Golkar Kursi Terbanyak Kedua di Parlemen, Airlangga Dinilai Layak Dampingi Prabowo
Selasa, 06 Juni 2023 - 15:07 WIB
loading...
Peluang Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mendampingi Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024 sangat mungkin. Foto/Ist
A
A
A
JAKARTA - Peluang Ketua Umum (Ketum) DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mendampingi Prabowo Subianto untuk menjadi cawapres di Pilpres 2024 sangat mungkin. Hal ini dikatakan oleh pengamat politik Adi Prayitno.
Alasannya, kapasitas Airlangga sebagai ketua umum dan Golkar mendapatkan perolehan suara yang signifikan pada Pemilu 2014 dan 2019.
"Airlangga Hartarto itu adalah Ketua Umum Golkar yang perolehan Pilegnya runner up ya dan cukup signifikan di kepentingan politik di 2024," ujar Adi, Selasa (6/6/2023).
Tidak hanya mengandalkan perolehan suara Pileg Golkar saja, namun Adi juga melihat potensi dari Gerindra sebagai partai politik yang juga memperoleh suara yang besar pada Pilpres 2019 lalu.
"Saya kira akan serba mungkin karena Prabowo Subianto dan Gerindra juga memiliki resource politik dan mesin politik yang juga kuat," ucap Adi.
Baca juga: Rakernas Golkar, Airlangga Tegaskan Kemenangan Pilpres 2024 Nomor Satu
Peluang Airlangga menjadi cawapres untuk Prabowo juga menurut Adi masih terbuka lebar, meningat PKB mengajak serta Golkar dalam koalisi yang mereka bangun.
Kata Adi, Golkar juga memiliki suara yang signifikan di Jawa Timur. Lumbung suara yang memang dibutuhkan oleh Prabowo dalam Pilpres 2024
"Tentu dengan catatan, Airlangga Hartarto harus mendapatkan persetujuan dari Gerindra dan Prabowo Subianto, dan mendapatkan persetujuan juga dari PKB dan Muhaimin Iskandar," kata Adi.
Adi mengatakan, Airlangga tinggal menyakinkan PKB untuk tidak pindah ke koalisi lain jika dirinya dipilih Prabowo menjadi cawapres.
Iya meyakini, adanya hubungan baik antara Airlangga Hartato, Muhaimim Iskandar dan Prabowo Subianto akan mengeliminasi kerumitan pemilihan cawapres ini.
"Ini kan kawan lama semua. Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, bisa ngomong hati ke hati. Kalau Airlangga wakilnya, apa yang mungkin membuat PKB tidak pindah ke koalisi lainnya," jelasnya.
Sebelumnya, Partai Golkar menegaskan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai menguatkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) 2019 lalu.
Rakernas yang digelar Minggu (4/6/2023) siang, meneguhkan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum untuk turut kontestasi di Pilpres 2024.
Bahkan kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, wacana Airlangga maju sebagai calon wakil presiden juga dimungkinkan jika merujuk pada Munas tersebut.
"Bisa jadi wakil (presiden) juga bisa jadi presiden. Keputusan untuk ikut pilpres sepenuhnya ada di ketum," ujar Doli saat ditemui di sela-sela Rakernas Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.
Doli menjelaskan, dalam keputusan Munas itu terdapat dua pasal terkait sikap partai mengenai kontestasi Pilpres.
Pasal pertama yakni Golkar harus ikut kontestasi pilpres baik sebagai capres dan atau cawapres.
"Isinya ada dua pasal, pasal pertama bahwa Partai Golkar harus ikut kontestasi dalam capres dan atau cawapres," tutur Doli.
Kemudian di pasal kedua, menyebutkan setiap langkah strategis untuk keputusan Pilpres diserahkan kepada ketua umum terpilih 2019-2024.
Hasil Munas tersebut yang menurut Doli, kemudian ditegaskan kembali dalam rakernas dimana Airlangga Hartarto sebagai ketua umum terpilih ikut kontestasi pilpres 2024.
"Kemudian, menegaskan kembali hasil Munas kemarin bahwa untuk urusan Pilpres kami memberikan mandat penuh kepada Ketum," jelas Doli.
Atas hal itu, Doli menegaskan bahwa keputusan Rakernas yang digelar siang tadi, tidak mengubah hasil Mukernas 2019 lalu.
Doli mengatakan, penegasan kembali itu tercermin dari penyampaian pernyataan yang dibacakan oleh 38 Ketua DPD Golkar seluruh Indonesia.
"Jadi gini level keputusan itu pertama yang tertinggi Munas, kemudian yang kedua itu Rapimnas, baru Rakernas, hari ini forumnya rakernas, level ketiga. Tidak mengubah keputusan level satu dan level dua, ini menguatkan saja," tukas dia.
Alasannya, kapasitas Airlangga sebagai ketua umum dan Golkar mendapatkan perolehan suara yang signifikan pada Pemilu 2014 dan 2019.
"Airlangga Hartarto itu adalah Ketua Umum Golkar yang perolehan Pilegnya runner up ya dan cukup signifikan di kepentingan politik di 2024," ujar Adi, Selasa (6/6/2023).
Tidak hanya mengandalkan perolehan suara Pileg Golkar saja, namun Adi juga melihat potensi dari Gerindra sebagai partai politik yang juga memperoleh suara yang besar pada Pilpres 2019 lalu.
"Saya kira akan serba mungkin karena Prabowo Subianto dan Gerindra juga memiliki resource politik dan mesin politik yang juga kuat," ucap Adi.
Baca juga: Rakernas Golkar, Airlangga Tegaskan Kemenangan Pilpres 2024 Nomor Satu
Peluang Airlangga menjadi cawapres untuk Prabowo juga menurut Adi masih terbuka lebar, meningat PKB mengajak serta Golkar dalam koalisi yang mereka bangun.
Kata Adi, Golkar juga memiliki suara yang signifikan di Jawa Timur. Lumbung suara yang memang dibutuhkan oleh Prabowo dalam Pilpres 2024
"Tentu dengan catatan, Airlangga Hartarto harus mendapatkan persetujuan dari Gerindra dan Prabowo Subianto, dan mendapatkan persetujuan juga dari PKB dan Muhaimin Iskandar," kata Adi.
Adi mengatakan, Airlangga tinggal menyakinkan PKB untuk tidak pindah ke koalisi lain jika dirinya dipilih Prabowo menjadi cawapres.
Iya meyakini, adanya hubungan baik antara Airlangga Hartato, Muhaimim Iskandar dan Prabowo Subianto akan mengeliminasi kerumitan pemilihan cawapres ini.
"Ini kan kawan lama semua. Airlangga Hartarto, Muhaimin Iskandar, Prabowo Subianto, bisa ngomong hati ke hati. Kalau Airlangga wakilnya, apa yang mungkin membuat PKB tidak pindah ke koalisi lainnya," jelasnya.
Sebelumnya, Partai Golkar menegaskan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) partai menguatkan hasil Musyawarah Nasional (Munas) 2019 lalu.
Rakernas yang digelar Minggu (4/6/2023) siang, meneguhkan Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum untuk turut kontestasi di Pilpres 2024.
Bahkan kata Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, wacana Airlangga maju sebagai calon wakil presiden juga dimungkinkan jika merujuk pada Munas tersebut.
"Bisa jadi wakil (presiden) juga bisa jadi presiden. Keputusan untuk ikut pilpres sepenuhnya ada di ketum," ujar Doli saat ditemui di sela-sela Rakernas Partai Golkar, di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat.
Doli menjelaskan, dalam keputusan Munas itu terdapat dua pasal terkait sikap partai mengenai kontestasi Pilpres.
Pasal pertama yakni Golkar harus ikut kontestasi pilpres baik sebagai capres dan atau cawapres.
"Isinya ada dua pasal, pasal pertama bahwa Partai Golkar harus ikut kontestasi dalam capres dan atau cawapres," tutur Doli.
Kemudian di pasal kedua, menyebutkan setiap langkah strategis untuk keputusan Pilpres diserahkan kepada ketua umum terpilih 2019-2024.
Hasil Munas tersebut yang menurut Doli, kemudian ditegaskan kembali dalam rakernas dimana Airlangga Hartarto sebagai ketua umum terpilih ikut kontestasi pilpres 2024.
"Kemudian, menegaskan kembali hasil Munas kemarin bahwa untuk urusan Pilpres kami memberikan mandat penuh kepada Ketum," jelas Doli.
Atas hal itu, Doli menegaskan bahwa keputusan Rakernas yang digelar siang tadi, tidak mengubah hasil Mukernas 2019 lalu.
Doli mengatakan, penegasan kembali itu tercermin dari penyampaian pernyataan yang dibacakan oleh 38 Ketua DPD Golkar seluruh Indonesia.
"Jadi gini level keputusan itu pertama yang tertinggi Munas, kemudian yang kedua itu Rapimnas, baru Rakernas, hari ini forumnya rakernas, level ketiga. Tidak mengubah keputusan level satu dan level dua, ini menguatkan saja," tukas dia.
(maf)
Lihat Juga :
