Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kantor Kemensos Digeledah KPK, Menteri Risma: Saya Bersyukur
loading...
Mensos Tri Rismaharini mengaku bersyukur, Kantor Kemensos di Salemba, Jakarta Pusat, digeledah KPK. Foto/Widya Michella/MPI
A
A
A
JAKARTA - Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini mengaku bersyukur, Kantor Kementerian Sosial ( Kemensos ) di Salemba, Jakarta Pusat, digeledah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, hal ini guna mengingatkan para jajarannya untuk bekerja dengan baik.
"Saya bersyukur kejadian (penggeledahan) kemarin, mungkin bagi orang lain itu aib atau apa. Saya bersyukur," kata Mensos Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos , Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
"Biar saya mudah mengingatkan teman-teman Kemensos, kalau tidak ada yang percaya apa yang saya inginkan, mungkin sekarang berubah pikiran 'Oh, ternyata begitu'. Saya senang, terus terang," sambungnya.
Dengan demikian ia mengaku tidak memiliki beban walaupun KPK menggeledah kantornya. Sebab ia tak ingin menyakiti hati rakyat.
"Makanya teman-teman lihat enggak wajah saya, saya tidak punya beban, karena dari awal saya omongan, jangankan jadi Menteri Sosial yang ngurusin orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun, saya tidak pernah mau itu," kata dia.
"Apalagi saya menyakiti orang-orang miskin. Saya mau dapat neraka paling mana kalau saya menyakiti orang miskin saya lakukan itu?" tuturnya.
Sebelumnya, Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa membenarkan, adanya penggeledahan terkait korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
"Tadi ada tim penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial mulai jam 10.00-18.00 WIB itu terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," kata Don kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).
Dia mengatakan, Mensos Risma siap membantu dan kooperatif dalam menuntaskan kasus korupsi tersebut. Walaupun ruangan tak digeledah tak disegel KPK, beberapa barang bukti ada yang turut diamankan.
"Apa saja yang diminta KPK, dokumen dan apa saja yang diminta KPK. Rasanya ada notebook. Ya kita kooperatif saja. Jadi yang dipakai tahun itu, pasti KPK tahu juga mekanisme soal ini notebook tahun berapa," tutupnya.
"Saya bersyukur kejadian (penggeledahan) kemarin, mungkin bagi orang lain itu aib atau apa. Saya bersyukur," kata Mensos Risma dalam konferensi pers di Kantor Kemensos , Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (24/5/2023).
"Biar saya mudah mengingatkan teman-teman Kemensos, kalau tidak ada yang percaya apa yang saya inginkan, mungkin sekarang berubah pikiran 'Oh, ternyata begitu'. Saya senang, terus terang," sambungnya.
Dengan demikian ia mengaku tidak memiliki beban walaupun KPK menggeledah kantornya. Sebab ia tak ingin menyakiti hati rakyat.
"Makanya teman-teman lihat enggak wajah saya, saya tidak punya beban, karena dari awal saya omongan, jangankan jadi Menteri Sosial yang ngurusin orang miskin, saya jadi Wali Kota Surabaya pun, saya tidak pernah mau itu," kata dia.
"Apalagi saya menyakiti orang-orang miskin. Saya mau dapat neraka paling mana kalau saya menyakiti orang miskin saya lakukan itu?" tuturnya.
Sebelumnya, Stafsus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa, Don Rozano Sigit Prakoeswa membenarkan, adanya penggeledahan terkait korupsi bantuan sosial (bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH).
"Tadi ada tim penyidik KPK yang datang ke Kementerian Sosial mulai jam 10.00-18.00 WIB itu terkait dengan pekerjaan penyaluran bansos beras untuk KPM PKH tahun 2020," kata Don kepada wartawan, Selasa (23/5/2023).
Dia mengatakan, Mensos Risma siap membantu dan kooperatif dalam menuntaskan kasus korupsi tersebut. Walaupun ruangan tak digeledah tak disegel KPK, beberapa barang bukti ada yang turut diamankan.
"Apa saja yang diminta KPK, dokumen dan apa saja yang diminta KPK. Rasanya ada notebook. Ya kita kooperatif saja. Jadi yang dipakai tahun itu, pasti KPK tahu juga mekanisme soal ini notebook tahun berapa," tutupnya.
(maf)
Explore More