasis fosil fuel atau juga meng upgrade transportasi publik di berbagai kota besar di Indonesia, sehingga menurunkan probabilitas penggunaan kendaraan pribadi sehingga mengurangi polusi dan kemacetan," ungkapnya.

Selain Ratna, hadir sebagai narasumber FGD ini akademisi Universitas Indonesia Mahawan Karuniasa, Sesdirjen ILMATE Kementerian Perindustrian Yan Sibarang Tandiele, dan EV Bussiness Devolopment Specialist Pertamina Power Indonesia Adriel Simorangkir. Selain itu hadir juga, Senior Bussines Advisor CEO at Moores Rowland Indonesia James Kallman dan Direktur Eksekutif Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listri Anugraha Dezmercoledi.