Menkeu Sebut Tata Kelola Bansos Bermasalah, Kemensos: Tunjuk Hidung, Jangan Insinuasi!
Selasa, 16 Mei 2023 - 07:46 WIB
loading...
Stafsus Mensos Don Rozano Sigit meminta Menkeu Sri Mulyani mengungkap pemda yang data bansosnya bermasalah. Foto/dok.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Sosial ( Kemensos ) meminta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati untuk mengungkapkan pelaku manipulasi data bansos kepada publik. Sri Mulyani juga diminta membeberkan data yang dimaksudnya agar dapat diperbaiki langsung.
"Pertama, siapa pun yang mau bicarakan itu, tunjuk hidung. Jangan insinuasi (menyindir), katanya gitu. Gimana nanti kita bisa memperbaiki?" kata Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Menurut Don Rosano, sebaiknya pelaku diungkapkan agar tidak menjadi pertanyaan besar. Sebab, Kemensos selalu melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS).
"Jadi saran saya adalah kalo memang bu menkeu atau siapapun itu memang punya datanya, tunjuk aja supaya tidak terjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan besar," kata dia.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa ada sebanyak 34.751.911 data yang telah diperbaiki lewat Pemda bekerjasama dengan Kemensos. "Pemerintah daerah sudah bekerja keras di sistem Ini dari tadi itu perbaikan nya juga 34.751.911 . Itu enggak bisa terjadi kalau Pemerintah Daerah tidak bekerjasama dengan kami dan bekerjasama dengan dukcapil,"ujar dia.
Adapun proses penyaluran bansos, Kemensos mengklaim bahwa sudah mencapai 98,64 persen pada triwulan 1. Bansos yang telah ditransaksikan pun mencapai 95 persen.
"Jadi data ini dan data transaksi Itu menjelaskan bahwa perbaikan itu sudah terjadi. Jangan kita start dari nol lagi, apalagi ntar dari nol melanggar undang-undang," kata Don Rozano.
Pernyataan Sri Mulyani disampaikan pada acara peluncuran laporan Bank Dunia : Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Selasa (9/5/2023). Sri Mulyani mengungkapkan adanya masalah dalam tata kelola bansos. Bahkan diduga ada memanipulasi data untuk kepentingan politik.
"Ada masalah tata kelola di mana pemerintah daerah memilih keluarga miskin. Jadi orang 'miskin' yang memilih akan didaftarkan atau lebih parah, tim sukses yang teregistrasi (ada di daftar penerima bansos)," kata dia.
"Pertama, siapa pun yang mau bicarakan itu, tunjuk hidung. Jangan insinuasi (menyindir), katanya gitu. Gimana nanti kita bisa memperbaiki?" kata Staf Khusus Mensos Bidang Komunikasi dan Media Massa Don Rozano Sigit kepada wartawan di Jakarta, Senin (15/5/2023).
Menurut Don Rosano, sebaiknya pelaku diungkapkan agar tidak menjadi pertanyaan besar. Sebab, Kemensos selalu melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosia (DTKS).
"Jadi saran saya adalah kalo memang bu menkeu atau siapapun itu memang punya datanya, tunjuk aja supaya tidak terjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan besar," kata dia.
Lebih lanjut dia menyampaikan bahwa ada sebanyak 34.751.911 data yang telah diperbaiki lewat Pemda bekerjasama dengan Kemensos. "Pemerintah daerah sudah bekerja keras di sistem Ini dari tadi itu perbaikan nya juga 34.751.911 . Itu enggak bisa terjadi kalau Pemerintah Daerah tidak bekerjasama dengan kami dan bekerjasama dengan dukcapil,"ujar dia.
Adapun proses penyaluran bansos, Kemensos mengklaim bahwa sudah mencapai 98,64 persen pada triwulan 1. Bansos yang telah ditransaksikan pun mencapai 95 persen.
"Jadi data ini dan data transaksi Itu menjelaskan bahwa perbaikan itu sudah terjadi. Jangan kita start dari nol lagi, apalagi ntar dari nol melanggar undang-undang," kata Don Rozano.
Pernyataan Sri Mulyani disampaikan pada acara peluncuran laporan Bank Dunia : Indonesia Poverty Assesment di Jakarta, Selasa (9/5/2023). Sri Mulyani mengungkapkan adanya masalah dalam tata kelola bansos. Bahkan diduga ada memanipulasi data untuk kepentingan politik.
"Ada masalah tata kelola di mana pemerintah daerah memilih keluarga miskin. Jadi orang 'miskin' yang memilih akan didaftarkan atau lebih parah, tim sukses yang teregistrasi (ada di daftar penerima bansos)," kata dia.
(muh)
Lihat Juga :
