Denny JA Ungkap Potensi Batu Sandungan bagi Ganjar di Pilpres 2024
loading...
A
A
A
JAKARTA - Pendiri Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Denny JA mengungkapkan salah satu isu yang bisa menjadi batu sandungan bagi bakal calon presiden (capres) dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo . Salah satunya adalah angka kemiskinan di Jawa Tengah.
Menurut Denny JA, isu kemiskinan Jateng bisa membuat Ganjar kehilangan dukungan atau tidak di Pilpres 2024 tergantung tiga syarat. Pertama, data kemiskinan di Jateng dikeluarkan lembaga kredibel dan menjadi rujukan. Hanya data kredibel yang bisa kuat dan bertahan lama dalam memori pemilih.
Kedua, selain valid, data tersebut harus diketahui seluas mungkin dan disadari oleh mayoritas pemilih. Jika yang tahu data valid itu hanya segelintir intelektual dan kaum terpelajar, maka efek data valid itu juga terbatas. Itu tak akan mengubah tren dukungan secara signifikan ke Ganjar Pranowo.
Ketiga, Ganjar Pranowo dan pendukungnya gagal memberi penjelasan yang bisa diterima pemilih. Jika Ganjar dan tim bisa membatasi serta memberi penjelasan yang meyakinkan, maka isu kemiskinan Jateng akan mengempis. Efek elektoral isu kemiskinan di Jateng tak akan mengubah tren dukungan ke Ganjar Pranowo.
"Saya mencoba melacak di Google, juga di media sosial. Sumber berita apa yang bisa dijadikan rujukan soal kemiskinan di Jawa Tengah. Cukup banyak berita pro kontra soal ini. Bahkan, isu kemiskinan sudah dijadikan bahan orasi singkat di TikTok, di antara isu yang dianggap kelemahan Ganjar," kata Denny JA.
Dengan persentase kemiskinan 10,98%, Jawa Tengah menjadi provinsi kedua termiskin di Pulau Jawa, di bawah Yogkarta. Secara persentase, Jateng memang lebih miskin dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa pada 2022, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.
Pada berita lain, ada pula data yang menunjukkan persentase kemiskinan di Jawa Tengah melampaui nasional. Secara nasional, persentase kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57%. Artinya, persentase kemiskinan di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan kemiskinan rata-rata nasional.
Memang data mengenai persentase kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional berbeda-beda sepanjang tahun karena setiap semester ada data terbaru. Ada data Maret dan September tapi peringkat provinsi sepanjang tahun tak banyak berubah.
Denny JA menganggap isu ekonomi adalah panglima yang akan dianggap pemilih Indonesia sebagai isu paling penting. Setelah tiga tahun pandemi Covid-19, kemajuan ekonomi dan keluar dari kemiskinan menjadi dambaan masyarakat. Rekor dan program capres soal memajukan ekonomi sangatlah menentukan dan selalu menjadi bahan untuk dikampanyekan guna menaikkan atau menjatuhkan capres.
"Data kemiskinan di Jawa Tengah di atas memang menjadi pekerjaan rumah bagi Ganjar dan timnya untuk menjelaskan ke publik," katanya.
Denny JA menambahkan, isu ekonomi dalam Pemilu Presiden pernah terjadi di Amerika Serikat pada 1992 saat George Bush bertarung melawan Bill Clinton. Saat itu, George Bush adalah petahana yang ingin terpilih untuk kedua kalinya. George Bush populer karena berhasil mengusir Irak yang menginvansi Kuwait melalui Operation Desert Shield 1991.
Nama George Bush berkibar secara nasional. Namun tim Bill Clinton, khususnya konsultan politik James Carville, melihat kelemahan pemerintahan George Bush. Ekonomi Amerika Serikat sedang turun. Maka lahirlah slogan kampanye yang terkenal, It is economy, Stupid! (Ini soal ekonomi, bodoh!).
"Isu ekonomi semakin mendominasi persepsi pemilih Amerika Serikat saat itu. Hasil dukungan pun berbalik. George Bush yang awalnya unggul menjadi kalah," katanya.
Berkaca dari Pilpres Amerika Serikat 1992, Denny JA menduga lawan-lawan Ganjar Pranowo akan menjadikan ekonomi sebagai isu utama, bahkan isu agama, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM).
Denny menduga ke depan aneka bentuk informasi soal Ganjar Pranowo dan kemiskinan di Jawa Tengah segera memenuhi media sosial. Saat ini merupakan era di mana setiap individu bisa mengunggah dan mem-forward apa pun yang mereka anggap penting.
"Model info seperti ini akan meluas jika di satu provinsi Jawa Tengah saja Ganjar gagal soal kemiskinan, bagaimana Ganjar bisa menyejahterakan ekonomi Indonesia yang berjumlah 38 provinsi?" katanya.
Ganjar Pranowo dimungkina bersaing dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sejumlah lembaga survei menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi, tapi terkadang Prabowo.
Menurutnya, hasil survei-survei tersebut yang menyebut Ganjar Pranowo atau Prabowo Prabowo memimpin sementara bisa benar. Hal itu karena sebagian besar pemilih masih mudah mengubah pilihannya atau dalam bahasa teknis survei disebut soft supporters.
Justru karena masih banyaknya pemilih yang bisa ragu lalu mengubah pilihannya, isu Ganjar Pranowo gagal mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, juga bisa menjadi isu yang potensial mengubah dukungan.
Denny JA mengingatkan kembali narasi yang terjadi dalam Pemilu 1992 di Amerika Serikat bisa jadi dimodifikasi untuk Pilpres 2024 dan menghantam Ganjar Pranowo. Dia meyakini Ganjar Pranowo dan tim pemenangan dari PDIP akan mengerahkan segala upaya untuk meng-counter isu tersebut. Namun, hasil akhirnya tergantung siapa yang bisa lebih meyakinkan publik.
"Untuk kepentingan demokrasi di Indonesia, perdebatan mengenai track record calon presiden, yang disertai data dan fakta, itu adalah perdebatan yang sehat dan mencerdaskan," katanya.
Menurut Denny JA, isu kemiskinan Jateng bisa membuat Ganjar kehilangan dukungan atau tidak di Pilpres 2024 tergantung tiga syarat. Pertama, data kemiskinan di Jateng dikeluarkan lembaga kredibel dan menjadi rujukan. Hanya data kredibel yang bisa kuat dan bertahan lama dalam memori pemilih.
Kedua, selain valid, data tersebut harus diketahui seluas mungkin dan disadari oleh mayoritas pemilih. Jika yang tahu data valid itu hanya segelintir intelektual dan kaum terpelajar, maka efek data valid itu juga terbatas. Itu tak akan mengubah tren dukungan secara signifikan ke Ganjar Pranowo.
Ketiga, Ganjar Pranowo dan pendukungnya gagal memberi penjelasan yang bisa diterima pemilih. Jika Ganjar dan tim bisa membatasi serta memberi penjelasan yang meyakinkan, maka isu kemiskinan Jateng akan mengempis. Efek elektoral isu kemiskinan di Jateng tak akan mengubah tren dukungan ke Ganjar Pranowo.
"Saya mencoba melacak di Google, juga di media sosial. Sumber berita apa yang bisa dijadikan rujukan soal kemiskinan di Jawa Tengah. Cukup banyak berita pro kontra soal ini. Bahkan, isu kemiskinan sudah dijadikan bahan orasi singkat di TikTok, di antara isu yang dianggap kelemahan Ganjar," kata Denny JA.
Dengan persentase kemiskinan 10,98%, Jawa Tengah menjadi provinsi kedua termiskin di Pulau Jawa, di bawah Yogkarta. Secara persentase, Jateng memang lebih miskin dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa pada 2022, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Timur.
Pada berita lain, ada pula data yang menunjukkan persentase kemiskinan di Jawa Tengah melampaui nasional. Secara nasional, persentase kemiskinan Indonesia pada September 2022 sebesar 9,57%. Artinya, persentase kemiskinan di Jawa Tengah lebih tinggi dibandingkan kemiskinan rata-rata nasional.
Memang data mengenai persentase kemiskinan di tingkat provinsi dan nasional berbeda-beda sepanjang tahun karena setiap semester ada data terbaru. Ada data Maret dan September tapi peringkat provinsi sepanjang tahun tak banyak berubah.
Denny JA menganggap isu ekonomi adalah panglima yang akan dianggap pemilih Indonesia sebagai isu paling penting. Setelah tiga tahun pandemi Covid-19, kemajuan ekonomi dan keluar dari kemiskinan menjadi dambaan masyarakat. Rekor dan program capres soal memajukan ekonomi sangatlah menentukan dan selalu menjadi bahan untuk dikampanyekan guna menaikkan atau menjatuhkan capres.
"Data kemiskinan di Jawa Tengah di atas memang menjadi pekerjaan rumah bagi Ganjar dan timnya untuk menjelaskan ke publik," katanya.
Denny JA menambahkan, isu ekonomi dalam Pemilu Presiden pernah terjadi di Amerika Serikat pada 1992 saat George Bush bertarung melawan Bill Clinton. Saat itu, George Bush adalah petahana yang ingin terpilih untuk kedua kalinya. George Bush populer karena berhasil mengusir Irak yang menginvansi Kuwait melalui Operation Desert Shield 1991.
Nama George Bush berkibar secara nasional. Namun tim Bill Clinton, khususnya konsultan politik James Carville, melihat kelemahan pemerintahan George Bush. Ekonomi Amerika Serikat sedang turun. Maka lahirlah slogan kampanye yang terkenal, It is economy, Stupid! (Ini soal ekonomi, bodoh!).
"Isu ekonomi semakin mendominasi persepsi pemilih Amerika Serikat saat itu. Hasil dukungan pun berbalik. George Bush yang awalnya unggul menjadi kalah," katanya.
Berkaca dari Pilpres Amerika Serikat 1992, Denny JA menduga lawan-lawan Ganjar Pranowo akan menjadikan ekonomi sebagai isu utama, bahkan isu agama, korupsi, dan hak asasi manusia (HAM).
Denny menduga ke depan aneka bentuk informasi soal Ganjar Pranowo dan kemiskinan di Jawa Tengah segera memenuhi media sosial. Saat ini merupakan era di mana setiap individu bisa mengunggah dan mem-forward apa pun yang mereka anggap penting.
"Model info seperti ini akan meluas jika di satu provinsi Jawa Tengah saja Ganjar gagal soal kemiskinan, bagaimana Ganjar bisa menyejahterakan ekonomi Indonesia yang berjumlah 38 provinsi?" katanya.
Ganjar Pranowo dimungkina bersaing dengan Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di Pilpres 2024. Sejumlah lembaga survei menyebut elektabilitas Ganjar Pranowo paling tinggi, tapi terkadang Prabowo.
Menurutnya, hasil survei-survei tersebut yang menyebut Ganjar Pranowo atau Prabowo Prabowo memimpin sementara bisa benar. Hal itu karena sebagian besar pemilih masih mudah mengubah pilihannya atau dalam bahasa teknis survei disebut soft supporters.
Justru karena masih banyaknya pemilih yang bisa ragu lalu mengubah pilihannya, isu Ganjar Pranowo gagal mengatasi kemiskinan di Jawa Tengah, juga bisa menjadi isu yang potensial mengubah dukungan.
Denny JA mengingatkan kembali narasi yang terjadi dalam Pemilu 1992 di Amerika Serikat bisa jadi dimodifikasi untuk Pilpres 2024 dan menghantam Ganjar Pranowo. Dia meyakini Ganjar Pranowo dan tim pemenangan dari PDIP akan mengerahkan segala upaya untuk meng-counter isu tersebut. Namun, hasil akhirnya tergantung siapa yang bisa lebih meyakinkan publik.
"Untuk kepentingan demokrasi di Indonesia, perdebatan mengenai track record calon presiden, yang disertai data dan fakta, itu adalah perdebatan yang sehat dan mencerdaskan," katanya.
(abd)