Kepala BP2MI Sudah Laporkan 5 Dalang Perdagangan Orang ke Mahfud MD
Jum'at, 02 Juni 2023 - 06:52 WIB
loading...
Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani saat di UPT BP2MI, Jakarta Timur, Kamis (1/6/2023). Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani sudah melaporkan lima nama dalang sindikat perdagangan orang kepada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD . Benny langsung tancap gas setelah dipanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (30/5/2023).
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar negeri dengan modus bekerja. "2 hari lalu di undang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, di sana ada Menko Polhukam, Menko PMK, Kapolri, TNI, Mendagri, Menteri PPPA, Wamenkumham, Dirjen Imigrasi, Bakamla, Menseskab, Mensesneg, dan Wapres RI,” kata Benny di UPT BP2MI, Jakarta Timur, Kamis (1/6/2023).
“Saya tak bisa basa-basi, saya katakan sindikat mafia dibekingi oknum atributif kekuasaan, karena tidak ada kejahatan yang bisa berdiri sendiri,” ungkap Benny.
Baca juga: 1.900 Jenazah WNI Korban Perdagangan Orang Dipulangkan ke Indonesia dalam Setahun
Dirinya mengaku telah menyerahkan lima nama bandar ke Mahfud MD selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) TPPO. Dia menjelaskan, lima bandar itu diduga menjadi master mind alias dalang TPPO ke luar negeri dengan modus dipekerjakan.
"Orang Indonesia (bandar), sering pekerjaan ke Malaysia, lewat Batam, jalur laut. Kita (sudah) serahkan lima nama bandar besar," ucapnya.
Dia pun berharap aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan yang diserahkannya itu untuk dilakukan penegakan hukum. "Tinggal penegakan hukumnya berani enggak menyentuh penjahat di negara ini,” imbuhnya.
Menurut dia, sejauh ini para aparat hanya berani menghukum bandar-bandar kecil. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.
"Hukum baru menyentuh ikan teri, belum menyentuh para pekong, bandar, para ikan kakap, ini kejahatan tidak bisa dikompromikan oleh negara. Kejahatan kemanusiaan oleh kelompok-kelompok yang merasa kebal hukum ini harus diselesaikan, jangan sampai anak-anak bangsa kita diperdagangkan seperti itu,” katanya.
Dia membeberkan selama tiga tahun memimpin BP2MI, sudah dilakukan 47 kali penggerebekan penyelamatan pekerja migran Indonesia atau TPPO dari bandar penyalur pekerja ilegal. Dari jumlah tersebut, 26 kali penggerebekan di antaranya dilakukan langsung oleh Benny selaku pemimpin BP2MI.
"Terakhir (penggerebekan) dilakukan di Bekasi, sebanyak 161 orang kita selamatkan, sekitar pukul 10 malam. (Total) BP2MI selama saya memimpin, sudah menyelamatkan 8.000 orang. Apalagi jika dilakukan (dibantu) TNI-Polri, pemerintah daerah," pungkasnya.
Pemanggilan tersebut berkaitan dengan maraknya kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ke luar negeri dengan modus bekerja. "2 hari lalu di undang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, di sana ada Menko Polhukam, Menko PMK, Kapolri, TNI, Mendagri, Menteri PPPA, Wamenkumham, Dirjen Imigrasi, Bakamla, Menseskab, Mensesneg, dan Wapres RI,” kata Benny di UPT BP2MI, Jakarta Timur, Kamis (1/6/2023).
“Saya tak bisa basa-basi, saya katakan sindikat mafia dibekingi oknum atributif kekuasaan, karena tidak ada kejahatan yang bisa berdiri sendiri,” ungkap Benny.
Baca juga: 1.900 Jenazah WNI Korban Perdagangan Orang Dipulangkan ke Indonesia dalam Setahun
Dirinya mengaku telah menyerahkan lima nama bandar ke Mahfud MD selaku Ketua Satuan Tugas (Satgas) TPPO. Dia menjelaskan, lima bandar itu diduga menjadi master mind alias dalang TPPO ke luar negeri dengan modus dipekerjakan.
"Orang Indonesia (bandar), sering pekerjaan ke Malaysia, lewat Batam, jalur laut. Kita (sudah) serahkan lima nama bandar besar," ucapnya.
Dia pun berharap aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan yang diserahkannya itu untuk dilakukan penegakan hukum. "Tinggal penegakan hukumnya berani enggak menyentuh penjahat di negara ini,” imbuhnya.
Menurut dia, sejauh ini para aparat hanya berani menghukum bandar-bandar kecil. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa TPPO merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.
"Hukum baru menyentuh ikan teri, belum menyentuh para pekong, bandar, para ikan kakap, ini kejahatan tidak bisa dikompromikan oleh negara. Kejahatan kemanusiaan oleh kelompok-kelompok yang merasa kebal hukum ini harus diselesaikan, jangan sampai anak-anak bangsa kita diperdagangkan seperti itu,” katanya.
Dia membeberkan selama tiga tahun memimpin BP2MI, sudah dilakukan 47 kali penggerebekan penyelamatan pekerja migran Indonesia atau TPPO dari bandar penyalur pekerja ilegal. Dari jumlah tersebut, 26 kali penggerebekan di antaranya dilakukan langsung oleh Benny selaku pemimpin BP2MI.
"Terakhir (penggerebekan) dilakukan di Bekasi, sebanyak 161 orang kita selamatkan, sekitar pukul 10 malam. (Total) BP2MI selama saya memimpin, sudah menyelamatkan 8.000 orang. Apalagi jika dilakukan (dibantu) TNI-Polri, pemerintah daerah," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
