Jelang Pemilu 2024, Dai dan DKM Diharapkan Antisipasi Gesekan di Tahun Politik

BANDUNG - Jelang Pemilu 2024, aktivitas politik mulai marak di berbagai lini. Tak terkecuali kampanye terselubung yang kerap menyasar kalangan dai dan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) sebagai pegiat dakwah di lingkup terkecil masyarakat.

Menyikapi fenomena klasik ini, Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Syiar Islam (LPPSI) Universitas Pasundan menggandeng Komisi Dakwah MUI Pusat dan MUI Kota Bandung untuk mengedukasi MUI dan DKM di tingkat kecamatan terkait urgensi keduanya dalam menjaga ukhuwah di tahun politik.

Dikemas dalam kegiatan Silaturahmi dan Halaqah Dakwah, Sabtu (28/5/2023), hadir sejumlah pembicara, yaitu Rektor Unpas Prof Eddy Jusuf, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis, Ketua MUI Kota Bandung Prof KH Miftah Faridl. Silaturahmi dan Halaqah Dakwah yang diikuti kurang lebih 120 orang.



Disampaikan Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah KH M Cholil Nafis. Hiruk pikuk suasana politik memang tidak bisa dihindari, sehingga seluruh lapisan masyarakat mesti mawas dengan potensi pertikaian dan konflik yang menjadikan agama sebagai senjata.

"Masjid harus jadi tempat edukasi, bukan wahana kampanye. Forum ini diharapkan dapat mencerahkan dai dan DKM untuk berpolitik dengan bijak, tidak terlibat money politics, dan memilih pemimpin yang baik sesuai kriteria masing-masing. Pemilu itu ajang untuk memilih pemimpin bukan ajang memperbanyak musuh," tuturnya.

Pesta demokrasi, kata dia, juga seyogianya jadi area untuk membangun keharmonisan umat. Kendati terjadi dinamika, tetapi tidak sampai mencaci maki atau merendahkan satu sama lain.

"Kita sudah mengeluarkan fatwa tentang kewajiban menggunakan hak pilih. Masyarakat tidak boleh golput dan menentukan pilihan sesuai keinginan pribadi, bukan karena ada anjuran dari kelompok atau individu tertentu," ujarnya.